Beritaterkini.com Banten : Pemerintah menaikkan target porsi pendanaan kredit untuk UMKM, dari rata-rata 18-20 persen saat ini menjadi 30% hingga tahun 2024 nanti. Plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan juga dinaikkan dari 50 juta menjadi 100 juta rupiah. Sementara suku bunga kredit dalam kisaran 6%. Hal itu disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, dalam keterangan pers, pada 5 April lalu.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum ASPRINDO (Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia), Jose Rizal, menyambut positif. Namun demikian, ia pesimis target itu terpenuhi jika penyaluran kredit hanya mengandalkan distribusi perbankan. “Banyak UMKM yang unbankable. Harus dipikirkan mekanisme alternatif,” ujarnya saat ditemui pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah ASPRINDO Banten, di Serang pada 7 April 2021. “Pemerintah juga sebaiknya melibatkan organisasi semacam ASPRINDO – organisasi dengan jaringan tersebar di seluruh Indonesia, dan mayoritas anggotanya merupakan pengusaha UMKM,” lanjutnya.
Lebih jauh Jose mengingatkan agar pengucuran kredit ini harus tepat sasaran. “Yang menerima benar-benar UMKM. Saat ini UMKM sangat membutuhkan kredit ini agar bisa menggeliat kembali di tengah resesi ekonomi.”
Berkompetisi di Pasar Global
Menurut Jose, ada banyak persoalan pada pengusaha UMKM. Dari sisi penciptaan produk misalnya, sebagaimana kajian dewan pakar Asprindo, titik lemah dari produk UMKM adalah sejak awal tidak didisain untuk persaingan global. Hal ini tercermin dari kontribusi UMKM terhadap total ekspor non migas yang hanya di bawah 14%. Jauh tertinggal dibandingkan Vietnam, Thailand bahkan Pilipina yng sudah diatas 25-30%.Bahkan Korea, Jepang dan China sudah mencapai 80%.
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian ASPRINDO adalah pembinaan yng dilakukan kementrian terkait, umumnya hanya fokus pada pendampingan. Sementara pengetahuan mengenai perdagangan internasional super minim. Padahal problemnya adalah infrastruktur produksi, disain, kepemilikan sertifikasi internasional yang beraneka ragam, packaging dan branding, serta biaya logistik yang mencapai 24%. “Singapore, Malaysia, Korea dll, hanya menggunakan biaya logistik di bawah 12%. Artinya dalam struktur biaya produksi UMKM, kita sudah kalah 12% sebelum bertarung di pasar global.”
Jose mencontohkan jika kita memperhatikan kios-kios souvernir di sepanjang Champions d’Ellise Paris, kita melihat tidak ada buatan Prancis. Kios souvenir didominasi oleh kerajinan dari China, Thailand, Srilanka, dan India. Tidak satu pun dari Indonesia. “Tidak ada yng berfikir untuk membangun kerjasama dengan Assosiasi Souvernir Prancis dan negara-negara Eropa lainnya,” tuturnya.
Ini salah satu yang membuat Jose dan Tim Asprindo menggagas Kampung Industri dengan tagline “one village, one product, dan one industry” sebagai program utama Asprindo. Jose berharap, program ini bisa memberikan solusi atas problematika yang disebutkan di atas. “Kelemahan-kelemahan yang luput dari perhatian pemerintah, kita coba upayakan untuk ditambal. Asprindo akan mencoba mengambil peran strategis dengan mengintegrasikan berbagai program kementrian yang menjadikan desa dan UMKM sebagai subjek, baik Kementrian Pariwisata & UKM melalui Desa Wisata, Kementrian Koperasi & UKM, Kementrian Desa Tertinggal, maupun Kementrian lainnya.”
Karena itu, Jose berharap pemerintah serius mengucurkan sebagian dana-dana untuk UMKM, termasuk untuk program Kampung Industri Asprindo. Karena shareholder Kampung Industri adalah UMKM di bawah binaan Asprindo.
“Saya bermimpi bahwa Asprindo bukan sekadar membantu pemerintah membuka lapangan kerja, menggiatkan ekonomi kreatif; tapi benar-benar menjadikan pengusaha UMKM mandiri. Termasuk membuat produk-produk UMKM bersaing di pasar global. Ini membutuhkan kesungguhan, kerjasama dan kolaborasi kita bersama,” pungkas Jose Rizal . (Red)
