29, November 2020

Berita Terkini

Bersama Membangun Bangsa-Kritis, Faktual dan Independen

Ini Daftar Enam Peserta Pilkada 2020 yang Terancam Didiskualifikasi

2 min read

WWW.BERITATERKINI.CO.ID,
Sebanyak enam kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada 2020 direkomendasikan untuk didiskualifikasi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut alasan dikeluarkan rekomendasi tersebut terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran.

Keterangan tersebut disampaikan ketua Bawaslu Abhan dalam diskusi yang disiarkan di YouTube Rumah Pemilu, pada Rabu (21/10/2020).

“Terkait dengan soal penggunaan anggaran dan program pemerintah. Saya kira sudah beberapa daerah yang sampai saat ini sudah kami rekomendasikan untuk diskualifikasi. Terutama bagi petahana yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan kampanye pada Pilkada kali ini,” kata Abhan.

Baca Juga :  VIRAL VIDEO BUPATI LAMPUNG BARAT PAROSIL MABSUS BERI MOTIVASI DAN DO'AKAN WARGANYA DI JAKARTA YANG POSITIF CORONA

Keenam peserta Pilkada 2020 yang masuk rekomendasi Bawaslu tersebut merupakan pertahana yang dinilai Bawaslu telah memanfaatkan APBD untuk mendukung pelaksanaan kampanyenya.

Diantaranya digunakan untuk memberi bansos Covid-19.

“Ada 6 daerah yang sudah kami rekomendasi karena di dalam kampanye selama kegiatan kampanye ini atau dan sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan APBD yang digunakan untuk nuansa kampanye bahkan juga bansos Covid-19 sebagian,” kata Abhan.

Menurut Abhan, tindakan pertahana tersebut melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam diskusi tersebut, Abhan tidak menyebut secara rinci nama peserta Pilkada 2020 yang direkomendasikan untuk didisikualifikasi.

Baca Juga :  TEC Kembali Gelar Reses Bersama Tokoh Masyarakat Lampung Selatan

Abhan hanya menyebut nama daerah yang calon kepala daerahnya direkomendasikan didiskualifikasi, yakni;

Pegunungan Bintang, Papua
Ogan Ilir, Sumsel
Halmahera Utara, Malut
Kabupaten Gorontalo
Kabupaten Kaur, Bengkulu
Kabupaten Banggai, Sulteng.

Adapun tindakan petahana lainnya yang menjadi alasan Bawaslu merekomendasikan untuk didiskualifikasi adalah para petahana tersebut diketahui melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada tentang larangan mutasi jabatan 6 bulan sebelum penetapan calon tanpa izin. (Red/Aj)

Penulis : Boy A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *