JAKARTABERITATERKINI.co.id – Pengamat hukum dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Muhtar Said mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan eks Ketua KPK, Antasari Azhar tidak bisa menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.

Untuk Ahok, ia pernah diancam pidana penjara 5 tahun dalam kasus penistaan agama, sekalipun vonis hakim lebih ringan dari tuntutan.

Baca Juga :  DPPKBP3A Bersama PATBM dan Forum Anak Kampar Lakukan Sosialisasi ke Desa - Desa Dalam Pencegahan Covid-19

“Ada di pasal 37D UU no 19 tahun 2019 UU Perubahan KPK. Dulu Ahok pernah diancam pidana 5 tahun, meskipun dalam penjatuhan pidananya lebih ringan dari pada ancamannya,” katanya kepada wartawan, Rabu (06/11/2019).

Lanjutnya, jika merujuk pada pasal 37 D, syarat lain yang membuat Ahok tidak bisa menempati posisi Dewan Pengawas KPK adalah keanggotaan partai. Diketahui, sejak 6 Januari 2019, Ahok tercatat sebagai kader PDIP.

Baca Juga :  Cegah Covid-19 di Moda Transportasi Udara, Gubernur Arinal Pastikan Bandara Radin Inten II Lakukan Protap dan Protokol Kesehatan

“Dalam aturan di pasal 37D UU KPK baru, salah satu syarat Dewan pengawas KPK adalah ‘Tidak memiliki anggota dan/atau pengurus partai politik’. katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here