Diminta Bongkar Billboard Sepanjang Shortcut Canggu-Tibubeneng, Aparat Memilih Bungkam

BADUNG, Beritaterkini.co.id – Protes ratusan warga dan pengusaha pariwisata yang menetap di Canggu terhadap berjejernya papan reklame jumbo di sepanjang jalan shortcut Canggu-Tibubeneng, Kuta Utara, Badung ternyata tidak direspon aparat. Kasatpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara, saat dihubungi hingga Rabu (14/9/2022) memilih bungkam. Ketika ditanya pun tidak menjawab apapun dan pesan singkat hanya dibaca. Padahal berdirinya bilboard yang disinyalir masih bodong itu, menguntungkan hanya satu atau dua pihak saja, tetapi telah mengotori dan menghilangkan citra Pulau Bali yang indah, namun tidak mendapat respon aparat penegak hukum (APH). Padahal pemandangan tidak sedap akibat semerawutnya pemasangan papan billboard berukuran jumbo itu, juga mengundang protes warga dan pemilik usaha lain di sekitar kawasan tersebut terus berlanjut. Mereka menuding penataan dan pemasangan billboard ini hanya asal pasang saja, tanpa ada kajian yang pasti. Bahkan, parahnya lagi semua papan billboard tersebut diduga belum ada yang mengantongi ijin alias bodong. Akibat ulah oknum pengusaha nakal yang diduga dibackingi oleh pejabat desa setempat, maka dari itu, warga dan para pengusaha beserta para investor lokal maupun asing di Canggu, Berawa dan Pererenan sekitarnya melayangkan surat resmi kepada Satpol PP Badung untuk segera bisa menertibkan papan billboard ukuran raksasa di Jalan shortcut Canggu-Tibubeneng, Kuta Utara.

Karena itu, ratusan warga telah mengumpulkan tandatangan atau petisi untuk meminta aparat menertibkan sekaligus membongkar billboard yang diduga masih bodong tersebut. Seperti diungkapkan I Nengah Siana, sebagai Warga Canggu melalui pesan WhatsApp beberapa waktu lalu, merasa pemasangan billboard di sepanjang jalan shortcut Canggu-Tibubeneng terkesan kumuh dan sangat tidak cocok dengan slogan pariwisata Bali, “green and clean”. Apalagi yang kena dampaknya terutama Canggu sebagai daerah tujuan wisata dunia international akan membawa kesan buruk yang menyebabkan para turis berbelok arah menuju tempat lain, yaitu pantai di Tabanan dan jembrana. “Lalu kita akan bengong, semua hotel, homestay, restaurant kosong. Sebelum kita menderira kerugian seperti itu, salah satu bisa pakai contoh di Pura Kahyangan Jagat Batumejan mulai ditata dengan menanam pohon penghijaun, sehingga menimbulkan kesan indah, sejuk, beautiful, dan nanti disepanjang Jalan Batumejan ditanam pohon penghijauan, juga di areal central parkir Canggu,” bebernya. Untuk itu, sebelum terjadi kerugian besar bagi warga Canggu, karena dampak kumuh dari billboard bodong di shortcut Canggu-Tibubeneng pihaknya memohon dengan hormat kepada instansi terkait terutama Satpol PP Badung untuk mencabut billboard tanpa ijin, seperti yang dilakukan oleh pihak wilayah Canggu dari barat sungai.

“Mari kita jaga bersama daerah kita supaya disegani oleh para turis, investor, demi anak cucu kita secara berkelanjutan. Kalau tidak demikian, kita mau kemana? Sawah-sawah telah beralih fungsi, mau tanam padi sudah tidak bisa. Dampak ke depannya akan berakibat kemiskinan baru yang dinikmati oleh generasi penerus kita. Semoga himbauan dari rakyat kecil ini mendapat kajian dan tanggapan dari semua pihak. Terimakasi dan mohon maaf kalau tidak berkenan,” sentilnya. Senada juga disampaikan secara terpisah oleh Omri Bencanaan, salah satu pengusaha di Canggu menegaskan terkait billboard di shortcut Canggu-Tibubebeng, juga sama dengan semua dengan pendapat dari yang lain. Bahwa billboard raksasa tersebut membuat Tibubeneng dan Canggu menjadi lingkungan yang jelek. Selain itu, merusak citra Bali, karena didirikan di salah satu jalan yang paling sering dipergunakan. Billboard ini, juga sangat berbahaya untuk keselamatan pengguna jalan apabila roboh. “Menjelang dalam rangka G20 ini, billboard-billboard adalah kesalahan besar. 10 billboard raksasa ini menjadi topik pembicaraan turis dan komunitas expatriate dan lokal, tidak ada yang bisa memahami mengapa pemerintah membiarkan dan mengijinkan ini terjadi untuk kedua kalinya? Dan juga mengapa banjar juga membiarkan?,” tanya CEO BALIPROD itu, yang berlokasi di Pererenan, Canggu.

Warga lainnya, Didin mengakui berdirinya billbord jumbo itu sudah cukup ulasan yang telah diberitakan selama ini, karena kurang keperdulian dari aparat. “Untuk menjaga lingkungan, bukan hanya masalah billboard, tapi juga polusi suara club terbuka, juga motor dengan knalpot brong dan tempat usaha yang tidak diatur letak parkirnya yang mengakibatkan kemacetan, karena akhirnya akan memberikan kesan buruk untuk pariwisata Bali,” imbuhnya. Sebelumnya diketahui, I Komang Kuswandana, SS., warga Canggu yang biasa melintas di jalan Shortcut Canggu-Tibubeneng dan berprofesi di bidang pariwisata, juga ikut menyoroti billboard bodong ini, karena melihat tata desanya telah berubah sembrawut dan macet. Selain itu infrastruktur trotoar jalan dipakai jualan dan motor parkir sembarangan. Bahkan banyak pembangunan menjorok ke sempadan sungai dan reklame liar yang merusak pemandangan alam Desa Tibubeneng menjamur tanpa kajian. “Kami harapkan Pemerintah Daerah Badung berupaya untuk memberikan pasilitas kenyamanan keindahan biar wisatawan asik dan asri di lingkungan kami dan ngak sembrawut. Konsep Tri Hitakarana,” tegasnya, seraya mengatakan pariwisata harusny berwawasan desa wisata, smart tourism living dan tidak seperti kota metropolitan. Apalagi para turis sudah jenuh melihat kota besar, karena mencari alam yang asri. “Itu salah satu tujuan wisatawan ke Canggu dan Berawa, makanya Kuta sudah ditingal ke Canggu dan Berawa. Masak kita mengulagi kesalahan berikutnya?,” sentilnya.

Hal senada secara terpisah, dicetuskan oleh pelaku usaha di Canggu asal Denmark, Peter Rabjerg Rasmussen dari Propertia Bali, karena juga melihat banyak pelanggan yang ingin berinvestasi dan tinggal di Desa Tibubeneng dan harga properti dan tanah melonjak sejak pembatasan Covid-19 dicabut. Sayangnya banyak pelanggan juga akibat pengembangan komersial, polusi suara dan kurangnya infrastruktur mulai menjadi masalah dan bangak yang mencari investasi di daerah lain yang lebih asli. Baru-baru ini pembukaan Atlas disoroti berdampak negatif pada pasar real estat di Berawa dan sangat sedikit pelanggan yang benar-benar ingin berinvestasi di area ini sekarang. Namun Desa Tibubeneng dan Canggu secara keseluruhan merupakan tempat yang sangat diminati oleh orang asing untuk berinvestasi. “Papan reklame dan properti ilegal yang dibangun di jalan pintas yang terkenal adalah sesuatu yang diperhatikan pelanggan kami. Jalan pintas direnovasi selama pandemi oleh inisiatif lokal tetapi sekarang semua orang berpikir itu memalukan bagi Bali dan persepsi pulau yang indah ini adalah bahwa keserakahan dan kurangnya rasa hormat terhadap alam telah mengambil alih di banyak tempat di Bali,” terangnya.

Seperti yang disebutkan, pihaknya masih melihat minat yang besar untuk berinvestasi di Desa Tibubeneng secara keseluruhan. Apalagi Canggu telah menjadi merek global dan sebagian besar berinvestasi di Canggu dan daerah sekitarnya. “Namun Berawa telah menjadi komersial dan meskipun dekat dengan pantai, pelanggan kami cenderung berinvestasi sedikit ke pedalaman untuk menghindari semua kerugian yang tidak menguntungkan berada di kawasan wisata yang sangat ramai,” jelasnya. Karena itulah, Desa Tibubeneng perlu lebih mengontrol pembangunan dan memastikan bahwa Canggu akan tumbuh menjadi kota yang indah di mana penduduk lokal dan asing dapat hidup bersama dalam kemakmuran. “Semua orang menyukai komunitas lokal yang menjadi alasan kami sangat mencintai Bali. Ini masalah mendengarkan satu sama lain dan memiliki dialog yang lebih dekat dan tidak membiarkan keserakahan dan kepentingan egois mengambil alih pulau yang masih indah ini. Belum terlambat tapi waktu hampir habis,” tutupnya. Perlu diketahui sebelumnya, akibat adanya papan billboard berukuran raksasa, para warga dan pelaku usaha merasa sangat terganggu yang baru-baru ini bermunculan di sepanjang jalan shortcut Canggu, tetapi berada di wilayah desa Tibubeneng. Sepanjang jalan 200 meter terdapat lebih dari 10 buah papan reklame raksasa, yang semuanya tidak memiliki ijin. tim/tra/jp