JAKARTABERITATERKINI.co.id – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto tidak setuju dengan amandemen UUD 1945 yang salah satunya diusulkan agar masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

“Dalam negara hukum tidak seorangpun ditoleransi untuk abai dan tidak patuh terhadap amanah Konstitusi dan UU, termasuk Presiden sekalipun. Untuk itu wacana perubahan periode jabatan Presiden menjadi 3 kali merupakan pandangan yang sangat keliru dan inkonstitusional,” kata Didik kata di Kompleks Parlemen, Selasa, (12/11/2019).

Didik mengatakan bahwa Presiden harus bisa memahami dengan baik amanah Konstitusi. Sehingga Presiden bisa menyesuaikan sejumlah program dengan Konstitusi, bukan justru sebaliknya Konstitusi diubah berdasarkan kehendak pihak tertentu.

Baca Juga :  Ingin Mengabdi Kepada Masyarakat Buleleng, dr Caput Blak-Blakan dan Siap Maju di Pilkada Buleleng

“Sesuai Konstitusi Presiden menjabat selama 5 tahun dan boleh dipilih kembali untuk kedua kalinya. Dalam logika ini mestinya sejak awal Presiden sadar harus membuat program prioritas selama 5 tahun juga.”

“Jangan sebaliknya, karena program prioritasnya tidak selesai dalam 5 tahun, Konstitusi harus diamandemen disesuaikan dengan kehendak presiden. Jelas, ini cacat nalar dan logika dalam perspektif negara hukum,” terang Ketua Umum Karang Taruna ini

Selanjutnya Didik, mengajak segenap pendukung dan rakyat Indonesia untuk mengawal dan mendukung setiap langkah presiden dalam menunaikan amanah rakyat, dengan tetap memegang teguh pada Konstitusi.

“Tidak perlu berwacana yang tidak logis, Konstitusi sudah mengatur, mari kita dukung presiden untuk menjalankan amanahnya secara konstitusional. Jangan mendorong wacana yang tidak sesuai dengan harapan rakyat dan bertentangan dengan Konstitusi,”pungkas Didik

Baca Juga :  POLISI TANGKAP 4 ORANG BAWA BOM MOLOTOV, DI TOMANG INCAR BAKAR GLODOK

Sebelumnya pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono mengusulkan agar MPR mengamandemen Pasal 7 UUD 1945 supaya presiden dan wakil presiden bisa menjabat tiga periode.

“Tanpa kesinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun lagi setelah 2024, saya khawatir berbagai proyek strategis nasional, salah satunya pemindahan ibu kota negara, tidak akan berjalan sesuai rencana. Jadi saya mengusulkan agar MPR mempertimbangkan untuk mengamandemen UUD 1945, khususnya agar presiden bisa menjabat tiga periode,” jelas Suhendra, yang juga penggagas ‘Sabuk Nusantara’, dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2019).

11 KOMENTAR

  1. Hi would you mind letting me know which web host you’re utilizing?

    I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

    Can you recommend a good hosting provider at a fair price?
    Thanks a lot, I appreciate it!

  2. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
    I have always disliked the idea because of the expenses.
    But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several
    websites for about a year and am anxious about switching to another platform.

    I have heard excellent things about blogengine.net.
    Is there a way I can import all my wordpress content into it?

    Any kind of help would be really appreciated!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here