Sri Mulyani Minta Bantuan KPK dan Kepolisian Ungkap ‘Pencuri’ Uang Nasabah Jiwasraya

JAKARTA – BERITATERKINI.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengaku akan membawa persoalan gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke ranah hukum. Ia mengaku akan melibatkan KPK dan Kepolisian dalam mengungkap masalah tersebut.

“Kita juga menengarai kalau disitu ada hal-hal yang sifatnya kriminal maka kita akan minta aparat penegak hukum untuk melakukan penanganannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Sri Mulyani usai melakukan rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, (15/12/2019).

“Dan tentu dalam hal ini, seluruh data-data yang diperoleh dan dilakukan untuk penegakan hukum akan kami sampaikan kepada Kepolisian, Kejaksaan, bahkan KPK,” lanjut dia.

Dia menegaskan, hal itu penting dilakukan dalam rangka memberikan jaminan dan kejelasan kepada para investor-investor kecil. Selain itu, juga memberi sinyal bahwa pemerintah dan SPR tidak akan melindungi pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan korporasi.

“Kita berharap akan bisa dilakukan langkah yang komprehensif dari semua aspek tadi sehingga bisa memberikan kepastian kepada industri, maupun kepada pemegang polis,” ujar dia.

Adapun langkah selanjutnya Komisi XI bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi VI bakal membahas lebih lanjut mengenai permasalahan Jiwasraya.

Asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019, tak bisa terlaksana. Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku direktur utama Jiwasraya.

“Tentu tidak bisa karena sumbernya dari corporate action. Saya tidak bisa memastikan. Saya minta maaf kepada nasabah,” kata Hexana dalam rapat komisi VI DPR RI, Senin (16/12/2019).

Hexana menyebut pihaknya tidak bisa menjanjikan kapan akan melakuka pelunasan. Hal ini mrnurutnya harus menunggu closing investor yang akan masuk para awal tahun 2020.