JAKARTA – BERITATERKINI.co.id – Wasekjen DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menyesalkan pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan lebih murah dibandingkan pulsa.
Menurut Saleh, kebutuhan terhadap layanan kesehatan berbeda dengan pulsa. Sehingga ia menganggap bahwa Fahmi terkesan menyederhanakan masalah.
“Itu terlalu menyederhanakan masalah. Jangan melihat masyarakat Indonesia hanya di perkotaan. Tapi lihat jugalah mereka yang ada di daerah-daerah terpencil. Jangankan beli pulsa, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja mereka masih banyak yang kesulitan,” ujar Saleh kepada wartawan, Sabtu (02/11/2019).
Saleh menegaskan bahwa kebutuhan terhadap layanan kesehatan merupakan kebutuhan utama.
“Lagi pula, kebutuhan terhadap pulsa dan kebutuhan terhadap kesehatan sangat tidak sebanding. Kalau tidak bisa beli pulsa, orang masih bisa hidup, bisa tertawa, bisa bekerja, dan bisa beraktivitas. Tetapi, kalau tidak punya akses pada kesehatan, orang bisa susah, bisa miskin, bahkan bisa meninggal. kata Saleh.
“Karena itu, kebutuhan pada pelayanan kesehatan adalah kebutuhan primer, sedangkan kebutuhan pada pulsa adalah kebutuhan yang sangat-sangat sekunder, bahkan tersier,” imbuhnya.
Menurut Saleh, pernyataan Fahmi Idris yang meminta masyarakat untuk menabung Rp 2.000 sehari tidaklah bijak. Saleh mengatakan, faktanya masih banyak masyarakat yang tidak berpenghasilan cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya.
“Fahmi Idris dinilai tidak bijak jika meminta masyarakat untuk menabung Rp 2.000 setiap hari untuk menutupi iuran BPJS. Sebab, fakta menunjukkan bahwa banyak masyarakat kita yang penghasilannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jangankan menabung, beli beras pun sering sekali kesulitan,” jelasnya.
Bahkan kata dia, tidak semua masyarakat miskin terdaftar menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Mungkin akan dijawab, ya daftarin aja menjadi peserta PBI. Ada nggak jaminannya bahwa semua masyarakat kurang mampu bisa didaftar jadi peserta PBI? Tidak ada. Saya masih sering menemukan masyarakat miskin dan kurang mampu yang tidak masuk peserta PBI,” lanjutnya.
Ia mengatakan bahwa masyarakat bisa menerima kenaikan iuran BPJS jika memang ada argumentasi yang relevan.
“Kesimpulan saya, argumen Pak Fahmi ini sangat tidak kuat. Carilah argumen lain yang lebih rasional dan masuk akal untuk membenarkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki pemahaman yang baik dan rela untuk menerima keputusan itu,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi ldris berpendapat, iuran yang naik masih tetap lebih murah dibandingkan harga pulsa.
“Yang kalau kita bicara perbandingan, lebih murah dari pulsa,” kata dia di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat (01/11/2019).
