29, Oktober 2020

Berita Terkini

Bersama Membangun Bangsa-Kritis, Faktual dan Independen

KPK Temukan Aset Pemprov NTB Senilai Rp 2,3 Triliun Dikontrak Swasta 70 Tahun

2 min read

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pekerja jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12/2018). KPK menetapkan dua tersangka diantaranya Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro dan pihak swasta Andririni Yaktiningsasi terkait kasus tersebut dengan kerugian negara mencapai Rp3,6 miliar. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTABERITATERKINI.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah aset Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikuasai swasta.

“Melakukan peninjauan kembali terhadap kontrak Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (PT GTI) atas pengelolaan objek tanah dengan golongan tanah pariwisata di Gili Trawangan,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

Penguasaan PT GTI atas aset itu, disebut KPK, termaktub dalam kontrak dengan Pemprov NTB selama 70 tahun. KPK mengecek pengelolaannya untuk mengetahui ada-tidaknya pelanggaran karena nilai asetnya sangat tinggi. Peninjauan itu, disebut Febri, dilakukan tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK bersama Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi NTB.

“Sedang didalami apakah ada wanprestasi dalam pengelolaan tersebut atau tidak,” kata Febri.

Baca Juga :  KPK Ultimatum Muhaimin Iskandar untuk Datang Penuhi Panggilan Pemeriksaan

“Ini merupakan salah satu fokus tim KPK di NTB karena nilai aset yang dikuasai cukup signifikan. Dari hasil peninjauan dan sesuai dengan hasil penilaian ulang atas objek pajak oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2018, untuk luas lahan 65 hektare yang dikuasai PT GTI dengan nilai sekitar Rp 2,3 triliun,” imbuh Febri.

Di sisi lain Febri menyampaikan temuan tim Korsupgah KPK itu berada di NTB pada 18 dan 19 November 2019. Tim itu menemukan adanya 7.848 bidang tanah atau sekitar 46 persen dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemerintah daerah di NTB yang belum bersertifikat.

“KPK terus mendorong pemerintah daerah se-Provinsi NTB segera melakukan penertiban atas aset bermasalah,” ucap Febri.

Baca Juga :  KPK Gandeng Interpol Buru Harun Masiku Tersangka Suap Komisioner KPU

Febri menegaskan KPK siap membantu memfasilitasi penyelesaian aset bermasalah sebagai konsekuensi dari pemekaran wilayah yang mengakibatkan munculnya masalah administratif.

Beberapa aset berupa tanah dan bangunan disebut menjadi sumber konflik beberapa tahun terakhir antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

“Aset tersebut berupa Lapangan Malomba, lapangan pacuan kuda Selagalas, Pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di lingkungan Bugis Ampenan, bangunan kantor BPP Bertais, tanah kebun bibit, pusat perbelanjaan Mataram, fasum dan fasos Perum Perumnas di Kelurahan Tanjung Karang,” imbuhnya dilansir detikcom.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *