SIDOARJO – BERITATERKINI.co.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah membuka tabir gelap soal proses tender terhadap sejumlah proyek di Kota Delta tersebut.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menjelaskan, dalam rapat pembahasan APBD tahun lalu, misalnya, banggar mempertanyakan proses tender. Sebab, lelang dinilai tidak transparan dan mengarah ke sejumlah penyedia.

”Seperti sudah diatur,” kata dia kemarin (09/01/2020) dikutip dari Jawa Pos.

Bahkan kata dia, kualitas pekerjaan proyek juga sangat rendah. Ia mencontohkan, proyek jalan misalnya. Baru satu dikerjakan sudah rusak kembali.

Namun, kritik dewan dimentahkan. Pemkab menilai tender berjalan sesuai prosedur. Alasannya, pengadaan barang dan jasa memakai sistem online.

”Disangkal pemkab. Sampai saat ini belum ada perbaikan,” ungkap dia.

Meski memakai sistem online, lelang di Kota Delta tetap saja bermasalah. Ada celah yang bisa ditembus. Terbukti dengan kasus Ibnu Ghofur yang saat ini ditangani KPK.

Berdasar keterangan yang disampaikan KPK, Ghofur adalah kontraktor yang mengikuti pengadaan di Pemkab Sidoarjo. Sekitar Juli 2019, dia melapor ke bupati bahwa ada proyek yang dia inginkan. Namun, ada proses sanggahan dalam pengadaannya. Itu menjadi penghambat baginya sehingga tidak mendapatkan proyek.

Baca Juga :  DPD Golkar Lampung Selatan Gelar Pengajian Rutin

Ghofur lalu meminta Saiful untuk tidak menanggapi sanggahan dan memenangkan pihaknya dalam proyek Jalan Candi–Prasung senilai Rp 21,5 miliar. Kemudian, Ghofur juga menggarap tiga proyek lain. Yakni, pembangunan wisma atlet, Pasar Porong, dan peningkatan afvoer Kali Pucang di Pagerwojo.

Ghofur diketahui memiliki perusahaan beton, yaitu PT Rudy Jaya, dengan lokasi pabrik di Kecamatan Tarik. Ghofur merupakan spesialis proyek-proyek besar di Sidoarjo. Dia selalu ”meminta” tender yang nilainya di atas Rp 5 miliar.

Sejak menjadi kontraktor, Ghofur dikenal dekat dengan pemkab. Dia berani memberikan fee pembangunan dengan tujuan selalu diberi proyek besar.

”Sehingga pembangunan besar selalu diserahkan ke Ghofur,” kata sumber tersebut.

Sementara itu, KPK membuka kemungkinan untuk mengembangkan pengusutan perkara suap yang melibatkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya praktik serupa dengan nilai yang lebih besar pada proyek-proyek sebelumnya.

Baca Juga :  Walikota Binjai Turut Melepas Penyaluran Bantuan Covid-19 dari Posko Peduli Kasih Etnis Tionghoa

”Ini pasti kita akan tanyakan ke penyidik, apakah kemudian dikembangkan (ke periode kepemimpinan lama, Red),” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kemarin.

Pendalaman juga dilakukan terkait adanya perbedaan nilai proyek dengan data di lapangan. Nilai proyek yang tercatat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Sidoarjo lebih besar daripada yang diungkap KPK. ”Nanti di pendalaman penyidikan. Ini masih panjang,” kata Lili.

Saat ini Saiful Ilah bersama lima tersangka telah menjadi tahanan KPK. Saiful dan tersangka dari lingkungan pemkab, yakni Sunarti Setyaningsih (kepala dinas pekerjaan umum, bina marga, dan sumber daya air/DPUBMSDA), Judi Tetrahastoto (pejabat pembuat komitmen dinas PUBMSDA), serta Sanadjihitu Sangadji (kepala bagian unit layanan pengadaan), ditahan di Rutan KPK. Sementara itu, tersangka Ibnu Ghofur dan Totok Sumedi ditahan di Rutan Guntur.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here