JAKARTABERITATERKINI.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengungkapkan sejumlah alasan pemerintah kesulitan mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Salah satunya pemerintah daerah tidak mau menggaji mereka saat sudah mau diangkat menjadi PNS, sehingga harus ditanggung pemerintah pusat.

“Yang mengusulkan tenaga honorer itu daerah, tapi kan pada masa sekarang ini daerah tidak mau bayar. Problemnya daerah nggak mau, mintanya pusat yang bayar. Pusat kan yang punya uang bukan kami, kami hanya mengatur proses ujiannya, NIK-nya, dan sebagainya,” ujar Tjahjo di sela-sela acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (10/12/2019).

Baca Juga :  TEC Ajak Ormas GRANAT dan FKPPI Lawan Covid-19

Tjahjo menjelaskan pemda selama ini menjaring banyak tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS. Nah, setelah ada yang lulus tes PNS pihak pemda enggan menanggung gajinya.

Di sisi lain, Kementerian PAN-RB tidak berwenang memutuskan pengangkatan karena harus melibatkan Kementerian Keuangan maupun pihak pemda.

“Ada pemda yang dulu dia mengangkat banyak tenaga honorer, pada saat sebagian lulus tes dia nggak mau bayar. Apalagi undang-undang yang sekarang menyangkut guru, yang dulu dibebankan ke kabupaten/kota, sekarang menjadi tanggung jawab provinsi,” tutur Tjahjo.

Baca Juga :  Sertijab Kalapas Cibinong, Kepala Kanwil Kumham Jabar Ajak Semua Pihak Cegah Kejahatan

Yang jelas tenaga honorer hingga kini masih sabar menanti diangkat menjadi PNS. Bahkan, banyak cerita pilu yang menemani perjalanan hidup mereka. Semoga pemerintah segera mencari solusi agar para tenaga honorer, khususnya guru bisa lebih sejahtera.

4 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here