Palembang, Berita Terkini. Co.Id Puluhan Massa yang tergabung dalam Gebungan Gerakan Anti Korupsi (GAGAK) gelar unjuk rasa terkait dugaan KKN di Dinas dan BUMD di Kabupaten dan Kotadi Sumsel, Aksi berlangsung di depan Kejati Sumsel (09/11/22).
Kami mendatangi Kejati Sumsel untuk meminta usut dugaan KKN hasil Investigasi kami di lapangan, pada tahun 2021 dan 2022 ungkap Koordinator Aksi Heriyadi Duk.
Dugaan KKN tahun 2021-2022:
1. PT SP2) kota palembang
2. PT bank BPR sarana pengkreditan rakyat
3. Dinas pendidikan kota palembang 4. Dinas perhubungan kota palembang
5. Badan pengelolah pajak daerah kota palembang
6. Dinas kependudukan dan catatan sipil kota palembang
7. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota palembang
8. Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota palembang
Dalam hal ini juga Gabungan gerakan anti korupsi menemukan adanya dugaan
korupsi pada
1. Dinas pendidik provinsi sumatera selatan
2. Dinas sosial provinsi sumatera selatan
3. Dinas perhubungan provinsi sumatera selatan
4. Badan pendapatan daerah provinsi sumatera selatan
5. Sekretaris DPRD provinsi sumatera selatan
Serta terdapat juga dugaan indikasi korupsi pada kabupaten banyuasin
1. RSUD Kabupaten banyuasin
2. Dinas lingkungan hidup kabupaten banyuasin
3. Dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten banyuasin
4. Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten banyuasin
5. Dinas pendidikan kabupaten banyuasin
6. Sekretaris daerah kabupaten banyuasin
Kami yang tergabung dalam Gabungan gerakan anti korupsi Menyatakan Aksi:
1. Minta kejaksaan tinggi agar mengembangkan terkait dugaan korupsi kolusi dan nepotiesme sebagaimana dimaksud pada uraian diatas
2. Minta kejaksaan tinggi sumatera selatan panggil panggil semua yang terlibat baik itu dari KPA PPK Dan pptk sebagaimana dimaksud pada uraian diatas Data terlampir
3. Minta kejaksaan tinggi audit harta kekayaan yang diduga terindikasi di peroleh dari hasil korupsi dan money laundry Data terlampir
4. Desak komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang sudah turun ke provinsi sumatera selatan segera laksanakan tanggung jawab tugas dan kewajibannya selaku aparat penegak Hukum
5. Mendesak kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan agar kiranya komperativ dalam menangani dugaan kasus korupsi yang ada di provinsi sumatera selatan Data terlampir
6. Mendesak kejaksaan tinggi sumatera selatan agar kiranya mensingkronkan persentase untuk perusahaan perencanaan dan pengawasan sesuai dengan undang-undang terkait adanya dugaan korupsi pada bagian perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada uraian diatas.
7. Desak kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan harus terbuka dan tranparan Data.
Aksi Unjuk rasa dari GAGAK di Terima langsung oleh Kasi C Ricky Ramadhan SH. MH mengatakan bahwa pernyataan sikap dan aspirasi akan kami sampaikan ke pimpinan, dan untuk Lapdu yang sudah pernah di sampaikan akan kami buatkan surat sejauh mana proses nya, ” Pungkasnya. (RZP).
