JAKARTA – BERITATERKINI.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membahas ulang RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Sekalipun ada pembahasan, kata Desmond hanya untuk mempertajam pada bagian penjelasan, tetapi tidak akan merombak sejumlah pasal-pasal.

“Pada prinsip dasarnya itu enggak boleh dibongkar. Tidak boleh, di pasal-pasal tidak boleh dibongkar tapi mungkin di penjelasan dipertajam saja apa yang dimaksud berkaitan dengan itu,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (04/11/2019).

Baca Juga :  Upaya Disiplin Protokol Kesehatan, Babinsa Koramil 07/Kampar Terus Pantau masyarakat di Wilayah Binaan

Selain itu Desmond, pembahasan ulang RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan akan melahirkan masalah hukum.

Ia juga tidak menginginkan kekuasaan mengendalikan hukum.

“Secara politik apa saja yang tidak bisa dibongkar. Tapi kan jangan jadi budaya-budaya kekuasaan, hukum kalah sama kekuasaan. Itu yang tidak boleh,” tegas dia.

Kata Desmond, nantinya anggota DPR hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pasal-pasal yang ada di kedua RUU itu untuk membantu ke pemerintah. Karena kewajiban sosiliasi itu merupakan ranah pemerintah.

Baca Juga :  Pengusaha Asal Indonesia Miliki Hotel Apartemen Service Terbaik di Australia

“Ya, ini kan bukan kewajiban DPR, ini kan kewajiban pemerintah bersama-sama DPR menjelaskan pasal-pasal itu. Tinggal pemerintah mau ke mana,” imbuh dia.

Ia berharap kedua RUU tersebut bisa disahkan paling lambat bulan Desember mendatang.

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here