Bandung, Beritaterkini.co.id- Ketua Kadin Jawa Barat periode 2019-2024 Tatan Pria Sudjana mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menko Polhukam dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaann Agung. Permohonan diajukan masing-masing melalui surat tertanggal 10 dan 23 Agustus 2021.

Tatan mengatakan, permohonan perlindungan hukum itu diajukan karena merasa didzolimi dan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh petugas di Kejaksaan Negeri Bandung terkait penetapan dirinya sebagai tersangka penyalahgunaan dana bantuan hibah Provinsi Jawa Barat kepada Kadin Jabar sebesar Rp 1,7 miliar.

Baca Juga :  PT. Lembang Permata Rekreation Estate Diduga Melakukan Penipuan Terhadap Konsumen. 

“Selain memohon perlindungan hukum, saya juga minta dilaksakan gelar pekara atas kasus yang disangkakan. Saya harus menempuh upaya ini karena saya merasa telah didzolimi dan diperlakukan sewenang-wenang oleh petugas penyidik Kejaksaan Negeri Bandung,” kata Tatan, Rabu (24/8/2021).

Tatan menegaskan, dirinya akan menghormati hukum, sepanjang prosesnya benar-benar sesuai ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tanpa dilatarbelakangi kepentingan lain di luar hukum.

” Sebagai warga negara yang baik jelas saya sangat menghormati kaidah-kaidah hukum,” tegasnya.

Selain itu, Kata Tatan, Pemilik 15 perusahaan property ini pun mempertanyakan terkait dua alat bukti yang digunakan sebagai dasar penetapannya sebagai tersangka oleh oknum jaksa tersebut.

Baca Juga :  Beredar Bendera Putih Tanda Menyerahnya Masyarakat Kota Palembang Dengan Keadaan Sekarang

“Oknum APH tersebut menganggap seluruh kegiatan dan pertanggung jawaban dana hibah yang telah dilaksanakan dianggap fiktif baik secara formil dan materil. Ini kan premature,” jelas Tatan yang sedang menempuh pendidikan doktoral bidang hukum ini.

Laporan : DN

Editor     : RG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here