Perjuangkan ke Pusat, Satgas PMK Bali dan Komisi II DPRD Bali Sepakat Lalu Lintas Ternak Dibuka

DENPASAR, beritaterkini.co.id | Keberhasilan Bali membuat Zero Kasus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) patut diacungi jempol. Hal itu membuktikan kasus PMK yang menyerang hewan ternak berkuku belah, seperti sapi dan babi telah ditangani dengan serius. Apalagi dimasa pandemi ini, kasus PMK ternyata dampak ekonomi sangat berpengaruh terhadap peternakan rakyat.

Menyikapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Bali merekomendasikan, agar lalu lintas ternak antar pulau segera dibuka, mengingat “Seandainya dilaksanakan keputusan lalu lintas terbatas, kami mengharapkan agar ternak babi dapat prioritas berdasarkan indikator parameter meliputi keberhasilan Bali menekan ASF dan jalur lalu lintas babi lebih simpel dan fleksibel serta kecil kemungkinan menularkan penyakit PMK,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, I G. K. Kresna Budi, saat menindaklanjuti hasil rapat kerja Komisi II DPRD Bali dengan Ketua Satgas PMK Provinsi Bali, Dewa Made Indra serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada dan Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Made Rentin di Lantai III Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Selasa, 9 Agustus 2022.

Untuk mengantisipasi penyebaran virus PMK, Kresna Budi mendorong GUPBI dan Aspednak saling bersinergi dengan Dinas Peternakan Provinsi Bali mempersiapkan armada ternak yang datang dari luar Bali dengan penyemprotan desinfektan.

“Kami dorong maksimalkan peran pengawasan dalam membantu Satgas PMK dengan pihak ketiga, dalam hal ini, GUPBI dan Aspednak. Besar harapan kami, Pemerintah Pusat memberikan prioritas vaksin PMK untuk sapi dan babi yang ada di Bali dalam rangka menyukseskan G20 yang akan diselenggarakan di Bali,” terang politisi asal Buleleng tersebut.

Hal senada juga disampaikan Ketua Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Bali, Dewa Made Indra yang menyampaikan, bahwa untuk hewan ternak sapi tidak ditemukan kasus baru PMK.

Bahkan, Dewa Indra sudah bersepakat dengan Komisi II DPRD Bali berjuang ke Pemerintah Pusat, agar lalu lintas ternak dibuka supaya para peternak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya.

“Kita bertahap, meyakinkan Pemerintah Pusat dulu, bahwa kita sudah bisa mengendalikan PMK sehingga kasusnya nol. Kita juga telah sepakat dengan Komisi II DPRD Bali akan ke Jakarta untuk berjuang ke Pemerintah Pusat, agar diizinkan membuka lalu lintas ternak, sehingga perdagangan dan perekonomian ternak bisa hidup kembali,” pungkas Dewa Indra, yang juga selaku Sekda Provinsi Bali.

Turut hadir, Ketua Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Bali, Made Ray Sukarya dan Ketua GUPBI Bali, I Ketut Hari Suyasa. (KS)