JAKARTA – BERITATERKINI.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyiapkan sejumlah langkah menyusul banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK.
Salah satunya adalah mengevaluasi APBD baik mulai tahap penganggaran sampai tahap penggunaan, sehingga bisa mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
“Pak Menteri mengingatkan pertama tentunya prioritas masalah pembangunan harus dilaksanakan, pemanfaatan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk capaian target-target kinerja yang ditetapkan, dan tentunya evaluasi APBD akan semakin lebih dicermati lagi agar pemborosan dan celah-celah penyimpangan bisa diminimalisasi,” kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di Kantor Kemendagri, Jakarta beberapa waktu lalu.
Tito juga akan memperkuat pengawasan di internal Pemda sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.
Melalui PP tersebut, Kemendagri akan bekerja sama dengan KPK untuk memperkuat Inspektorat.
“Tidak perlu izin kepala daerah, bisa langsung melakukan investigasi. Hasil investigasi untuk provinsi dilaporkan kepada menteri, untuk kabupaten/kota dilaporkan kepada gubernur,” ujar Hadi.
Sebelumnya, di akhir masa jabatan, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ada 119 kepala daerah yang terkena OTT KPK. Ia berjanji kasus OTT Waki Kota Medan Dzulmi Eldin jadi yang terakhir.
I haven¦t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂