KPK Tunggu Staf Khusus Milenial Jokowi Segera Setorkan Laporan Harta Kekayaan
2 min read
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pekerja jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12/2018). KPK menetapkan dua tersangka diantaranya Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro dan pihak swasta Andririni Yaktiningsasi terkait kasus tersebut dengan kerugian negara mencapai Rp3,6 miliar. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
JAKARTA – BERITATERKINI.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Staf Khusus (Stafsus) Presiden dan Wakil Presiden memiliki kewajiban untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“KPK juga sudah menyelesaikan pembahasan tentang sejumlah pejabat baru di lingkungan kepresidenan, wakil presiden ataupun menteri kabinet, yaitu yang menjabat sebagai Staf Khusus atau Staf Ahli. Sepanjang posisi mereka setara Eselon I, maka berdasarkan Pasal 2 angka 7 dan penjelasan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN, maka mereka termasuk kualifikasi penyelenggara negara sehingga wajib melaporkan LHKPN ke KPK,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (03/12/2019).
Ia mengatakan bahwa KPK masih menunggu agar mereka segera menyetorkan LHKPN kepada lembaga anti rasuah tersebut.
“KPK juga menunggu pelaporan LHKPN dari para staf khusus, staf ahli baik di lingkungan kepresidenan, wakil presiden ataupun Kementerian yang jabatannya setara eselon I atau terdapat aturan khusus di Kementerian masing-masing tentang wajib lapor LHKPN,” ucapnya.
Tak hanya itu, Febri mengatakan KPK juga menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat yang terdiri dari enam menteri, empat wakil menteri dan satu kepala badan. Ia mengingatkan agar 11 pejabat itu segera menyetorkan LHKPN.
“Proses pelaporan LHKPN untuk 11 Penyelenggara negara ini masih dapat dilakukan hingga 20 Januari 2020, yaitu maksimal 3 bulan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara. Sedangkan untuk menteri dan wakil menteri lainnya, telah melaporkan LHKPN secara patuh sehingga tinggal melaporkan secara periodik nanti dalam rentang 1 Januari-31 Maret 2019,” katanya.
LHKPN tegas Febri dari upaya KPK dalam melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
“Saat ini pelaporan LHKPN sudah jauh lebih mudah, dengan menggunakan mekanisme pelaporan elektronik. Para penyelenggara negara dapat mengakses website https://elhkpn.kpk.go.id/. Di sana juga disediakan video penjelasan LHKPN dan video tutorial agar setiap penyelenggara yang ingin mengetahui tentang LHKPN dapat dengan mudah memahaminya. Jika masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Call Center KPK melalui telepon di 198 dan juga dapat datang ke pelayanan LHKPN di KPK. Kami akan mendampingi proses pelaporan tersebut,” tuturnya.
