Connect with us

Hukum

MA Potong Hukuman Eks Bupati Buton Penyuap Mantan Ketua MK Akil Mochtar

Published

on

JAKARTABERITATERKINI.co.id – Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman penjara untuk terpidana kasus korupsi yang menjerat eks Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun.

Penyuap mantan Ketua MK, Akil Mochtar dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) dipotong menjadi 3 tahun penjara dari vonis 3 tahun 9 bulan.

“Pidana turun dari penjara selama tiga tahun sembilan bulan menjadi penjara tiga tahun penjara,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Jumat (13/12/2019).

Baca Juga :  DPR Pertanyaan Dasar Presiden Jokowi Beri Grasi ke Eks Gubernur Riau Annas Maamun

Samsu memberikan uang sebesar Rp 1 miliar ke Akil. Suap itu diduga untuk memengaruhi putusan akhir perkara MK Nomor: 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buton Tahun 2011.

Samsu awalnya kalah dalam Pilkada Kabupaten Buton pada 2011. Atas keputusan tersebut, Samsu mengajukan gugatan ke MK. MK mengeluarkan putusan sela yang menyatakan perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Hasilnya, Samsu dan Bakry mendapat perolehan suara sah terbanyak. Setelah kemenangan itu, Akil disebut menagih uang ke Samsu.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Anggota DPRD Parimo Fraksi Gerindra diLaporkan, Atas Di duga Palsukan Surat Tanah

Published

on

By

PARIMO, WWW.BERITATERKINI.CO.ID ||Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Parimo, SYD dilaporkan ke Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Nomor polisi : STTPL/49/V/2020/SULTENG/RES PARIMO, atas dugaan memalsukan surat tanah kepemilikan lahan Sawah dengan luas kurang lebih 1 Hektar Area (Ha), milik Agus Imam Sujadi.
Dugaan pemalsuan surat tanah tersebut, saat Suyadi masih menjabat sebagai Kepala Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga tahun 2003.

Demikian disampaikan penasehat hukum pelapor, Sumitro,SH MH, kepada media JarrakposSulteng.com, Minggu (02/08/2020), melalui rilies WhatsApp.

Foto : Penasehat Hukum Sumitro

“Keterkaitanya pak SYD anggota DPRD dari Partai Gerindra dengan laporan klayen saya atas nama Sujadi di Polres Parimo, dugaan pemalsuan dokumen dan dugaan keterangan palsu, saat Syd  masih menjabat Kepala Desa. kalau tidak salah tahun 2003 ada lokasi persawahan milik klien saya yang sudah bersertifikat tahun 1977,”ungkapnya

Baca Juga :  Presiden Jokowi Ogah Terbitkan Perppu KPK

Ia menerangkan, SYD yang saat itu menjabat kepala Desa, telah membuat berita acara pengukuran lokasi milik SYD yang isinya menyetujui penjualan pada orang lain, dan membuat surat keterangan seakan-akan Syd tidak memiliki lokasi diwilayah itu.

”sementara pada saat SYD menjabat Kepala Desa, beliau membuatkan berita acara pengukuran lokasi milik klayen saya, serta menyetujui penjualan kepada orang lain. dan bahkan membuatkan keterangan seakan-akan klien  saya tidak memiliki lokasi persawahan tersebut. padahal klien saya sudah ada sertifikat tahun 1977,”terangnya

Selain itu, Sumitro, yang aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parimo menyebutkan, Anggota DPRD dari fraksi gerindra tersebut, diduga pula pernah membuat surat keterangan palsu penerbitan sertifikat tanah dilokasi yang sama pada tahun 2005.

Baca Juga :  Habib Rizieq Mengaku Dicekal, Ini Kata Mahfud MD

“kemudian SYD  uga di duga telah membuat keterangan palsu terkait penerbitan sertifikat tahun 2005 di lokasi yg sama,”

Sehingga kuasa hukum SYD meyakini, asal usul surat tanah yang dibuat mantan kepala desa Kotaraya saat menerbitkan sertifikat tanah tahun 2005, diklaim palsu.

“sehingga bisa di pastikan surat asal usul tanah yang di buat oleh suyadi untuk dapat menerbitkan sertifikat tahun 2005, pasti palsu karena lokasi sudah bersertifikat lebih awal tahun 1977,”tandasnya

Sumitro menambahkan, dengan adanya dugaan pemalsuan Surat Tanah milik Sujadi, oleh mantan kepala Desa Kotaraya yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Parimo, sangat merugikan kliennya dalam kepemilikan hak lokasi tersebut.

“Ini jelas sangat merugikan klien kami dalam hal hak atas lokasi tersebut,”tutupnya (TeamRedaksi)

Wartawan : Karno

Editor : Hardi

Continue Reading

Berita

Berhasilnya POLRI Dalam menangkap Joko Tjandra Patut diApresiasi.

Published

on

By

WWW.BERITATERKINI.CO.ID || Langkah dan keberhasilan Polri dalam menangkap terpidana dan buron Joko Tjandra patut diapresiasi, meskipun sudah 11 tahun menjadi terpidana dan buron.

Bahkan terindikasi mengendalikan institusi, aparat dan sistem beberapa kelembagaan negara.

Saya sangat yakin dengan kemampuan Polri, seharusnya tidak harus dengan political will Presiden seorang terpidana dan buron seperti Joko Tjandra bisa ditangkap.

Lebih dari itu kita berharap agar Polri segara menangkap buron-buron lain termasuk beberapa buron KPK yang saat ini menikmati kebebasannya.

Seperti tertangkapnya Joko Tjandra, mestinya Presiden harus mempunyai politicall will yang kuat dan memerintahkan para aparatnya agar para buron yang lain termasuk Harun Masiku bisa tertangkap.

Banyak kerusakan sistem, aparat dan institusi yang berpotensi terjadi akibat perilaku seorang Joko Tjandra.

Baca Juga :  Tim Tipikor Polres Kampar OTT 3 Kepala Desa

Melihat demikian kuatnya Joko Tjandra menginfiltrasi oknum aparat dan mengintervensi sistem yang ada yang terjadi di beberapa institusi kelembagaan.

Kemenkumham khususnya Dirjen Lapas harus waspada dan berhati-hati agar tidak menimbulkan daya rusak baru di Lapas.

Demikian juga, Mahkamah Agung harus bijak, arif dan bijaksana serta proper untuk memproses pengajuan upaya peninjaun kembali.

Kejahatan demi kejahatan, daya rusak sistem, sarana termasuk rusaknya moral dan mental para aparat yang diakihatkan oleh perbuatan Joko Tjandra harus dipertimbangkan dengan seksama.

Mudah-mudahan sistem hukum termasuk Mahkamah Agung tidak menjadi target kerusakan berikutnya Joko Tjandra. Dengan tertangkapnya Joko Tjandra dan Belajar dari apa yang dilakukan Joko Tjandra.

Kesempatan pemerintah untuk menggali dan memastikan kepada Joko Tjandra tentang rusaknya sistem, aparat dan sarana kelembagaan yang dikendalikan atau setidak-tidaknya dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Baca Juga :  Habib Rizieq Mengaku Dicekal, Ini Kata Mahfud MD

Pemerintah dan aparatnya, institusi penegak hukum dan aparatnya harus segera melakukan pembenahan dan perbaikan baik sistem, aparat dan sarananya.

Kalau perlu lakukan Audit untuk menemukan kerusakannya, agar tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Apabila bebannya ada di aparatnya maka lakukan pengawasan melekat dan pembinaan serta sanksi yang tegas dan terukur.

Jangan sampai sistem pertahanan negara dan sistem hukum jebol dan rusak aparat sendiri. Kalau mental dan moral aparat negara kita masih seperti itu, tentu akan membahayakan eksistensi sebuah negara.

Lebih lanjut apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan kewenangan segera lakukan proses administratif dan proses hukum, karena perbuatan demikian sangat tidak boleh dilakukan toleransi atau pembiaran.

(Redaksi-Hardi)

Continue Reading

Berita

Terkait Perkara Pemerasan Oknum Kepala Desa, Kejaksaan Negeri Kampar Terima Tahap II

Published

on

By

Kampar, Penyerahan para tersangka yang langsung dipimpin oleh Kanit Tipikor Polres Kampar, Iptu Marupa Sibarani. Tim penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kampar menyerahan berkas perkara kasus dugaan pemerasan dalam jabatan oknum Kepala Desa di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Berkas perkara yang diserahkan merupakan hasil penangkapan yang dilakukan oleh Tim Tipikor Polres Kampar.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Suhendri,SH.MH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kampar, Amri Ramanto Sayekti,SH.MH membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa perkara tersebut sudah diterima beserta barang buktinya.

“Benar hari ini kita sudah menerima Tahap II dari Penyidik Polres Kampar, adapun tersangka yakni oknum PI Kades Sari Galuh, LS Kades Batang Batindih dan MU Kades Non Aktif Desa Tambusai, barang bukti yang diserahkan adalah 2 unit Mobil, uang 100 juta, 3 unit dan barang bukti lainnya berupa dokumen. Mereka bertiga diduga telah melanggar Pasal 12 Huruf e undang-undang tindak pidana korupsi. Yaitu pemerasan dalam jabatan dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun,” ujar Amri saat diwawancarai awak media, Kamis (30/7/2020).

Baca Juga :  Akan Demo Bareskrim, FPI Minta Gus Muwafiq dan Sukmawati Ditangkap

Lebih lanjut dikatakan Amri, bahwa dari ketiga tersangka yang diserahkan ke pihak Kejaksaan, dua diantaranya berperan sebagai Kepala Desa aktif, sementara seorang lagi merupakan Kepala Desa Non aktif.

“Jadi untuk perkara ini ada dua berkas yang kita diterima, yakni pasal 12 huruf e Junto 55 dan yang satu lagi Pasal 12 Huruf e Junto Pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya didamping oleh Kepala Seksi Intelijen Silfanus Rotua Simanulang,SH.

Baca Juga :  Kasasi Jaksa KPK Dikabulkan MA, KPK Kembangkan Tersangka Baru Kasus Bupati Lampung Selatan Non-Aktif Zainudin Hasan

DitambahkanAmri, Ia menyebut saat ini para tersangka dititipkan di Polres Kampar sampai menunggu proses sidang di Pekanbaru.

“Untuk sementara kita titipkan di Polres Kampar. Mungkin ketika persidangan akan kita limpah di Pekanbaru,” ulas Amri Ramanto Sayekti,SH.MH.

Sebelumnya sempat diwartakan, bahwa ada sejumlah oknum Kepala Desa berhasil ditangkap oleh Tim Tipikor Polres Kampar dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Jabatan dengan cara melakukan pemerasan pada Jumat lalu (3/4/2020).

Ke-3 oknum tersebut adalah (PI) Kades Sari Galuh, (LS) Kades Batang Batindih dan (MU) Kades Non Aktif Desa Tambusai. Dalam proses penangkapan juga diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 100 juta, 3 buah stempel. (Edi/**)

Continue Reading

Trending