BANYUASIN,Berita terkini.co.id. — Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2023 di Desa Rimba Alai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin menjadi sorotan.
Berdasarkan keterangan dari warga desa, kamis (5/3/2025) beberapa proyek yang bersumber dari DD Rimba Alai diduga bermasalah.
Salah satu warga Desa Rimba Alai mengatakan, ada sejumlah proyek dan program yang termuat dalam APBdes Desa Rimba Alai tahun 2023 diduga kuat fiktif, Mark-Up dan menguntungkan sepihak.
Diantaranya program ketahanan pangan dan hewani.
Pengadaan pohon kelapa sebanyak 670 batang, per rumah mendapat 2 batang, nilai pagu sebesar Rp35.000.000, diduga mark-up.
Pembelian bibit ayam sebanyak 3.500 ekor dan pakan 3 karung dengan berat 150 kilogram per karung, dengan anggaran sebesar Rp60.000.000 diduga kuat Mark-Up .
Pembelian bibit padi sebanyak 500 kilogram dengan anggaran sebesar Rp15.000.000, diduga mark-up.
Program buat kebun desa di lahan TPU, beli bibit sawit dengan anggaran sebesar Rp25.000.000.
‘Terkesan mubazir karena sampai saat ini kebun tersebut tidak terurus,” kata salah satu warga Desa yang tak mau disebut namanya.
Pembangunan cor jalan yang diduga asal jadi dan tidak sesuai RAP yang dilakukan di jalan lingkar TPU penghubung RT 01 dan RT 02 sepanjang 100 meter dengan nilai anggaran Rp85.000.000
Proyek tersebut dinilai tidak transparan karena tidak disertai papan informasi dan pembelian alat bangunan seperti gerobak dorong, cangkul, ember, dan skop tidak pernah dilakukan.
Selain itu, ada beberapa proyek DD Desa Rimba Alai yang dinilai fiktif.
Seperti pengadaan printer kantor dengan anggaran sebesar Rp5.000.000, akan tetapi tidak ada pembelian printer baru, hanya melakukan servis printer lama yang memakan biaya kurang lebih 500 ribu.
“Jelas itu mark up,” katanya.
Dan proyek perawatan siring dengan anggaran sebesar Rp5.500.000, kuat adanya dugaan kurang terlaksana alias mark up dan KKN.
Serta bantuan keuangan dari Kabupaten tahun 2023 untuk tanggap darurat Desa Rimba Alai, tahap pertama sebesar 6.000.000 dan tahap dua Rp3.000.000.
“Namun. tidak ada kelihatan adanya kegunaan dana tersebut, kami menduga adanya mark up,” tambahnya.
Hal tersebut juga mendapat respon dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Expres, yang meminta pihak berwajib segera mengaudit dugaan-dugaan tersebut.
“Kami mohon kepada Aparat Penegak Hukum di Banyuasin untuk mengaudit temuan-temuan tersebut guna memberikan kepuasan terhadap masyarakat Desa,” ujar Ketua LSM Nusantara Expres Ismail Abdullah.(**)
