Presiden : Hati hati Kepri

RIAU. Beritaterkini.co.id. Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam kunjungan Presiden Joko Widodo kali ini tidak dapat membanggakan prestasi yang dicapai selama dua bulan lebih memimpin Kepulauan Riau, ya wajar saja baru pemanasan kali belum kondisi prima.

Jokowi ke Kepri karena dia khawatir dengan angka – angka yang dipantau presiden setiap hari sebagai sarapan pagi. Seluruh data kabupaten masuk ke pihaknya.

Angka penanganan pandemi di Kepri menunjukkan banyak di bawah standar nasional.

Padahal cuma 2 juta penduduk dan geografisnya banyak pulau lagi. Harusnya lebih mudah dikendalikan. Tak seperti provinsi di Pulau Jawa dengan 100 juta penduduk yang bisa saling terhubung satu tanah.

Misalnya dari angka-angka pertumbuhan ekonomi Kepri masih minus. Karena dalam tri wulan kedua tahun 2021 ini angka pertumbuhan ekonomi di Kepri masih bertengger di angka minus 1,18 persen.

Masih di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif pada kuartal I-2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian nasional di tiga bulan pertama tahun ini minus 0,74% yoy.

Kemudian angka pengangguran di Kepri diumumkan BPS pada Mei 2021 mencapai 10,12 persen tertinggi dibandingkan dengan seluruh provinsi lain di Indonesia.

Dan angka penularan harian di Kepri sempat berada di posisi empat besar nasional pada pertengahan Mei. Mengalahkan Jawa Timur dengan penduduk 40 juta.

Mungkin inilah kekhawatiran Jokowi sehingga harus ke Kepri untuk memantau program vaksinasi di Kepri yang baru mencapai 129.680 dari 1.476.091 orang sasaran yang harus divaksinasi.

Bahkan angka testing, tracing, menurut presiden juga tidak baik. Di bawah standar. Dan yang sangat mengkhawatirkan adalah angka positif yang aktif tinggi membuat Presiden mengingatkan agar Pemda Kepri hati hati. Berulang kali Jokowi menyebut hati hati karena angka angka itu mengkhawatirkan.

Lebih dari 10 kali presiden ingatkan agar hati hati dan hati hati tidak sampai timbul chaos baru bertindak.

Jangan banyak berharap pertumbuhan ekonomi akan tinggi mencapai 7 persen di akhir tahun jika pandemi tidak terkendali.

Jika lambatnya program vaksinasi menyebabkan menjadi persoalan. Apalagi Kepri berbatasan dengan Singapura dan Malaysia yang saat ini sedang melakukan lokdon selama satu bulan.

Pemulangan buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia menambah jumlah angka positif di Kepri. Mereka ada yang positif ketika pulang dari Malaysia.

Wajar Menteri Kesehatan Indonesia mengingatkan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri untuk serius dan bertindak cepat mengantispasi masalah pandemi covid-19 tersebut.

Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian akupansi rumah sakit dari 34 provinsi, Kepri peringkat tujuh nasional. Artinya ini angka buruk. Rumah sakit mendekati penuh karena banyak pasien. Angka nasional masih pada 18 Mei 29, BOR Kepri menembus 45.

Bahkan angka kesembuhan di Lingga berkisar 30 persen lebih. Yang tinggi Batam mencapai 90 persen. Tanjungpinang masih 78,9 persen. Sehingga angka kesembuhan Kepri 83 persen di 18 Mei jauh di bawah kesembuhan nasional di angka 92 persen. Ini pekerjaan berat bagaimana menaikan prosentase angka itu.

Kemudian dari angka indikator pengendalian pandemi di testing kasus, Kepri juga di bawah standar di angka 28 persen dianggap terbatas. Kemudian tracing juga terbatas di angka 0,28 dari kontak.

Belum lagi ditambah serapan APBD Kepri yang hanya 10 persen lebih di April 2021 sehingga roda perekonomian masyarakat lambat berputar. Kegiatan APBD diharapkan bisa mendorong roda perekonomian lebih laju di triwulan kedua tak dapat dilakukan dengan maksimal.

Rasa pesimistis pertumbuhan ekonomi Kepri akan bangkit di angka lebih dari 5 persen seperti yang dijanjikan Ansar Ahmad di kampanye pilkada 2020 lalu agaknya kemungkinan tidak tercapai.

Kecuali ada investasi besar yang masuk dan ekspor industri, dan perdagangan, konsumsi, pariwisata di Kepri sudah kembali normal seperti dulu. Mencapai pertumbuhan dua persen saja itu sudah bagus dengan melihat lambatnya proses pencairan APBD di Provinsi Kepri.

Mudah mudahan, dengan angka yang serba minus itu, Presiden Jokowi mau memberikan suntikan APBN untuk mendorong pembangunan di Kepri lebih cepat. Tidak hanya berjalan, namun sudah harus berlari kencang.

Yang jadi soal, ketika pemimpin sibuk melakukan lobi – lobi di kementerian untuk mendapatkan anggaran APBN, ternyata pasukannya seperti OPD di Pemprov Kepri tidak maksimal melakukan serapan APBD. Dan itu masih terlihat minim serapan yang dikucurkan.

Oleh karena itu, gubernur harus tegas memberikan penekanan agar OPD yang banyak menyerap anggaran seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan segera melaksanakan kegiatan di tengah tengah masyarakat. Jangan tunda lagi untuk menggerakan gairah kehidupan masyarakat.

Kita masih berharap, Kepri ini seperti mobil Ferari yang laju kecepatannya yang disebutkan pejabat tinggi Jakarta itu. Bukan Ferari keluaran tahun tua.

Sumber : Jarrakpos Official
Laporan : Robby Patria
Editor : Kurnia