PST Laporkan Dugaan KKN 3 OPD Musi Banyuasin

Palembang, Berita Terkini.Co.Id Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Situasi Terkini gelar Aksi unjuk rasa terkait 7 Kegiatan Proyek yang dikelola 3 OPD Dinas di Pemkab Kabupaten Musi Banyuasin, bertempat di Kejati Sumsel (29/09/22).

Koordinator Aksi dari PST Alex Kaszuda mengatakan kami selaku pengawasan dari kontrol sosial terkait penggunaan keuangan Negara yang mana hari ini mengadakan aksi damai/Demo dalam agenda Melaporakan Dugaan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi pada 7 kegiatan proyek yang dikelola 3 OPD Dinas di Pemkab Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tahun Anggaran 2021.

Kegiatan – Kegiatan yang kami laporkan antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup kegiatan yang dilaporkan sebagai berikut :
Pembangunan Taman Burung, dikerjakan oleh CV.Bangun Mandiri dengan Nilai Kontrak Rp 957.237.000,-
Lanjutan Pembangunan Taman depan Rumah Dinas Bupati, dikerjakan oleh CV. Anugrah Pertiwi dengan Nilai Kontrak Rp 1.956.688.000,-

2. Dinas Kesehatan kegiatan yang dilaporkan sebagai berikut :
Pengadaan Sanitarian KIT (DAK) Penguatan Intervensi Stunting dikerjakn oleh PT.Sarana Bakti Utama dengan Nilai Rp 738.420.000,- Pengadaan Obat Branded (DID) dikerjakan oleh PT.Tridaya Sakti Medima dengan Nilai Rp 1.956.961.816,-

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan yang dilaporkan sebagai berikut :
Peningkatan Ruas Jalan Muara Teladan – Sp.Supat dikerjakan oleh PT.Dwi Urip dengan Nilai Rp 19.782.552.913,-
Pemeliharaan Jalan Sp.Km 11 – Trans B.2 (DAK) dikerjakan oleh PT.Sumber Sarana Utama dengan nilai Rp 12.068.946.227,-
Lapis Ulang Ruas Jalan Keluang – Talang Siku, dikerjakan oleh PT.Fajarindah Satyanugraha dengan nilai Rp 19.659.381.240,-

Dari 7 Kegiatan Proyek yang dikelola 3 OPD Dinas di Pemkab Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan-kegiatan Proyek tersebut diatas yang mana kami duga kuat adanya indikasi KKN/Nepotisme terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut diatas.

yang diduga kuat adanya kerugian negara yang cukup signifikan dalam hal tersebut permohonan kami kepada pihak kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan kiranya dapat diatensi laporan kami tersebut, yang mana unsur data yang kami lampirkan sudah cukup sebagai data awal untuk melakukan penyelidikan secara mendalam, Adapun yang menjadi tuntutan kami, “benernya.

Mendesak kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (KEJATI) .Panggil dan periksa terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pada 7 Kegiatan Proyek yang dikelola 3 OPD Dinas di Pemkab Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Kegiatan proyek tersebut, panggil dan periksa PPK dan KPA terkait.

Adapun nama-nama penanggung jawab terkait kegiatan yang kami laporkan sebagai berikut :
1. Dinas Lingkungan Hidup kegiatan yang dilaporkan sebagai berikut :
• Pembangunan Taman Burung PPK : INDRA IRHANSYAH, ST
• Lanjutan Pembangunan Taman depan rumah dinas Bupati PPK : INDRA IRHANSYAH, ST

2. Dinas Kesehatan kegiatan yang dilaporkan sebagai berikut :
• Pengadaan Sanitarian Kit (DAK Penguatan Intervensi Stunting) PPK : LILIAROSA. SE, M.Kes dan PA : dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH. Mars
• Pengadaan Obat Branded (DID) PPK : LILIAROSA. SE, M.Kes dan PA : dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH. Mars
•
3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kegiatan yang dilaporkan sebagai berikut :
• Peningkatan Ruas Jalan Muara Teladan – Sp.Supat PPK : ACHMAD FADLY, ST. MM
• Pemeliharaan Jalan Sp. Km 11 – Trans B.2 (DAK) PPK : ACHMAD FADLY, ST. MM
• Lapis Ulang Ruas Jalan Keluang – Talang Siku PPK : BRAMM RIZAL, ST.,M.Si

2. Diduga 7 Kegiatan Proyek yang dikelola 3 OPD Dinas di Pemkab Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Proyek Tersebut Pada Pekerjaan kegiatan proyek yang dianggarkan menggunakan uang Negara tersebut diatas tidak sesuai pada Gambar Kegiatan, Spesifikasi Teknis Kerja, Kerangka Acuan Kerja, Rekapitulasi Bill and Quantity (BQ).
3. Dengan mengacu pada UU No.31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, kemudian PP No.71 th 2000 tentang tata cara dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dan PP No.105 th 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara.
4. Diduga 7 Kegiatan Proyek yang dikelola 3 OPD Dinas di Pemkab Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tahun Anggaran 2021, tersebut sangat rawan dan rentan adanya unsur nepotisme KKN dalam proses administrasi/lelang kegiatan tersebut, Diduga Keras Telah diarahkan.
5. Tangkap dan Penjarakan Koruptor, “tandasnya.

Aksi unjuk rasa dari LSM PST di Terima oleh Kasi C Riki Ramadhan SH.MH mengucapkan Terima kasih kepada LSM PST yang telah peduli terhadap KKN di Sumsel, dan untuk laporan di masukan ke PTSP terdahulu akan kita balas dengan surat resmi, ” Pungkasnya. (RZP)