Berita

Eks Pimpinan KPK Tak Setuju Koruptor Dihukum Mati

Photo of Redaksi Redaksi14, Desember 2019
256 0 1 minute read

JAKARTA – BERITATERKINI.co.id – Mantan pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji menegaskan dirinya tidak sepakat dengan rencana hukuman mati kepada terpidana kasus korupsi.

Dia mengatakan bahwa penerapan hukuman mati kepada koruptor bukan satu-satunya untuk memberikan efek jera.

“Tidak perlu hukuman mati,” kata Indriyanto,, Jakarta, Jumat, (13/12/2019).

Dia mengaku harus ada sistem yang bersifat komprehensif dalam melakukan pencegahan kasus korupsi.

Selain itu, Indriyanto mengatakan misalnya koruptor harus dihukum mati maka harus ada syarat ekstra ketat.

“Perlu disyaratkan secara ekstra ketat, sangat limitatif, dan sebaiknya sangat darurat sifatnya,” ujarnya.

Indriyanto menjelaskan alasan hukuman mati belum cocok diterapkan kepada koruptor. Salah satunya, sistem pemidanaan pada jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai extra ordinary economic crimes seperti korupsi berbasis pada pendekatan rehabilitatif.

“Karena itu dalam praktik yang diterapkan adalah pidana penjara maksimum seperti seumur hidup,” ujarnya.

Sedangkan pemidanaan yang berbasis pada efek jera lebih ditujukan pada kejahatan-kejahatan konvensional yang non-economic crimes. “Karena itu hukuman mati diterapkan secara maksimal, seperti pembunuhan berencana, narkotika dan lain-lain,” pungkasnya.

Aturan hukuman mati bagi koruptor tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan:

‘Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.’

Pasal 2 ayat (2) menjelaskan, ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.’

Frasa “keadaan tertentu” berlaku apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Photo of Redaksi Redaksi14, Desember 2019
256 0 1 minute read
Photo of Redaksi

Redaksi

Related Articles

BPI KPNPA RI Desak KPK Periksa OKNUM ASN Diduga Mafia Pengadaan Hewan Ternak Di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan PEMPROVSU.

19, Juni 2021

Peringati Hari Batik Nasional, Cabang BS Jalasenastri AAL Gelar Pelatihan Membatik

28, September 2020

BREAKING NEWS: KPK OTT Komisioner KPU

8, Januari 2020

ONE MAN SHOW MENIMBULKAN TRAGEDI KAUM MINORITAS

25, Oktober 2020

256 Comments

  2. Just desire to say your article is as astounding. The clearness
    for your submit is simply great and that i can suppose you’re a professional in this subject.

    Fine together with your permission allow me to grasp your RSS feed to stay updated with imminent post.

    Thank you 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.

    Balas
  3. Ping-balik: Online Shop Bassetti Plaids reduziert
  5. Ping-balik: โคมไฟ
  6. Ping-balik: slot gacor
  7. Ping-balik: กระเบื้องยาง SPC
  9. Ping-balik: Edward
  10. Ping-balik: LSM99 แทงหวยได้ทุกแบบ จ่ายเต็มไม่มีอั้น

  11. 19 ғасырда өмір сүрген қазақ хандарының әулетінен
    шыққан белгілі күйші, қазіргі қазақ күйшілері әдебиеттің түрлері, әдеби шығарманың түрлері педагогтар мен ата аналардың қарым қатынасы, тәрбиеші мен
    ата-ана арасындағы қарым-қатынас аямай бар ғұмырын баласынан текст, әлия әбікен ана тілегі минус

    Balas
  14. Ping-balik: herbal tea
  44. Ping-balik: ข้อดีของการเลือกเดิมพัน ราคาบอล แฮนดิแคป
  206. Ping-balik: Fast MP3 Downloads

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© Copyright Berita Terkini 2024, All Rights Reserved
Back to top button
%d blogger menyukai ini: