Denpasar.Beritaterkini.co.id. Pernyataan mengejutkan dilontarkan pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Denpasar. Sampai saat ini, lahan reklamasi Pelindo di Damping I dan II merupakan lahan bodong karena belum bersertifikat.

Diketahui, Pelindo telah melakukan pembangunan proyek di atas lahan reklamasi pada Damping I dan Damping II yang kembali mendapat suntikan anggaran milik negara sekitar Rp1,2 triliun untuk proyek pembangunan yang berdampingan dengan kawasan Teluk Benoa.

Namun hingga saat ini, reklamasi Pelindo dinyatakan oleh ATR/BPN Denpasar masih bodong, karena belum pernah mengajukan pengukuran lahan reklamasi. Apalagi bisa mengurus ijin lainnya, termasuk untuk pembangunan Tersus LNG yang diperlukan sangat mendesak oleh PT. Indonesia Power untuk bahan bakar pembangkit listrik di Pesanggaran, Denpasar Selatan.

Dengan demikian, disinyalir tidak memiliki alas hak berupa sertifikat hak guna bangunan (HGB), sehingga patut dicurigai pembangunan dilakukan sekarang ini belum mengantongi izin mendirikan bangunan alias IMB atau Ijin Penyesuian Bangunan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasubag TU ATR/BPN Kota Denpasar Ida Ayu Ambarwati, Selasa (2/8/2022) lalu kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, terkait permohonan, pihaknya menyarankan agar menanyakan langsung ke Pelindo, mengingat hingga saat Pelindo belum pernah mengajukan permohonan ke ATR/BPN Kota Denpasar.

“Jadi saran kami silahkan koordinasi dengan Pelindo karena mereka yang punya proyek,” tegas Ida Ayu Ambarwati.

Dia menegaskan, terkait batas-batas lahan reklamasi di Teluk Benoa dan juga luasan, pihak ATR/BPN Denpasar tidak mengetahuinya karena belum ada laporannya ke ATR/BPN Denpasar.

Untuk diketahui, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menolak penempatan terminal khusus (tersus) gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Desa Adat Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan.

Jaya Negara menolak penempatan terminal LNG di Sidakarya karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kota Denpasar. Menurutnya, jika dibangun di Sidakarya, pihaknya akan menolaknitu karena izin terminal khususnya tidak ada.

Menurut Jaya Negara, di wilayah Sidakarya memang terdapat jaringan untuk tersus, namun harus dengan persyaratan khusus, yakni mendapatkan dukungan lingkungan dan memenuhi aspek sosial.

Meski menolak di Sidakarya, Jaya Negara menegaskan bahwa dirinya mendukung pembangunan terminal LNG asal sesuai dengan aturan tata ruang yang ada. Ia pun mengaku sudah mengirimkan surat jawaban sekitar dua bulan lalu kepada pemrakarsa dan menjelaskan bahwa terminal LNG di Sidakarya tidak sesuai dengan tata ruang.

Prinsipnya Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mendukung proyek LNG. Maka dari itu, pihaknya membuat jaringan, tidak hanya di Sidakarya saja, tetapi ada di wilayah Pedungan dan Sesetan.

Jaringan-jaringan itu dibuat untuk terminal LNG bisa ditempatkan di kawasan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III. Artinya menurut Jaya Negara, terminal khususnya ada di Pelindo.

“Kalau di Sidakarya, terminal (LNG) itu harus mengubah tata ruang lagi. Kalau mengubah tata ruang kan harus persetujuan masyarakat. Kalau masyarakat menolak ya agak sulit juga akan terbentuk,” ujarnya.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Mulyono sebelumnya mengatakan, pihaknya tak hanya melakukan percepatan pembangunan di sisi darat, namun juga berfokus pada pembangunan fasilitas di sisi laut khususnya kolam dan alur kapal di Benoa.

Hal ini disampaikan Pelindo setelah menerima bantuan negara yang didapat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,2 Triliun untuk mendukung pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) khususnya pengerukan alur dan kolam pelabuhan.

Progress update pengerukan alur dan kolam di area BMTH tahap 2 pada paket A dan B disampaikan sudah mencapai 13,2 persen dan 30,8 persen.(red /kur )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here