29, November 2020

Berita Terkini

Bersama Membangun Bangsa-Kritis, Faktual dan Independen

PPP : Tak Mesti Dikabulkan Permohonan Projo.

2 min read

WWW.BERITATERKINI.CO.ID, Wasekjen PPP Achmad Baidowi Achmad Baidowi menanggapi permintaan Projo kepada Kementerian BUMN agar para Relawan/pendukung Jokowi dapat menempati posisi direksi dan komisaris BUMN lebih banyak.

Wasekjen PPP, Achmad Baidowi menegaskan pilihan dalam pemilihan presiden (pilpres) tidak selalu transaksional.

“Kalau soal permintaan sih biasa saja. Namanya aja minta gitu. Cuma kan semuanya terukur kontribusi dalam pilpres, misalkan kalau itu dikatakan jerih payah para Relawan.

Tetapi hajatan Pilpres itu perihal dukung mendukung secara sukarela sehingga tidak selalu disertai transaksional,” ujar Baidowi kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).

Pria yang kini menjadi Anggota Komisi VI DPR RI ini menegaskan kebijakan untuk mengangkat jajaran direksi-komisaris BUMN berada di tangan Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca Juga :  Menkumham Yasonna Laoly Kembali Tegaskan Kesiapan Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Perjanjian Hukum Desain Dunia

Menurut dia, Erick Thohir juga memiliki parameter dan kreteria tertentu untuk mengangkat seseorang menjadi komisaris dan direksi BUMN.

“Awiek menambahkan “Yang penting dikabulkan atau tidak itu kan tergantung dari yang punya otoritas yaitu Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang juga sebagai mantan ketua TKN Jokowi-Maruf.

Menteri BUMN memiliki parameter dan kreteria tertentu untuk memilih seseorang menjadi bos BUMN, tidak setiap dan sembarang orang permintaannya dikabulkan.

Tapi harus dilihat dulu, bagaimana dan siapa orangnya, ucapnya.

Selain itu, Awiek mengungkapkan sudah ada sejumlah relawan yang sudah menjadi komisaris BUMN.

Baca Juga :  Muncul Aktivitas Politik, Bawaslu Lampung Selatan Soroti Acara Penyerahan Bantuan Dana Untuk UKM Terdampak Covid-19 oleh Bupati Lamsel

Mulai dari pendukung yang tergabung dalam partai politik maupun non partai.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini juga mengatakan tidak banyak pendukung Jokowi dari partai koalisi yang menduduki posisi komisaris BUMN.

Awiek menegaskan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi direksi atau komisaris BUMN.

“Kalau dikatakan menitikberatkan ke partai koalisi nggak juga. Tidak banyak kok kalau yang di partai koalisi itu yang ada di komisaris.

Tentu untuk diangkat ke komisaris itu tidak sembarangan, harus ada syarat tertentu yang mesti terpenuhi,” tuturnya. (Red/AJ)

Penulis : Boy A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *