29, Oktober 2020

Berita Terkini

Bersama Membangun Bangsa-Kritis, Faktual dan Independen

Presiden Jokowi Diminta Bersikap Tegas Soal Provokasi China di Natuna

2 min read

JAKARTABERITATERKINI.co.id – Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas terkait sikap China yang menerobos perairan di wilayah Natuna.

Menurutnya, Presiden Jokowi untuk sementara harus berkantor di Natuna dan memberikan intruksi langsung dalam menyelamatkan kedaukatan NKRI.

“Kalau menurut saya, inilah saatnya Presiden menunjukkan ketegasan sekaligus kepiawaian diplomasinya,” ujar Khairul, Sabtu, (04/01/2020).

Ia kemudian mencontohkan sikap Presiden Soekarno ketika bersengketa dengan Belanda soal Irian Barat.

Waktu itu kata Fahmi, Soekarno mengirimkan Pasukan Katak ke Terusan Panama. Pasukan ini memiliki misi infiltrasi dan sabotase kapal perang Angkatan Laut Belanda, Karel Doorman.

“Eksistensi pasukan senyap dalam posisi ‘target locked’ itu kemudian berhasil menekan Paman Sam (Amerika Serikat) untuk lebih serius memaksa Belanda secepatnya berunding soal Papua,” ujar Khairul.

Baca Juga :  Polemik Natuna, Demokrat Ungkit Sikap Tegas SBY Soal Ambalat

Dia menjelaskan jika Terusan Panama merupakan wilayah yang dijamin keamanannya oleh Amerika Serikat (AS).

Sehingga jika misi Soekarno berhasil, apalagi bila Karel Doorman sampai meledak di Terusan Panama akan menjadi sesuatu yang sangat memalukan.

“Ada banyak perang yang terjadi karena kegagalan diplomasi, namun ada banyak juga perang yang berhasil dicegah karena kepiawaian diplomasi. Meski tak jarang harus didahului oleh kekerasan politik maupun militer,” katanya.

Ia juga menyesalkan sikap Jokowi yang dianggap bertentangan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam persoalan ini.

Baca Juga :  Sembilan Nama Resmi Jadi Caketum Golkar, Ini Daftarnya

Perbedaan sikap itu kata dia tidak terlalu berpengaruh bagi Jokowi. Karena Jokowi merupakan pemegang otoritas tertinggi di pemerintahan Indonesia.

“Silang pendapat yang tidak penting. Keputusan soal sikap sepenuhnya ada di tangan presiden dengan segala risiko yang menyertai. Bukan di tangan para pembantunya,” kata Khairul.

Menurut Khairul, Luhut dan Prabowo memiliki latar belakang militer sekaligus bisnis. Sikap ‘lembek’ Luhut dan Prabowo didasari atas kalkulasi dari sisi ekonomi dan militer.

“Saya kira pernyataan lunak mereka lebih didasari atas kalkulasi kekuatan riil kita serta konsekuensi dan implikasi terkait kepentingan ekonomi bisnis jika kita memilih reaksi keras,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *