MEDAN – BERITATERKINI.co.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju jika Gubernur Sumatera Utara mengganti kegiatan Festival Danau Toba (FDT) yang selama ini rutin dilaksanakan setiap tahun di kabupaten/kota se kawasan Danau Toba.

“Disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara agar jangan mengsalahartikan Festival Danau Toba itu sebatas kegiatan seremonial saja. Gubernur harus lebih jauh melihat kedalam bahwa ada nilai budaya, nilai historikal dari pelaksanaan Festival Danau Toba itu, termasuk nilai bahasa atau kata Danau Toba itu yang akan dijual keluar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba di DPRD Sumut, Selasa (14/1/2020).

Menurut Mangapul, FDT yang sudah dilaksanakan selama tujuh tahun berturut-turut itu merupakan cerminan yang dianggap menjadi ciri khas Danau Toba, baik dari sisi historikal, kultur dan budayanya.

Baca Juga :  Warga Kebayoran Lama Jaksel: Sejak 31 Tahun Terakhir, Baru Sekarang Banjir

Setiap kebudayaan di tujuh kabupaten/kota se kawasan Danau Toba itukan tidak sama, kata Mangapul, nah FDT inilah cerminan bagaimana kultur ini semua terelaborasi dalam kegiatan itu, kemudian menjadi bagian yang kita pasarkan ke luar bahwa Danau Toba sebagai peninggalan sejarah punya karakter yang unik dan punya nilai yang tinggi untuk tetap dilestarikan.

“Implementasinya itu sebenarnya, makanya akan dibuat dalam kegiatan-kegiatan atau even yang berjudul Festival Danau Toba. Kalau itu digeser kekegiatan lain, tidak mencerminkan budaya, maka substansinya akan bergeser,” ujar Mangapul.

Mangapul berharap kepada Pemprov Sumut karena anggaran FDT itu sudah dianggarkan di APBD, agar pahami substansinya, jangan memplesetkan kegagalan mereka itu menjadi sebuah narasi berpikir untuk merubah narasi.

Baca Juga :  Perang Hadapi Virus Corona, Ketua IIPG Provinsi Lampung Riana Sari Arinal Berikan Imbauan

“Kalau FDT itu secara evaluasi kinerja mereka gagal, salah kan mereka, jangan ganti festivalnya, ini akan menimbulakan gejolak,” ujarnya.

Mangapul menyampaikan kepada gubernur agar mengevaluasi orang-orang yang melaksanakan FDT itu.

“Tempatkan orang-orang yang mampu melaksanakan itu dengan regulasi yang ada, termasuk anggaran yang cukup untuk itu. Kita konsisten dengan itu, kalau tidak mampu, mari diskusi dengan kita, akan kita berikan masukan dengan manfaatkan kinerja kita sebagai legislatif untuk membantu mereka,” kata Mangapul.

(AM)

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here