JAKARTA – BERITATERKINI.co.id – Partai Demokrat ikut angkat suara soal rencana mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dikabarkan akan menjadi salah satu bos BUMN.
Demokrat mengatakan jika integritas harus menjadi pertimbangan bagi siapapun yang akan menduduki jabatan di dalam pemerintah.
“Pertama di dalam mengangkat pejabat pemerintah ya, tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behaviour juga merupakan pertimbangan. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan,” kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Ia kemudian mencontohkan eks napi kasus korupsi yang dilarang maju Pilkada.
Syarief berharap jangan sampai pengangkatan pejabat hanya didasarkan kepada hubungan politik. Tetapi harus berbasis kepada integritas.
“Saya pikir, kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh, dan itu kan sudah pernah dilakukan. Jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif. Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya ataupun dari partai saya atau dari mana pun,” ujarnya.
Syarief menegaskan integritas menjadi sesuatu yang penting karena menyangkut masa depan bangsa dan negara.
“Soal kuat atau tidak kuatnya (rekomendasi) itu kan tergantung dari yang mengeluarkan, apalagi kalau seorang Presiden. Tetapi lagi-lagi kita terikat kepada apa yang dikatakan integritas dan behaviour, integritas di dalam memimpin bangsa ini. Saya pikir itu,” tegasnya.
Ahok sebelumnya merapat ke kantor Menteri BUMN Erick Thohir. Dia mengakui diminta memimpin salah satu BUMN. Hanya, Ahok belum mengetahui pasti jabatan apa yang ditawarkan.
“Belum jelas, ya. Tadi dari bicara PTPN (PT Perkebunan Nusantara) sampai soal Sarinah juga dibicarakan,” kata Ahok, Rabu (13/11/2019).
