Demo Kejati, JAKOR Sampaikan Dua point Laporan

Palembang,Berita Terkini.Co.Id Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi (JAKOR) Sumsel melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel untuk menyampaikan dan memberikan dua poin laporan ke Kejati, pada Jumat (19/05/23).

Hal ini sebagaimana terlihat dilapangan, beberapa massa aksi yang dikomandoi oleh Fadrianto TH dan didampingi oleh RA Wijaya dalam orasi demonya mengatakan bahwa berdasarkan kajian tim investigasi JAKOR, ditemukan indikasi dugaan perbuatan melawan hukum tindak pidana KKN secara bersama-sama dan tersistematis pada dana NPHD Bawaslu OKU Selatan tahun 2019-2020 dan dugaan KKN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda Kota Palembang yang meloloskan 12 pemenang yang diduga tidak memenuhi syarat pada tahun 2022.

Fadrianto menjelaskan dugaan keterlibatan seluruh Komisioner Bawaslu OKU Selatan dalam proses perencanaan dan penggunaan anggaran dan dugaan indikasi pembagian dana sebesar Rp.630.000.000,- yang diduga diterima oleh tujuh orang termasuk Bupati OKU Selatan, jelasnya.

“Kami mendesak kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk memberikan atensi khusus kasus dugaan korupsi dana NPHD Bawaslu OKU Selatan. Kami juga meminta agar Jaksa tidak tebang pilih menetapkan tersangka dalam menangani kasus tersebut,” ujar Fadrianto.

Fadrianto menambahkan bahwa JAKOR berharap supaya Kejati memeriksa sampai tuntas dan menetapkan sebagai tersangka Komisioner Bawaslu OKU Selatan yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana KKN, imbuhnya.

“Pertama kami meminta usut tuntas indikasi korupsi pada dana NHPD Bawaslu OKU Selatan, periksa seluruh Komisionernya dan periksa juga Bupati OKU Selatan yang diduga menerima uang sebesar 200 Juta melalui inisial RA. Kedua kami meminta usut tuntas dan segera periksa dugaan KKN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda Kota Palembang yang meloloskan 12 pemenang yang diduga tidak memenuhi syarat,” tutupnya.

Selain itu, Burnia, salah satu perwakilan pihak Kejati saat menjumpai pendemo turut mengatakan bahwa pihak kejaksaan akan segera menyampaikan aspirasi yang sudah disampaikan kepada pimpinan dan juga segera memintai keterangan pihak-pihak terkait seperti di Bawaslu OKU Selatan dan Unit Kerja Pengadaan lelang Setda Kota Palembang.(DN/RZP)