PALEMBANG – Berita Terkini. Co. Id Puluhan Massa Aksi dari Dewan Pengurus Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Sumatera Selatan melakukan Aksi Unjuk Rasa di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Jum’at (11/11/22).
Aksi unjuk rasa berkaitan dengan pengerjaan jalan babatan saudagar ogan ilir yang telah menelan uang negara melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar +/- 96 miliar Tahun Anggaran 2020/2021 yang diduga bermasalah dan sarat KKN, Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW JPKP Sumsel Yarris Suni.SE dengan Koordinator Aksi Indo Sapri dan Koordinator Lapangan Budi Setiawan.
Koordinator Aksi Indo Sapri mnyampaikan adanya dugaan KKN pada proyek-proyek yang dimaksud antara lain.
1.Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan SP.OPI-SP.BABATAN
SAUDAGAR-SUNGAI LEBONG-SRI JABO Rp.323.317.500.00 cv.Musi Rekayasa
Desain.
2. Peningkatan Jalan SP.OPI-SP.BABATAN SAUDAGAR=SUNGAI LEBONG-SRI JABO
Rp.54.694.450.169.10 cv.Andeska Berlian Utama.
3. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Babatan Saudagar (OPI) – Sungai Lebung –
Sejangko – Simpang Srijabo Rp.396.141.900.00 cv.Ganes Consultant.
4. Peningkatan Jalan SP.OPI – SP.BABATAN SAUDAGAR – SUNGAI LEBUNG – SRI
JABO Rp.21.447.001.346.61 cv.Putra Atama Hadi.
5. Peningkatan Jalan Babatan Saudagar (OPI) – Sungai Lebung – Sejangko – Simpang
Srijabo Rp.19.597.521.066.99 cv.Lebung Karang Sakti
Menurut Yarris Suni Dari Hasil Investigasi Dewan Pengurus Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan
Pembangunan (JPKP) Provinsi Sumatera Selatan menemukan Keadaan saat ini Proyek
Proyek Peningkatan Jalan (pengaspalan) Babatan Saudagar (Simpang OPI) – Serijabo
(Tanjung Raja) Kabupaten Ogan Ilir yang menghabiskan anggaran senilai +/- Rp 96 Milyar
yang bersumber dari APBD Provinsi Sumsel tersebut diatas kini kondisinya sudah rusak parah,
bergelombang, retak-retak dan terkelupas, bahkan aspalnya banyak yang habis tinggal tanah.
“DPW JPKP Sumatera Selatan sesuai Arahan Presiden Joko Widodo akan terus mengawal seluruh Pembangunan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, kami tidak akan membiarkan oknum-oknum nakal untuk bermain-main dengan uang negara terutama dalam pembangunan”terang Yarris Suni.
Aksi unjuk rasa di Terima langsung oleh Kasi Penkum M. Radyan SH. MH mengatakan Kami anggap JPKP sebagai Mitra kejaksaan sebagai perpanjangan tangan untuk mengawasi kinerja dari ASN kami berharap apa yang di sampaikan ada data yang lengkap, kami berharap apa yang di sampaikan kalau data nya tidak lengkap agak sulit menyelusuri dugaan KKN tersebut. Data yang di sampaikan akan di tindak lanjuti dan akan kita periksa sesuai proses dan membutuhkan waktu dan bersabar, “tandasnya.(RZP)
