Connect with us

Politik

Emrus Sihombing ; Saling Lempar Kursi, Apa Yang Kurang Di Kongres Ke-5 PAN?

Published

on

Jakarta, BERITATERKINI.CO.ID |Bisa jadi belum disadari bahwa aksi saling lempar kursi yang terjadi di Kongres V Partai Amanat Nasional (PAN) kali ini setidaknya menyampaikan dua “pesan” sekaligus kepada masyarakat yang sangat-sangat tidak menguntungkan bagi perjalanan politik PAN dalam menghadapi kontestasi politik ke depan dan juga pelaksanaan kongres itu sendiri. Lalu muncul pertanyaan kritis, apa yang kurang di Kongres V PAN ini?

Pertama, ketidakdewasaan politik. Peristiwa yang sangat memprihatinkan ini menyampaikan makna kepada publik bahwa secara umum di PAN sedang terjadi ketidakdewasaan berpolitik, dan secara khusus bagi para politisi yang melakukan tindakan saling melempar kursi di ruang kongres.

Suka tidak suka, kejadian ini bisa menimbulkan penilaian publik atau rakyat Indonesia bahwa PAN belum mejadi partai yang dapat menyelesaikan persoalan atau perbedaan politik antar faksi di PAN secara elegan dan dewasa. Perilaku saling melempar kursi menunjukkan bahwa para politisi di PAN masih bertindak yang didominasi oleh emosi. Padahal, fungsi sebuah partai memberikan teladan, pendidikan dan kedewasaan politik kepada masyarakat yang sekaligus merupakan wadah untuk melahirkan pemimpin legislatif dan eksekutif yang mumpuni.

Baca Juga :  PAN Sebut Amandemen UUD 1945 Sulit Dilakukan Jika Tak Direstui Jokowi

Menurut hemat saya, mereka yang saling melempar kursi tersebut belum memenuhi syarat sebagai anggota dan kader sebuah partai moderen dan sekaligus belum layak mejadi pemimpin publik baik sebagai anggota legislatif maupun pimpinan eksekutif. Karena itu, pendewasaan politik dan demokrasi di internal PAN harus menjadi agenda yang sangat utama, siapa pun yang terpilih memimpin PAN lima tahun ke depan.

Kedua, turunnya kredibilitas para tokoh di PAN sebagai panutan. Kejadian saling melempar kursi ini sekaligus memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kredibilitas para tokoh yang ada di PAN masih belum sepenuhnya menjadi rujukan. Kongres sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi telah dinodai oleh tindakan yang tidak terpuji dengan saling melempar kursi oleh sebagian orang yang ada di sana. Pertanyaan kritis, kenapa itu bisa terjadi? Tentu, orang yang melakukan tersebut sudah tidak menghargai kredibilitas para tokoh yang ada di PAN itu sendiri. Akan lain halnya, bila salah satu atau beberapa tokoh di PAN masih kredibel di mata mereka, maka kejadiaan saling melempar kursi tidak akan terjadi.

Kredibilitas tokoh di suatu partai politik sangat ditentukan oleh perilaku keseharian para tokoh tersebut ketika berelasi dan atau menangani berbagai persoalan di internal partai. Jika para tokoh tersebut, tentu dari perspektif anggota dan atau kader partai, menunjukkan kepemimpinan yang adil, jujur, mengayomi, sabar, dapat dipercaya, menguasai di bidangnya, keimanan yang kuat, integritas yang kukuh, menjadi guru politik, tidak haus kekuasaan, yang sudah selesai dengan dirinya, serta mengedepankan kepentingan partai di atas kepentingan faksi-faksi dan kroninya, maka tokoh tersebut dipastikan akan dihargai dan dihormati oleh semua anggota dan atau kader partai.

Baca Juga :  Terus Bergerak Senyap, FPJ Usung Nurlaba di Pilkada Jembrana

Lain halnya bila yang terjadi penilaian yang sebaliknya dari anggota dan atau kaader partai terhadap para tokoh di suatu partai, maka salah satu bentuk perilaku dari para pengikutnya melakukan tindakan saling melempar kursi di dalam suatu kongres. Jadi, peritiwa yang terjadi Kongres V PAN tersebut tidak hanya evaluasi bagi para pelakunya, tetapi yang sangat penting merupakan introspeksi mendalam bagi para tokoh yang ada di PAN itu sendiri. /Brt

Dilansir pada Rabu, 12 Februari 2020
Emrus Sihombing (Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner)

Editor ; Dik Eno

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Diduga Tidak Netral, Bawaslu Lampung Selatan Garap Camat Natar Eko Irawan

Published

on

By

LAMPUNG SELATAN, WWW.BERITATERKINI.co.id-Setelah viral dan menuai banyak kritikan oleh publik, oknum Camat Natar bernama Eko Irawan, S.STP, MM, yang menerbitkan surat undangan atas nama Camat Natar ditujukan kepada kepala-kepala Desa, KUPT, Korluh dan Korwil se-Kecamatan Natar untuk menghadiri acara pribadi Nanang Ermanto, oleh publik dinilai sebagai aktivitas mobilisasi perangkat Negara/Kecamatan.

Masalah tersebut pun ditanggapi langsung oleh ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Selatan, Hendra Fauzi, S.Sos, pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti informasi mobilisasi aparatur negara tersebut, pada Selasa (15/9/2020) lalu.

Baca Juga :  PAN Sebut Amandemen UUD 1945 Sulit Dilakukan Jika Tak Direstui Jokowi

“Terimakasih Infonya, segera di TL”, tandas Hendra melalui pesan Whatsapp nya kepada awak media.

Dugaan Camat Natar tidak netral sebagai pejabat Negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) memasuki tahapan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semakin kuat dibuktikan dengan adanya pernyataan dari salah satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Selatan yang lain yakni Iwan Hidayat, yang menyatakan Camat Natar Eko Irawan telah terindikasi melanggar ketentuan terkait prinsip netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan dukungan untuk Nanang Ermanto.

“Si Camat ngomong dukung Pak Nanang, yang diberikan sanksi hanya camat”, jelas Iwan Hidayat seperti dikutip dari media Fajar Sumatera, Kamis (16/9/2020).

Baca Juga :  Pelaku Teror ke Novel Baswedan Ditangkap, Presiden Jokowi Heran Publik Masih Gaduh

Penjelasan Iwan Hidayat ini diikuti dengan penjelasan bahwa Bawaslu belum memilik hak memberikan sanksi kepada Nanang Ermanto, sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada) dikarenakan Nanang belum ditetapkan sebagai Cakada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Masih pada kutipan media Fajar Sumatera bahwa, Camat Natar Eko Irawan bersikukuh apa yang dilakukannya bukan suatu perbuatan yang melanggar Netralitas ASN menjelang Pilkada 2020.

Redaksi

Continue Reading

Berita

Ciptakan Pilkada Lamsel Jurdil dan Bersih, Advocat M.Ridho, SH, MH Harapkan Bawaslu Bekerja Maksimal

Published

on

By

LAMPUNG SELATAN, WWW.BERITATERKINI.co.id-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Desember 2020 mendatang diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang damai, langsung, umum, bersih, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Dalam situasi di tengah wabah pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia tentunya menjadi tantangan baru bagi Penyelenggara khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan masyarakat. Maka harus didukung semua pihak agar Pilkada mendatang dapat berjalan dengan baik, lancar dan damai.

Patut diperhatikan oleh seluruh elemen masyarakat agar Pilkada berjalan baik. Seperti sejumlah temuan yang telah dilaporkan ke Bawaslu oleh warga terkait dugaan pelanggaran oknum ASN menyikapi sebuah acara bakal calon kepala daerah yang akan maju pada kontestasi mendatang. Salah satunya yaitu kabar berita tentang beredarnya surat undangan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Kecamatan Natar yang ditujukan kepada Kepala Desa, KUPT, Korluh, Korwil se-Kecamatan Natar, Lamsel, tertanggal 11 September 2020, dengan nomor surat ; 005/179/VII.01/2020 perihal undangan angkonan muakhi Nanang Ermanto.

Baca Juga :  Sering Nyinyirin Ahok, Prabowo Diminta Tertibkan Fadli Zon

Hal tersebut mendapat tanggapan dari Muhammad Ridho, SH, MH, yang menilai bahwa acara Nanang Ermanto tersebut cenderung bersifat pribadi dan di luar acara kedinasan atau Pemerintah.

“Yang bersifat PRIBADI akan lebih dominan, daripada program Pemkab Lamsel sendiri, adapun surat tersebut di tandatangani oleh Camat Natar. Jangan sampai hal-hal seperti ini luput dari pengawasan Bawaslu dan ornamen-ornamen masyarakat yang berharap demokrasi ini bersih dan baik”, kata Ridho yang juga sebagai the advocate team TEC, Selasa (15/9/2020) malam.

Lebih jauh lagi, pria yang akrab disapa Ridho ini menegaskan indikator netralitas pada ASN.

“Pengukuran netralitas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi empat indikator, yaitu netralitas dalam karir ASN, netralitas dalam hubungan partai politik, netralitas pada kegiatan-kegiatan kampanye dan netralitas dalam pelayanan publik.

Dari empat indikator tersebut, pelanggaran netralitas sering terjadi pada indikator ketiga, yakni netralitas kegiatan ‘kampanye’. Pada indikator tersebut terdapat beberapa poin yang merinci mengenai kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh ASN dalam menjaga netralitasnya”, ungkapnya.

Baca Juga :  Gerindra Pertimbangkan Koalisi dengan PDIP Usung Gibran Rakabuming di Pilwakot Solo

Selain itu, Advocat muda ini berharap agar Bawaslu dapat bekerja dengan maksimal pada setiap tahapan pilkada 2020.

“Kami berharap Bawaslu memaksimalkan pengawasan di setiap acara atau perkumpulan-perkumpulan yang melibatkan ASN dan calonkada dalam bentuk apapun, agar tetap terwujud pilkada yang bersih dan netralitas ASN yang terjaga dan baik”, tandas Ridho.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Lampung Selatan telah mendapat informasi tentang beredarnya surat undangan dari Camat Natar guna memobilisasi kehadiran para Kepala Desa/KUPT/Korluh/Korwil se-Kecamatan Natar pada acara Nanang Ermanto yang saat ini sebagai Bakal Calon Bupati Lampung Selatan, dan Ia (Hendra Fauzi-red) berjanji segera menindaklanjuti temuan informasi tersebut.

“Terimakasih infonya, segera di TL”, kata Hendra kepada awak media, Senin (14/9/2020).

Redaksi-Seno

 

Continue Reading

Berita

Serahkan Form B1.KWK, PKS Intruksikan Kemenangan Tony-Antoni Di Pilkada Lampung Selatan

Published

on

By

LAMPUNG, WWW.BERITATERKINI.co.id – DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menyerahkan form B1-KWK Parpol untuk Pasangan H.Tony Eka Candra – H. Antoni Imam untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Lampung Selatan 9 Desember 2020 mendatang.

Form B1.KWK Parpol bernomor 067.8/SKEP/DPP-PKS/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang ditanda tangani langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dan Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal, tentang persetujuan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan H. Tony Eka Candra – H. Antoni Imam, diserahkan langsung oleh Koordinator Wilayah Dakwah Sumbagsel DPP PKS Gufron Aziz Fuadi, didampingi jajaran yang digelar diaula DPW PKS Provinsi Lampung, Kamis (3/9/2020).

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh Khidmat tersebut, Koordinator Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan, Gufron Azis Fuadi dalam sambutanya mengatakan, DPP PKS menargetkan 60 persen capaian nasional kemenangan Pilkada 2020 mendatang.

Foto ; Rec.dok

“PKS adalah bagian dari bangsa ini, oleh karena itu PKS akan bersama-sama memajukan Indonesia,” ujar Gufron.

Setelah rekomendasi keluar lanjut Gufron, semua bakal pasangan calon bersama kader-kader PKS dan Partai Koalisi bersatu padu serta terus berikhtiar, dan berharap yang saat ini menerima Form B1.KWK dari PKS mampu meraih kemenangan 100 persen.

“Insya Allah target tersebut dapat terealisasi, dan kita ingin meraih kemenangan bersama-sama,” ujar Gufron.

Sementara Calon Wakil Bupati Lampung Selatan H. Antoni imam mengucapkan terima kasih atas dukungan Partai Keadilan Sejahtera, Keluarga, para Relawan serta Simpatisan yang terus bergerak bekerja memperjuangkan kemenangan Pasangan H.Tony Eka Candra – H. Antoni Imam jelang Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Baca Juga :  PAN Sebut Amandemen UUD 1945 Sulit Dilakukan Jika Tak Direstui Jokowi

Politisi tulen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung inipun mengungkapkan kesediaanya mendampingi TEC dalam Pilkada 2020 mendatang atas dasar dorongan masyarakat selama ia melakukan sosialisasi pada Pileg 2019 lalu dan turun langsung membagikan ribuan “Nasi Cinta” kepada masyarakat Lampung Selatan dimasa Pandemi Covid-19.

“Hasil Pileg 2019 kemarin, Pak H.Tony Eka Candra meraih suara tertinggi pertama dari seluruh caleg Provinsi dari semua Partai Politik di Dapil Lampung Selatan dan saya diposisi kedua, lalu hasil pemilihan raya (Pemira) PKS beliau juga menempati rangking pertama, kemudian ketika turun menyapa masyarakat, mereka (masyarakat.red) mendorong dan menginginkan saya untuk maju mendampingi Pak H.Tony Eka Candra, lalu berdasarkan konsultasi dengan para petinggi di internal PKS baik di DPP maupun di Daerah mereka terbuka apabila di Lampung Selatan PKS berkoalisi dengan Partai Golkar, oleh sebab itu saya bertekad dan siap mendampingi Pak H.Tony Eka Candra untuk berjuang bersama dalam gelaran Pilkada 9 Desember 2020 mendatang dalam rangka menjadikan Kabupaten Lampung Selatan Berjaya,” ucap Antoni.

Hal senada juga disampaikan Bakal Calon Bupati Lampung Selatan H.Tony Eka Candra (TEC) yang mengungkapkan kesediaannya berpasangan dengan H.Antoni Imam yang dinilai seorang politisi yang penuh kesederhanaan namun kaya akan ide-ide dan gagasan.

Baca Juga :  Pelaku Teror ke Novel Baswedan Ditangkap, Presiden Jokowi Heran Publik Masih Gaduh

TEC pun mengaku telah memiliki kesamaan persepsi, antara dirinya dan Antoni Imam yang sama-sama saat ini berada di DPRD Provinsi Lampung, dan bercita-cita bagaimana menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam rangka menjadikan Kabupaten Lampung Selatan yang aman, maju, mandiri, berkeadilan, berdaya saing dan bermartabat.

“Sejak awal kami selalu bersama-sama, Insya Allah jika takdir menghendaki Pasangan Tony-Antoni memimpin Kabupaten Lampung Selatan, yakin usaha sampai bersama seluruh element masyarakat, akan menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten Termaju di Provinsi Lampung, yang makmur dan sejahtera,” pungkas TEC.

Diketahui sebelumnya, DPP PKS selain memberikan Form B1.KWK untuk Kabupaten Lampung Selatan, juga diberikan kepada dua daerah lainya yakni Kota Metro dan Kota Bandar Lampung.

Dengan SK B1-KWK Parpol nomor: 301.8/SKEP/DPP-PKS/2020, untuk Rycko Menoza – Johan Sulaiman di Pilkada Bandar Lampung. Kemudian SK No 066.8/SKEP/DPP-PKS/2020 untuk Ahmad Mufti Salim – Saleh Chandra di Pilkada Metro yang ditandatangani langsung Presiden Mohamad Sohibul Imam dan Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal.

Surat Keputusan B1-KWK parpol tersebut langsung diserahkan oleh DPP PKS Kordinator Wilayah Sumatra Bagian Selatan Gufron Azis Fuadi di Gedung DPW PKS Provinsi Lampung, Kamis, 3 September 2020.

Redaksi

Continue Reading

Trending