JAKARTA – BERITATERKINI.co.id – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di apartemen politikus PDIP, Harun Masiku tersangka suap terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan pada Selasa, (14/01/2020).
“Hari ini tim penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan, dan hari ini masih berlangsung ya di sebuah apartemen yang dihuni oleh tersangka HAR (Harun Masiku),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/01/2020).
Menurut dia, KPK mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani KPK.
“Kami belum bisa sampaikan hasil penggeledahan. Informasi sementara dari tim di lapangan ada beberapa dokumen yang signifikan dan itu antara lain untuk mencari tersangka HAR,” tukasnya.
Untuk diketahui, hingga kini politikus PDI Perjuangan masih menjadi buronan lembaga antirasuah. Harun disebut berada di Singapura sejak Senin (06/01/2020) lalu.
Diketahui, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.
KPK menduga, Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.
Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
