Pidato Politik Nanang Ermanto Dikritisi Pengamat dan Akademisi

LAMPUNG SELATAN, WWW.BERITATERKINI.co.id || Berita mengenai pidato politik yang disampaikan Nanang Ermanto usai menerima surat rekomendasi dari Partai PDI-P, di acara tasyakuran, seperti dikutip dari berita media Lnews.co yang diterbitkan tanggal 25 Juli 2020 mendapat tanggapan dari pengamat dan akademisi.

Dalam berita tersebut mengungkapkan isi pidato Nanang Ermanto, bersumber dari video unggahan akun Facebook ‘sedulur Nanang Ermanto’.

Berikut petikan berita pidato Nanang Ermanto dilansir dari media Lnews.co, “Diawal pidatonya, di acara tasyakuran pasca menerima rekom PDIP tersebut, Nanang bertanya, “Sudah makan belum tadi?”, dan dijawab serentak oleh suara-suara yang kebanyakan perempuan dengan kata, “sudah-sudah”.

Saya terimakasih kepada Partai Nasdem, PDIP, ada juga disini partai Garuda, Partai Gelora, PPP, Insya Allah tanggal 9 Desember Nanang-Pandu memenangkan Pilkada. Saya minta kepada teman-teman jangan ada ragu lagi di hati. Apalagi ditengah-tengah kita ada bung Hendry, selesai persoalan Lampung Selatan. Lampung Selatan otaknya kita orang dua inilah, terbukti, kami berapakali menjadikan Bupati Lampung Selatan, tetapi kami ditinggal, ya terimakasih. Bung Hendry di Legislatif, saya di eksekutif. Selesai persoalan dunia, kerja kita masih panjang”, kata Nanang seperti dalam kutipan berita Lnews.co.

Pengamat Hukum, politik dan Keamanan Dr. Dewinta Pringodani, SH, MH, menyampaikan tanggapannya kepada awak media terkait pidato Nanang Ermanto tersebut mengenai peran dan tugas dari Pemerintah Pusat yaitu Menteri Dalam Negeri yang merupakan rangkaian sistem dan saling berkaitan dengan Pemerintah Daerah.

“Yang bersangkutan (Nanang Ermanto-red) sedang persiapkan diri dengan pasangannya itu untuk maju Pilkada, tetapi ingat seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Bp. Tito Karnavian, saya satu visi dengan beliau, kalau tidak becus tangani Covid-19 yang mana sekarang sudah menjangkit Masyarakat Indonesia secara keseluruhan 95 ribu orang lebih, maka masyarakat tidak akan memilihnya. Karena tidak patut untuk dipilih bila untuk menjaga kesehatan masyarakat yang memilihnya saja tidak becus”, kata Dr. Dewinta, Minggu (26/7/2020).

Selain itu, Dr. Dewinta juga menambahkan Pemerintah Daerah tidak akan mampu menjalankan fungsi perputaran ekonominya tanpa dukungan dari masyarakat.

“karena yang utama sekarang adalah seperti Pak Presiden Joko Widodo sampaikan setiap urusan yang utama adalah menjaga 267 juta jiwa masyarakat Indonesia terhadap kesehatannya, sebab tanpa masyarakat sebagai penggerak roda bisnis, bagaimana mau maju memulihkan pertumbuhan Perekonomian”, tandasnya.

Sementara hal senada disampaikan oleh akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Darmawan Purba, S.IP, M.IP, bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi komponen yang harus saling bekerjasama dengan baik.

“Pembangunan Daerah sangat tergantung Political Will kepala daerah dan DPRD sehingga secara normatif dalam UU Pemda disebutkan Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD, soal peran lembaga dan partisipasi masyarakat juga tergantung Will Pemerintahnya. Ada masyarakat yang aktif tapi Pemda gak dukung program, DPRD gak dukung perda ya gak jalan”, ungkap Darmawan.

Perlu diketahui, usai Kantor Bupati Lampung Selatan dan Kantor Dinas PUPR Lampung Selatan digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus suap yang berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur di Lampung Selatan, dan sebelumnya juga KPK sudah menetapkan beberapa tersangka dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap diantaranya Zainudin Hasan dan kawan-kawan. Kemudian KPK juga telah menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka baru usai Penggeledahan Kantor Bupati Lamsel, Senin (13/7/2020).

KPK pun turut memeriksa Nanang Ermanto yang saat ini menjadi bupati Lamsel menggantikan Zainudin Hasan bersama sejumlah saksi lainnya.

Diberitakan sebelumnya, tercatat kontraktor dan nilai paket proyek pekerjaan yang diberikan berdasarkan keterangan Anjar Asmara.

1. Bobby Zulhaidir sebesar Rp. 79 miliar.
2. Gilang Ramadhan sebesar Rp. Rp miliar.
3. Nanang Ermanto sebesar Rp10 miliar.
4. Hendri Rosyadi sebesar Rp10 miliar.
5. Anggota DPRD Lampung Selatan sebesar Rp. 18 miliar.
6. Cik Ali sebesar Rp. 21 miliar.
7. Rusman Efendi sebesar Rp. 10 miliar.
8. Wahyu Lesmono sebesar Rp. 7,5 miliar.
9. Ustd. Burhan sebesar Rp. 2 miliar.
10. Barlin sebesar Rp. 3 miliar.
11. Iskandar sebesar Rp. 10 miliar.
12. Ardy Gunawan sebesar Rp. 27 miliar.
13. Ibrahim sebesar Rp. 5 miliar.
14. Saiful Jarok sebesar Rp. 4 miliar.
15. Iril sebesar Rp. 2 miliar.
16. Saripudin sebesar Rp. 1,5 miliar.
17. Herwan sebesar Rp. 2 miliar.
18. Afakadis sebesar Rp. 1 miliar.
19. Edy sebesar Rp. 700 juta.
20. Mastur sebesar Rp. 500 juta.
21. Agusng sebesar Rp. 1 miliar.
22. Boy sebesar Rp. 1 miliar.
23. Ray sebesar Rp. 1 miliar.
24. Rudi Topan sebesar Rp. 1 miliar.
25. Harus sebesar Rp. 500 juta.
26. Wawan sebesar Rp. 500 juta.
27. Ansor sebesar Rp. 700 juta.
28. Firman sebesar Rp. 1 miliar.
29. Fikri sebesar Rp. 1 miliar.
30. Ruslando sebesar Rp. 700 juta.
31. Pipin sebesar Rp. 2 miliar.
32. Rahman sebesar Rp. 500 juta.
33. Beberapa LSM sebesar Rp. 3,7 miliar.
34. Hartawan sebesar Rp. 1,5 miliar.

Kemudian melalui rapat monitoring dan evaluasi (Monev) KPK dengan Pemda Lampung Selatan, terungkap sejumlah catatan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Lamsel melalui Kepala Satuan tugas (satgas) koordinasi pencegahan Wilayah IV KPK, Nana Mulyana, Kamis (16/7/2020).

Berdasarkan hasil capaian Monitoring Center for Prevention (MCP), KPK melihat hasil review saat ini nilai keseluruhan baru mencapai 26,8% dan ada indikator yang bahkan belum terisi sama sekali, maka ini perlu menjadi perhatian Pemda Lampung Selatan.

Capaian untuk indikator perencanaan dan penganggaran tahun ini, KPK menilai, relatif baik karena sudah menggunakan aplikasi dan nilai SAKIP sudah B. Namun, terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masih banyak yang perlu ditingkatkan.

“Walaupun sudah ada Peraturan Kepala Daerah yang memuat kode etik dan sanksi, namun belum terdapat review perencanaan dan review HPS 10 proyek strategis, serta belum menyebutkan rencana audit IT,” kata Nana.

Selain itu, KPK juga mengingatkan untuk indikator Aparat Pengawasan Intern Pemerintah baru diisi 1 sub-indikator yang menunjukkan kecilnya proporsi anggaran yaitu hanya 0,1%. Sementara, menurut permendagri dengan APBD Rp1,98 Triliiun harusnya 0,75%.

Catatan KPK lainnya adalah terkait pendapatan asli daerah (PAD) kab. Lampung Selatan yang masih di bawah target. Per Juni 2020 baru tercapai 21%. Sementara, terkait piutang pajak, per 30 April sebesar Rp67,1 M dengan nilai piutang terbesar atas PBB-P2 yakni Rp56,1 Miliar.

Demikian juga dengan piutang pajak parkir bandara sebesar Rp2,6 Miliar. KPK menyoroti lambatnya proses penagihan piutang. Sudah 5 kali pemda bersurat resmi, namun hingga saat ini belum ada pembayaran dari pihak manajemen parkir bandara.

Sedangkan terkait aset, KPK menilai anggaran sertifikasi pemkab Lampung Selatan untuk tahun 2020 ini yaitu senilai Rp157 juta, masih tergolong kecil mengingat masih terdapat 528 bidang lagi yang belum bersertifikat.

Catatan dalam monev tersebut, KPK meminta pemda segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri untuk proses penagihan yang masih terkendala karena hal tersebut sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK juga meminta Inspektorat untuk mengawal pengaduan distribusi bansos Covid-19 yang masuk melalui aplikasi Jaga.id. Saat ini telah ada 10 pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh inspektorat. Di antaranya terkait bansos yang tidak diterima secara utuh oleh warga.

Redaksi

Sumber ; Lnews.co/ Humas KPK