Connect with us

Berita

KPK Dan Gubernur Lampung Arinal, Hadiri Seminar Nasional Di Universitas Lampung

Published

on

Lampung, BERITATERKINI.CO.ID | Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak perguruan tinggi bersinergi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal saat menghadiri Seminar Nasional bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Sidang Lt. 2 Gedung Rektorat Universitas Lampung (Unila), Kamis (13/2/2020).

Gubernur menekankan semua pihak untuk terus berkomitmen melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kerja baik dan kerja bersih. “Insya Allah kita semua amanah untuk melakukan hal itu ke depan,” ujar Gubernur Arinal.

Seminar yang mengambil tema “Sinergitas Perguruan Tinggi dengan KPK dalam Pencegahan Korupsi di Daerah” ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan para Bupati/Walikota serta Rektor Perguruan Tinggi di Lampung.

Menurut Arinal, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja namun yang lebih penting adalah membangun komitmen Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. “Tanpa membangun SDM yang baik dan berintegritas, mustahil komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal,” katanya.

Arinal mengatakan pencegahan menjadi kata kunci dalam pemberantasan korupsi. “Pilihan kita hari ini dan besok adalah lebih baik pencegahan daripada penindakan,” ujarnya.

Baca Juga :  Di Metro Ada Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dari Andi Surya Di 100 titik Lokasi

Ia menyebutkan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, pemerintah perlu mereposisi perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Termasuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih berwibawa dan bermartabat yang memiliki integritas dan komitmen dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Untuk bisa mencapai optimalisasi penggunaan seluruh sumberdaya tersebut, kata Arinal Pemerintah Provinsi Lampung, sejak tahun 2017 sampai dengan hari ini telah bekerja sama dengan Tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI.

Disebutkan Arinal, saat ini progres capaian Provinsi Lampung dalam program korsupgah mencapai 82 %, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD 95%, Manajemen ASN 90%, Kapabilitas APIP 87%, Manajemen Aset Daerah 80%, Optimalisasi Pendapatan 78%, Pelayanan Terpadu 1 Pintu 77% dan pengadaan barang dan jasa 67%.

“Sampai tahun 2019, progres rencana aksi Korsupgah Lampung mencapai 67 hingga 90% untuk 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Untuk progresnya sendiri, Arinal menuturkan Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai progres paIing tinggi sebesar 90% diikuti Kabupaten Tulang Bawang 87%, dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu 84%.

Baca Juga :  STN & PRD Sumsel Meminta Para Aparat Penegak Hukum Agar Segera Dapat Mengungkap Misteri Dugaan Penyiraman Air Keras Terhadap Anggota STN Campang Tiga Ulu

Arinal berharap kedepan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengoptimalkan kerjasama dengan Tim Korsupgah RI guna mengoptimalkan koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi secara Terintegrasi di Kabupaten/Kota nya masing-masing.
“Tidak ada kata terlambat mari kita bersama-sama membangun Lampung Berjaya dengan menghindarkan dan cegah korupsi,” katanya.

Sementara itu, Rektor Unila, Karomani mengatakan Perguruan Tinggi mempunyai andil besar dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, skema-skema kerjasama antara Perguruan Tinggi dan KPK harus terus dikembangkan dan dikuatkan.
“Selain karena Perguruan Tinggi mempunyai sumberdaya dosen dan ilmuan yang banyak melakukan kajian dan kegiatan anti korupsi, juga karena Perguruan Tinggi mempunyai ribuan mahasiswa, mereka mempunyai paradigma anti korupsi,” ujar Karomani.

Karomani menyebutkan nantinya konten kurikulum Unila harus ada yang khusus dan berkaitan dengan anti korupsi. “Bebas mata kuliah apa saja tetapi ada bagian khusus yang disisipkan tentang pencegahan anti korupsi,” katanya

Karomani juga menuturkan untuk bersama-sama berupaya melakukan pencegahan korupsi. “Mari kita bersama-sama bersinergi,” katanya. (Rls/BRT)

Editor ; Dik Eno

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

INSAN PERS JATENG ADAKAN WORKSHOP JURNALISTIK.

Published

on

By

JAWA TENGAH, WWW.BERITATERKINI.CO.ID, Dalam rangka meningkatkan kinerja kewartawanan dan profesionalitas para jurnalis se Karesidenan Pekalongan, Insan Pers Jawa Tengah(IPJT) besok pada Minggu 16 Agustus 2020 bertempat di Hotel Winner Premier Pemalang akan mengadakan Workshop Jurnalistik.
Adapun para pematerinya diantaranya Wilson Lalengke,SPd.MSc.MA (Ketum PPWI) dan Trias Purwadi,SSos (Ketua PWI Pekalongan).

Kegiatan dimaksud disamping sebagai ajang silaturahmi antar wartawan juga yang terpenting adalah agar pengetahuan para jurnalis akan lebih meningkat dan dapat bekerja secara profesional dan proposional.

Baca Juga :  Cegah Penyebaran Corona, Desa Kerbang Dalam Pesisir Barat Bentuk Relawan Lawan Covid-19

Ketua Panitia Workshop Jurnalistik, Winoto Jamin, melalui sekretarisnya Ali Rosidin mengatakan bahwa kegiatan sepertI ini nantinya sebagai pilot projek diantara Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Insan.Pers se Jawa Tengah.

” Kami mengharap dan menghimbau agar seluruh wartawan yang tergabung dalam wadah IPJT untuk dapat ikut dalam kegiatan ini” tutur Ali
Selanjutnya disampaikan bahwa kegiatan workshop jurnalistik.merupakan salah satu.program IPJT dan merupakan persiapan para jurnalis untuk mengikuti uji kompentensi wartawan.

” kegiatan ini bisa dijadikan persiapan menjelang pra-UKW, karena kedepan wartawan harus memiliki kompentensi dan bersertifikat jurnalis” terang Ali yang juga selaku Ketua IPJT Pekalongan Raya.

Baca Juga :  Di Metro Ada Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dari Andi Surya Di 100 titik Lokasi

Lebih jauh dikatakan bahwa kegiatan workshop jurnalistik ini juga guna mempersiapkan para wartawan agar dalam melakukan tugasnya selalu mematuhi peraturan yang berlaku seperti undang- undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan kode etik jurnalistik.

“Wartawan itu dilindungi Undang-undang jadi jangan takut adanya.kriminalisasi , sepanjang dalam melaksanakan tugas mentaati kode etik jurnalis dan tau UU tentang Pers” papar Ali.

REDAKSI : AJ

PENULIS : FERRY

Continue Reading

Berita

PEMAKAIAN KELENGKAPAN DINAS TERBARU BHABINKAMTIBMAS POLSEK TEGALREJO MAGELANG

Published

on

By

MAGELANG, WWW.BERITATERKINI.CO.ID, Kapolsek Tegalrejo AKP Haris Gunardi SH lakukan Pemakaian kelengkapan Dinas terbaru para Bhabinkamtibmas berupa helm, tas punggung dan buku saku Hari ini juma’t, (14/8).di halaman Apel Polsek Tegalrejo Kabupaten Magelang kegiatan ini dilakukan,

” menurut Kapolsek Tegalrejo AKP Haris Gunardi SH penyerahan secara simbolis ini diberikan kepada salah satu perwakilan Bhabinkamtibmas Polsek Tegalrejo dengan tampilan yang berbeda dan humanis Bhabinkamtibmas dengan menggunakan Helm dan tas dipunggung, ” kata Kapolsek.

Baca Juga :  Dibuka oleh Ibu Riana Sari Arinal, Lomba Senam Lampung Berjaya Berlangsung Meriah, 48 OPD Ikut Bertarung

Kedepanya Bhabinkamtibmas semakin dicintai dan dekat dihati masyarakat, Bhabinkamtibmas pancen mantap, “harap Kapolsek Tegalrejo AKP Haris Gunardi SH dengan semangat.

REDAKSI : AJ

PENULIS : FERRY

Continue Reading

Berita

RUMAH BERSAMA DAN RELAWAN JOKOWI SUMSEL ADUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK PRESIDEN

Published

on

By

Beritaterkini.co.id, Palembang | Tidak terima nama Presiden RI Jokowi dicatut membuat para relawan Jokowi Sumsel melaporkan oknum Pimpinan Pusat LSM BKI Sumsel ke Mapolda Sumsel, Kamis, (13/08/2020).

Tim Advokasi yang tergabung dalam Ketua Relawan Jokowi, Kamarudin selaku Ketua Relawan Jokowi yang turut didampingi oleh Kuasa Hukumnya Desmond Simanjutak.

Tim melaporkan dalam dugaan tindak pidana ITE pasal 27 ayat 3 Undang Undang di mana kondisi fakta yang ada di situ bahwa dalam satu objek tanah papan plang yang mencantumkan nama Presiden RI Jokowi yang ditransmisikan.

Menurut Desmond Simanjutak, SH ketika diwawancarai usai membuat laporan di Mapolda Sumsel mengatakan bahwa melalui youtube yang disebarkan di situ jelas menunjukkan bahwa di akun youtube tersebut ada menuliskan spanduk bahwa tanah ini hak milik Presiden RI Bapak Jokowi.

“Kami meyakini bahwa itu tidak benar karena telah mencemarkan nama baik Presiden RI Jokowi di sini yang kami laporkan bahwa ada bukti petunjuk akun youtubenya yang tertulis nama Gunadi Gunadi,” ungkap Simanjutak.

Mengenai pertanyaan Wartawan soal hanya dilaporkannya akun youtube dan bukan pembuat plang nama, Simanjutak menjelaskan, bahwa pihaknya melihat berdasarkan akun youtube yang dia pasang dari akun youtube tersebut karena akun youtube ini dapat menyebar ke Warga net.

Baca Juga :  Catat! Ini Lokasi dan Waktu Gerhana Matahari Cincin di Indonesia

“Dalam hal ini kita mempertimbangkan nama baik Presiden RI Jokowi dalam skala nasional baik ketika ditransmisikan melalui akun youtube nah ini dapat meluas dampaknya ke Masyarakat Indonesia.

Sedangkan locusnya ketika berbicara transmisi melalui media elektronik jelas ini pelanggaran ITE,” ujarnya.

Kemudian ia juga menjelaskan, soal lokasi tanah yang berada di sekitar Wilayah Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumsel dengan luas tanah kurang lebih 88 X 301 meter.

“Yang perlu dicatat adalah bahwa kami dari Kuasa Hukum dan Tim Relawan Jokowi tidak pernah mempersoalkan persoalan tanah namun yang kami persoalkan adalah nama baik Presiden RI Jokowi yang dijadikan alat lalu ditransmisikan melalui media jejaring social Youtube, kemudian dalam hal ini kami meyakini konfirmasi awal dari Ketua Umum Relawan Jokowi bahwa tidak benar Informasi yang kami terima itu, tidak benar bahwa di atas objek tersebut milik Bapak Presiden RI Jokowi,” sebut Simanjutak lagi.

Tanah tersebut diumumkan milik Presiden RI Bapak Jokowi merupakan simbol penguasaan objek tanah.

Baca Juga :  Presiden: Prioritaskan Perlindungan Tenaga Kesehatan!

“Jadi kami melaporkan dugaan pasal 27 ayat 3 Undang Undang ITE,” tandasnya.

Tim Relawan Jokowi berharap para penegak hukum segera menindaklanjuti secara profesional, perkara laporan tersebut dan segera menangkap pelakunya.

“Karena ini dapat dikembangkan bukan secara ITE karena ini merupakan pelanggaran yang mengatasnamakan simbol negara apabila bukti bukti sudah cukup tolong dibawa segera ke ranah hukum,” lanjut dia.

Masih disampaikannya, bahwa laporan tersebut atas inisiatifnya sendiri dan soal tindak lanjutnya pihaknya menyerahkan kepada Presiden Jokowi.

“Akan tetapi kami sangat sangat tidak rela begitu nama baik kepala negara dipergunakan atau dipermainkan untuk hal hal yang tidak benar.

Kami akan terus mengawal dan mem follow up kasus ini,” tutupnya.

Adapun beberapa organisasi yang turut mendampingi membuat laporan ke SPKT Polda Sumsel adalah :

  1. Rumah bersama Jokowi
  2. Benteng Jokowi
  3. Kharisma Jokowi
  4. LAAGI (Lintas aktivis antar generasi indonesia)
  5. BMI Sumsel (Banteng Muda Indonesia)
  6. PBB (Pemuda Batak Bersatu)
  7. Repdem
  8. Sedulur Jokowi
  9. Jangkar Jokowi
  10. Rumah Jokowi Ini yg ikut hadir melaporkan

Laporan : Red/SH/DN

Continue Reading

Trending