Beritaterkini.co.id, Denpasar – Ditengah keuangan negara yang sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19, semua proyek APBN dan APBD harus benar-benar taat pada regulasi yang telah ditetapkan. Namun, sedari awal harga BBM yang ditenderkan, malah sekarang nilainya naik hingga 100 persen.

Oleh karena itu, Ketua Umum BPW LSM Jarrak Bali, I Made Ray Sukarya menyoroti lonjakan BBM Solar Industri yang ditenderkan dan posisi yang sekarang ini disubsidi sangat jauh berbeda, dilihat dari nilainya.

“Kita ngomongin selisihnya itu, tidak sesuai dengan harga tender. Ada indikasi untuk mereka nyolong kerjaan yang kaitannya dengan BBM,” tegas Ray Sukarya.

Karena lonjakan harga BBM Solar Industri yang melambung tinggi, Ray Sukarya menilai mutu pekerjaan tidak sesuai dengan spek kerja.

“Harga resmi untuk tender Rp 10.000,00 per liter sedangkan harga sekarang Rp 17.200, 00 dan potensi tersebut mengakibatkan peningkatan ini akan terus terjadi. Nah, apa solusinya. Karena penggunaan BBM di proyek sangat vital. Misalnya, satu proyek saja bisa 5.000 per 3 (tiga) hari. Proyek lamanya enam bulan. Coba kalikan dengan angka hitungan. Nah, itu khan ada pengurangan keuntungan bagi kontraktor. Pasti, itu ada pengurangan kualitas.

Misalnya, harga batu terkait dengan proyek-proyek senderan.

Bawa batu pakai truk dan truk pakai BBM Solar khan. Solarnya pasti naik. Apa benar harganya tetap segitu. Tentunya, harga melambung tinggi otomatis pasti kondisinya akan melambung semua dan pasti akan ada yang dikurangi volumenya untuk batu. Kalau yang lain, eskavator jelas memakan banyak volume,” rincinya.

Sesuai hasil perhitungan, Ray Sukarya menyebutkan jika 6 (enam) bulan proyek, akan ada lonjakan Rp. 2,16 Milyar dari selisih BBM Industri yang dikonsumsi.

“2,16 Milyar itu baru contoh kecil dari sebuah proyek. Tentu nilai pengurang yang tidak dianggarkan kontraktor di awal tender. Semoga kontraktor mau rugi atau pihak owner merevisi nilai itu, bila ingin proyek masih baik secara kualitas dan kuantitas,” bebernya.

Untuk itu, Ray Sukarya meminta instansi terkait seperti APH atau Aparat Penegak Hukum agar turun ke lapangan, untuk mengecek semua keberadaan proyek APBN dan APBD yang menggunakan BBM bersubsidi, yang berpotensi menimbulkan celah korupsi bagi para kontraktor.

“Instansi terkait juga turun mengecek mutu dari pekerjaan yang ada penggunaannya terkait dengan BBM bersubsidi,” pungkasnya.

Meski demikian, Ray Sukarya mengingatkan perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, dikarenakan peningkatan harga Solar Subsidi memang sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Namun, masyarakat layak mendapatkan produk pembangunan yang berkualitas.

“Mari sama-sama mengawal dan menjaga semua kondisi ini,” tutup Ray Sukarya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here