Palembang,Berita Terkini.Co.Id Puluhan massa yang tergabung dalam Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) gelar unjuk rasa dan melaporkan dugaan KKN di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Aksi hari ini melaporkan dugaan KKN kabupaten OKI sendiri khususnya, hari ini kami menggelar aksi demonstrasi ke Kejati Sumsel untuk mendesak agar menyelidiki indikasi KKN dan indikasi Mark up pada pelaksanaan Belanja Langsung melalui DPA maupun DPPA SKPD TA. 2022, ungkap Koordinator Aksi Rahmat Sandi usai gelar unjuk rasa di kantor Kejati Sumsel (31/05/23).
Dugaan KKN pada RSUD Kayuagung Kab.. OKI :
Tersedianya AC Central, dengan jumlah anggaran Rp. 1.201.040.000.-
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan jumlah anggaran Rp. 9.411.583.379,-
PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Operasional Pelayanan Rumah Sakit), dengan jumlah anggaran Rp. 6.525.000.000,-
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (BelanjaOperasi – Belanja Modal), dengan jumlah anggaran Rp. 52.250.000.000,-
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan jumlah anggaran Rp. 21.377.678.379,- (Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota / Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Rp. 7.191.238.379,- ) dan (Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / OperasionalPelayananRumahSakit, Rp. 14.186.440.000,-).
Sekretariat DPRD OKI :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah anggaran Rp. 193.369.000,-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah anggaran Rp. 944.212.000.-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah anggaran Rp. 721.431.000,-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor, jumlah anggaran Rp. 771.045.000,-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan, jumlah anggaran Rp. 427.896.000,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, jumlah anggaran Rp. 319.500.000,-
Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah anggaran Rp. 2.900.000.000,-
Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah anggaran Rp. 427.815.800,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah anggaran Rp. 455.880.000,-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, jumlah anggaran Rp. 1.104.251.000,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, jumlah anggaran Rp. 593.300.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah anggaran Rp. 729.150.000,-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah anggaran Rp. 799.702.000,-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, jumlah anggaran Rp. 352.960.000,-
Layanan Keunagan dan Kesejahteraan DPRD.
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, jumlah anggaran Rp. 36.387.518.501,-
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, jumlah anggaran Rp. 928.220.000,-
Layanan Administrasi DPRD, Rp. 2.544.293.000,-
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, dengan anggaran Rp. 1.684.063.000,-
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD, dengan anggaran Rp. 860.230.000,-
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, jumlah anggaran Rp. 1.414.888.000,-
Peningkatan Kapasitas DPRD
Publikasi dan Dokumentasi Dewan, jumlah anggaran Rp. 760.400.000,-
Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli, jumlah Anggaran Rp. 828.000.000,-
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
Pelaksanaan Reses, jumlah anggaran Rp. 6.431.121.000,-
Fasilitasi Tugas DPRD.
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksaaan Tugas DPRD, jumlah anggaran Rp. 34.453.620.300,-
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kab. OKI :
Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan, (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota), jumlah anggaran Rp. 164.529.000,-
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkungan daerah Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah kabupaten/Kota), jumlah anggaran Rp. 86.500.000.-
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempauan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota), Jumlah anggaran Rp. 97.515.000,-
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota), jumlah anggaran Rp. 99.850.000,-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota), jumlah anggaran Rp. 76.806.000,-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat daerah Kabupaten/Kota), jumlah anggaran Rp. 65.096.000,-
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota), jumlah anggaran Rp. 40.000.000,-
BAPPEDA Kab. OKI :
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp. 165.572.000,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah anggaran Rp. 200.000.000,-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, jumalah anggaran Rp. 188.780.000,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah anggaran Rp. 209.500.000,-
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah anggaran Rp. 114.000.000,-
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor, jumlah anggaran Rp. 510.400.000,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah anggaran Rp. 200.000.000,-
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp. 128.112.000,-
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp. 238.000.000,-
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan anggaran Rp. 139.500.000,-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan anggaran Rp. 118.880.000,-
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. OKI :
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp. 720.000.000,-
Pelestarian KesenianTradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Tampilan Sanggar Bende Seguguk dalam Event / Acara Resmi Pemerintah Daerah), jumlah anggaran Rp. 325.980.000,-
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemeliharaan Kawasan di Danau Teluk Gelam), jumlah anggaran Rp. 180.000.000,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Tersedianya jasa Pendukung Adminstrasi/Tekhnik Pelayanan Perkantoran&Tersedianya jasa kebersihan kantor), jumlah anggaran Rp. 155.400.000,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah anggaran Rp. 105.740.000,-
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp. 101.750.000,-
Sementara itu Rahmat Hidayat menambahkan kami mendesak Kejati Sumsel beserta jajaran untuk
Memanggil dan memeriksa Direktur RSUD Kayuagung
Sekwan / Sekretaris DPRD Kab. OKI
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kab. OKI
Kepala BAPPEDA Kab. OKI
KEpala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. OKI
Massa Aksi di terima langsung oleh Kasi Penkum Venny Yulia Ekasari SH MH mengatakan apa yang di sampaikan pada hari silahkan masukan ke bagian TPSP agar dapat di proses , prosedur dari laporan tersebut harus melalui TPSP dan apa yang di sampaikan akan kami lanjutkan ke pimpinan, pungkasnya.(RZP)
