JAKARTABERITATERKINI.co.id – Mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Chairul Umam menduga jika para penyidik KPK banyak yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang penindakan.

Pasalnya banyak penyidik KPK yang bukan ASN maupun yang berasal dari Kejaksaan dan Polri.

“Mereka (karyawan) biasa yang diberikan pelatihan lalu menjadi penyidik. Bahkan bisa menerbitkan BAP dan menjadi orang tersangka,” kata Chairul kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Chairul berpandangan, penindakan yang mereka lakukan tidak sah. Sebab, untuk menjadi penyidik diperlukan beberapa syarat. Seperti Surat Keputusan Menkumham bagi ASN dan SK Kapolri bagi penyidik Kepolisian.

Baca Juga :  Kasus Munarman Mandek, PGN Kembali Sambangi Mapolda Bali

“Ini harus dilihat apakah ada surat keputusan atau tidak. Bahkan polisi yang tak dapat SK tak bisa melakukan penindakan. Hanya dia yang reserse saja. Seperti polisi yang bertugas di pendidikan tak bisa dia asal menindak atau menjadikan orang terdangka,” ungkap mantan Jaksa senior ini.

Akibatnya kata dia, banyak mereka yang ditetapkan jadi tersangka mengajukan Praperadilan.

Dia menjelaskan, memang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 77 menyatakan bisa melakukan praperadilan.

Baca Juga :  Presiden: Pemerintah Hormati Proses Hukum di KPK

“Prosedur yang ada di KUHAP itu bisa dipraperadilankan,” kata Chairul yang merupakan satu-satunya penegak hukum yang berani menjadikan Presiden kedua Soeharto sebagai tersangka ini.

Ia berharap pimpinan KPK yang baru bisa mengoreksi total pelaksanaan tugas yang selama ini dianggap menyimpang. “Ini jadi harapan kita semua,” kata dia.

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here