SLEMAN – BERITATERKINI.co.id – Mantan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan bahwa isu radikalisme yang digaungkan pemerintah sebagai upaya untuk menutupi isu-isu soal korupsi.
“Radikalisme bersumber dari kesalahan yang disengaja atas tata kelola sumber daya alam dan dampak dari kesenjangan ekonomi serta keadilan sosial. Radikalisme agama sengaja dihadirkan sebagai jualan politik,” kata mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (02/11/2019).
Dia menegaskan jika pada masa Orde Baru isu ekstrem kanan dan kiri sengaja dimunculkan sebagai bentuk untuk mengalihkan masalah korupsi.
“Pengalihan isu-isu korupsi dengan isu radikalisme terbukti mampu membuat kekuasaan Orde Baru bertahan 32 tahun. Jika kita hati-hati dan melakukan pengawasan, bisa jadi sistem politik transaksional seperti tahun ini terjadi pada 2024,” katanya.
Apalagi saat ini kata dia, sebagian besar anggota DPR memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
“Mereka bisa masuk ke (wilayah) privat yang bisa mempengaruhi kebijakan keputusan negara. Saya berharap pedagang yang ada di DPR menjadi pedagang yang memiliki keadaban sehingga mampu menyuarakan suara rakyat,” ujarnya.
Sebagai solusi utama, Busyro mengatakan kampus dan angkatan mudanya bisa melahirkan perubahan dengan independensinya.
Namun jika melihat kebijakan baru seperti rektor dipilih oleh pemerintah, Busyro melihat, menjaga independensi kampus akan menjadi tugas berat ke depan.
Dengan jatah suara pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 35 persen dalam memilih rektor, usaha mengagalkan rektor yang pilihan senat sangat besar.
“Soal rektor akan dipilih presiden, saya memiliki concern. Ini masalah serius. Semoga tidak terjadi,” katanya.
One Comment