Aspednak Indonesia Minta Pemerintah Buat Kebijakan Terukur Atasi PMK

DENPASAR, Beritaterkini.co.id | Selama beberapa bulan terakhir, mencuat masalah yang dihadapi para pengusaha, peternak dan pedagang sekaligus masyarakat terhadap gangguan ketahanan pangan, baik daging dan juga hewan ternak akibat adanya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Pasalnya, para pengusaha dan peternak sudah menyampaikan keluhan akan tingginya biaya pakan hewan ternak yang sudah siap untuk dipotong dalam sehari. Ditambah lagi aturan “Lockdown” yang sudah berjalan beberapa minggu terakhir ini, yang tentunya mengakibatkan kerugian bisa mencapai milyaran rupiah.

Menyikapi kondisi tersebut, Aspednak atau Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak Indonesia menyambangi Kantor Jarrak Media Group (JMG) yang berlokasi di Jalan Danau Tempe 30 Sanur, Kamis (4/8/2022).

Rombongan diterima Owner JMG, Putu Sudiartana didampingi Ketua LSM Jarrak Bali, I Made Ray Sukarya serta Made Agustinus.

Dihadapan Owner JMG dan Ketua LSM Jarrak Bali, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Indonesia, Isa Anshori menyampaikan keluhan para pengusaha dan peternak di beberapa wilayah yang harus di karantina hewan ternaknya, akibat PMK.

Menurutnya, kondisi ini, bisa memukul mata rantai, yang tidak hanya bisnis ternak itu sendiri, akan tetapi juga secara ekonomi akan mematikan sebagian dari perekonomian warga Bali.

“Karena Bali yang kami ketahui bahwa sentra ternak sapi, kemudian babi dan juga ternak yang lainnya,” jelasnya.

Oleh karena itu, Isa Anshori ingin menyampaikan, agar pengambil kebijakan merancang aturan-aturan yang bisa membuat para pengusaha bisa bernafas lega dan kebutuhan masyarakat tercukupi akan daging dan hewan ternak.

Disisi lain, Isa Anshori meminta pemerintah untuk secepat mungkin mengatasi adanya virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ini yang menjadi entry point dari kerugian ekonomi bernilai milyaran rupiah.

“Nah, ini yang memang menjadi kekhawatiran kami, bahwa kebutuhan masyarakat akan daging dan hewan ternak, mau cari kemana, jika peternak tidak bisa gerak dan juga pengusaha tidak bisa juga bergerak, kemudian pengiriman lalu lintas hewan ternak itu dikunci dan sebagainya,” ungkapnya.

Selain sesegera mungkin mengatasi PMK, pemerintah juga harus mengambil kebijakan yang terukur, dimana kebijakan tersebut tidak bisa dipukul rata begitu saja.

“Misalkan, ada penyakit flu dan itu tidak pernah selesai, tetap ada. Virusnya tetap ada, tetapi, kita khan sudah prepare dengan adanya vaksin serta upaya antisipasinya. Kemudian di Covid-19 juga begitu. Covid tetap masih ada disekitar kita, tapi kebijakan yang diambil pemerintah yang sekarang ini sudah ada kelonggarannya,” paparnya.

Ia berharap, kasus PMK ini juga diatasi dengan cara demikian, artinya PMK diatasi, namun disisi lain, ada kebijakan khusus yang tidak boleh mematikan perekonomian dan kebutuhan masyarakat.

“Kami harap, pemerintah sesegera mungkin atasi virus PMK supaya ekonomi masyarakat bisa berjalan dan juga kebijakan yang diambil pemerintah memang harus ada melihat dari sisi kerugian ekonominya. Itu harus menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan pemerintah,” pungkasnya.

Menariknya, sesuai informasi terbaru Pemerintah Pusat, khususnya Satgas PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menyatakan, bahwa sekarang sudah ada 4 Provinsi yang sudah dinyatakan nol kasus PMK atau tidak ada penambahan kasus baru, diantaranya Bali, DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kabar baik ini, harus dibarengi dengan turunan aturan yang sesegera mungkin harus dibuat.

“Artinya yang namanya “Lockdown” misalnya itu, sekarang khan sudah nol kasus PMK. Nah, gimana ini kelanjutannya, khan tinggal gitu aja,” sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi sangat mengapresiasi dan bersyukur adanya Aspednak Indonesia yang turut serta menampung dan menyuarakan keluhan para pengusaha dan peternak yang menyangkut PMK.

“Karena ini menyangkut penyakit yang membatasi ruang gerak lalu lintas peternakan antar pulau di Bali maupun di Jawa,” kata Kresna Budi.

Bahkan, Kresna Budi mengungkapkan rasa syukurnya, bahwa PMK bisa ditanggulangi dan menjadikan Bali Zona Hijau.

“Kami di Komisi II DPRD Bali sangat menyambut baik atas koordinasi Aspednak Indonesia dalam rangka menindaklanjuti lalu lintas ternak yang ada di Bali,” ungkap politisi asal Buleleng ini.

Untuk itu, Kresna Budi berharap, lalu lintas ternak bisa dibuka, agar tidak menimbulkan rasa kekhawatiran yang bisa mengganggu ekonomi masyarakat Bali, karena sebagian besar masyarakat Bali hidup dari sektor peternakan.

Selain itu, dibukanya lalu lintas ternak, juga akan menyelamatkan agenda-agenda besar yang akan berlangsung di Bali, seperti G20 untuk menjaga situasi Bali berjalan aman dan kondusif.

“Mudah-mudahan, tidak lama lagi, lalu lintas ternak ini, dibawah Aspednak Indonesia ini, pengawasan lalu lintas ternak Bali antar pulau Indonesia bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut, juga hadir, Ketua Pengawas Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Indonesia, Welly Muljono didampingi Sekretaris I Hodianto Poedjiarto, S.H., dan Anggota Pengawas Tonny B. K.(red /kur)