Bali Sudah Nol Kasus PMK, Aspednak Desak Pemerintah Pusat Cabut Status Lockdown

DENPASAR, beritaterkini.co.id |  Perhatian utama pemerintah tidak lagi tertuju pada permasalahan hewan ternak dan dampak ekonomi yang dirugikan akibat virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Padahal dampak kerugian akibat virus PMK tersebut sangat besar. Namun, sikap pemerintah malah masih “setengah hati”.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Isa Anshori mengatakan, hingga saat ini, lalu lintas pengiriman hewan ternak masih belum selancar sebelum PMK, terutama hewan ternak dari dan ke Bali masih dikunci alias lockdown.

Padahal, fakta di lapangan menunjukkan, di Bali tidak ada lagi penambahan kasus baru PMK atau nol kasus. Namun, ia mempertanyakan sikap Pemerintah yang tidak segera membuka lalu lintas ternak dari dan ke Bali.

“Awal Agustus lalu rombongan DPP Aspednak datang ke Bali untuk mendengar dan melihat langsung bagaimana susahnya para peternak dan pengusaha ternak di sana,” kata Isa.

Demikian juga, Isa Anshori mengaku heran, Bali yang dinyatakan Satgas PMK Pusat termasuk 1 diantara 4 Provinsi yang sudah nol kasus, tetapi mengapa status lockdown tidak segera dicabut.

Menurut Isa, Pemprov Bali beserta jajaran dan juga para peternak telah berusaha keras memberantas PMK.

“Hasilnya nyata, virus PMK berhasil ditekan dan bahkan sudah nol kasus,” tegas Isa.

DPP Aspednak juga telah melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPRD Bali, Kresna Budi yang tujuannya, juga mendorong agar Pemerintah mencabut status lockdown tersebut.

Bahkan Pemprov Bali juga telah mengeluarkan surat permohonan tertanggal 8 Agustus 2022, yang berisi penjelasan tentang kondisi ternak dan para peternak di Bali. Intinya, untuk kesehatan ternak sudah bagus dan tidak ada lagi penambahan kasus baru PMK.

Oleh karenanya, Pemprov Bali meminta Pemerintah Pusat (Satgas PMK dan Kementerian Pertanian) segera mengambil kebijakan dengan mencabut status lockdown lalu lintas ternak dari dan ke Bali. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Pusat atas surat dari Pemprov Bali.

Jika kondisi mengambang ini dibiarkan terus, jelas berdampak kerugian besar para peternak dan para pengusaha ternak, serta jelas berpengaruh pada Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Bali dan Nasional.

“Jangan lupa ya, Bali selain hidup dari sektor pariwisata juga dari besarnya populasi hewan ternak. Karena itu, ayolah pemerintah jangan setengah-setengah dalam pengambilan kebijakan,” harap Isa Anshori Ketua Umum Aspednak Indonesia. (Red/tim)