Kerja KEJAGUNG Bongkar Korupsi PT JIWASRAYA dan PT ASABRI Diapresiasi Guru Besar Unair

JAKARTA, Beritaterkini.co.id-Guru Besar Fakultas Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Nur Basuki Minarno SH MHum mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dua kasus megakorupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.

“Sebagai akademisi saya memberikan acungan jempol kepada aparat kejaksaan dalam mengungkap dua kasus besar itu. Saya dapat membayangkan betapa kompleksitasnya untuk mengungkapkan kasus tersebut sampai berhasil melimpahkan ke persidangan, dan hebatnya lagi oleh pengadilan dinyatakan terbukti bersalah,” ungkapnya dalam keterangan seperti dikutip dari Gemanusantara.id, pada Jumat (16/7/2021).

Menurut Prof Nur Basuki, keberhasilan jaksa Pidana Khusus Kejagung dalam menangani kasus PT Jiwasraya yang menurut penghitungan BPK negara dirugikan sebesar Rp16,8 triliun, merupakan pekerjaan yang sangat luar biasa dan kompleks, berbeda dengan penanganan kasus korupsi karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang relatif sangat mudah pembuktiannya.

“Tuntutan mereka pun sebagian besar dikabulkan majelis hakim. Itu artinya apa yang mereka ungkapkan di persidangan sangat menyakinkan majelis hakim,” lanjut dia.

Atas keberhasilan tersebut, Guru Besar Fakultas Hukum Pidana Unair ini menilai ada keuangan negara yang sangat besar yang dapat diselamatkan oleh Kejaksaan Agung. “Itu prestasi yang boleh dibanggakan,” tegasnya.

Dalam kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya, penyidik Pidsus Kejagung menetapkan enam terdakwa bersalah, yakni Heru Hidayat (Komisaris Utama PT Trada Alam Minera), Benny Tjokrosaputro (Direktur Utama PT Hanson International Tbk), Joko Hartono Tirto (Direktur PT Maxima Integra), Hendrisman Rahim (mantan Dirut Jiwasraya), Hary Prasetyo, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan

Keenamnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi hingga menyebabkan kerugian negara Rp 16,807 triliun di kasus tersebut. Mereka tidak menerima divonis hakim tingkat pertama, lalu mengajukan upaya banding di Pengadilan tinggi DKI Jakrta.

Hasilnya, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah hukuman mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dan mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim menjadi 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 4 bulan.

Hukuman terhadap Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan turut dikurangi. Vonis penjara seumur hidup terhadap Joko dan Syahmirwan diubah oleh majelis hakim banding menjadi 18 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Sementara itu, untuk vonis Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Hakim PT menguatkan putusan tingkat pertama yakni hukuman penjara seumur hidup.

Selain itu, Benny tetap wajib membayar uang pengganti sejumlah Rp 6,078 triliun. Sementara itu, nominal uang pengganti yang wajib dibayarkan Heru sebesar Rp 10,73 triliun.

Kasus Asabri

Selain itu, pakar hukum pidana yang berhasil meraih Master dari Universitas Diponogoro (UNDIP) Semarang tahun l994 ini juga mengapresiasi Jaksa Pidsus yang bermarkas di Gedung Bundar atas keberhasilannya mengungkap kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang ditaksir negara mengalami kerugian sebesar Rp 22,78 triliun.

Dalam perkara ini, Kejagung menetapkan 9 tersangka. Mereka adalah Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri selaku Dirut PT Asabri periode tahun 2011 – Maret 2016, Letjen Purn Sonny Widjaja selaku Direktur Utama PT ASABRI (Persero) periode Maret 2016 -Juli 2020, dan Bachtiar Effendi selaku Mantan Direktur Keuangan PT ASABRI periode Oktober 2008-Juni 2014.

Selain itu, Hari Setianto selaku Direktur PT Asabri (Persero) periode 2013 – 2014 dan 2015 – 2019, Ilham W Siregar selaku Kadiv Investasi PT ASABRI Juli 2012 – Januari 2017, Lukman Purnomosidi selaku Direktur Utama PT Prima Jaringan, Jimmy Sutopo selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation, Benny Tjokrosaputro (Direktur PT Hanson Internasional) dan tersangka Heru Hidayat (Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra).

Jika ditotal, dari kedua kasus tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 39,587 triliun.

Kewenangan Hakim

Sementara itu, menyingkapi sikap Kejagung terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi hukuman terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam kasus korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA), dia berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Yang saya ketahui jika putusan hakim kurang dari 2/3 tuntutannya, maka jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum. Dalam perkara Pinangki tersebut apakah jaksa penuntut umum akan mengajukan kasasi? Putusan pidana pada Pengadilan Banding sama jumlahnya dengan tuntutan jaksa, sehingga tidak logis dan tidak beralasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi dan lagi alasan untuk mengajukan kasasi syaratnya telah ditentukan secara limitatif sebagaimana Pasal 253 KUHAP,” ujarnya.

Menurut Prof Nur Basuki, pidana 4 tahun bukanlah pidana yang ringan. Tentunya jaksa penuntut umum mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sampai pada kesimpulan untuk menuntut pidananya 4 tahun penjara.

“Memang kasus jaksa Pinangki menjadi perhatian masyarakat, namun jika kita fair untuk memberikan penilaian atas kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kasus korupsi besar, Kejaksaan Agung mempunyai kinerja yang sangat bagus,” kata akademisi yang mengajukan orasi ilmiah berjudul “Reinterpretasi Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi” saat meraih Guru Besar Unair. (*)