Refleksi UMKM di Tahun 2022 & Outlook Tahun 2023 (Resesi Ekonomi Dunia)

Oleh Yoyok Pitoyo

Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU)

Di masa Pandemi Covid-19 memberi dampak yang sangat luar biasa di pertumbuhan ekonomi masyarakat yang melambat serta macetnya roda ekonomi hampir dirasakan semua sekor usaha khususnya UMKM Sehingga sampai harus gulung tikar atau bangkrut karena tidak dapat menyesuaikan dengan berbagai peraturan seperti pembatasan aktivitas serta terhambatnya pasokan bahan baku dan kurangnya daya beli masyarakat , dan disamping itu karena lemahnya kualitas SDM UMKM yang cenderung menjalankan usahanya dengan teknologi yang rendah sehingga tidak bisa bertransformasi secara digital , dan akhirnya mengalami permasalahan dalam pembayaran KUR karena tidak dapat memutar permodalan dari KUR tersebut dan atau pembiayaan lainya . Sehingga banyak terjadi kredit yang macet sehingga menimbulkan permasalahan bagi para UMKM kedepannya dalam pengajuan kredit dikarenakan telah tercatat dalam Slik OJK yang sangat berdampak besar dalam permodalan UMKM di saat ekonomi mulai stabil atau di masa endemi.

Adapun beberapa UMKM yang bisa bertahan di masa pandemi cenderung bisa beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi penjualan serta mampu berinovasi menyesuaikan kondisi di tengah pandemi covid-19 dengan beralih menggunakan E-Commerce dalam memasarkan produknya atau transformasi digital.

Tahun 2022 tepat dimana ekonomi Dunia mulai bangkit dari Covid-19 atau yang biasa kita sebut masa endemic yang telah membuka harapan baru bagi setiap sektor perekonomian UMKM Indonesia. Bertepatan pula Indonesia yang menjadi tuan rumah G20 dengan tema “Recover Stronger, Recover Together” menjadi semangat baru untuk setiap sektor usaha siap menghadapi resesi ekonomi dunia yang di prediksi akan terjadi di tahun depan.

Dari segi pembiayaan Pemerintah juga terus memberikan dukungan kepada setiap jenis usaha, termasuk juga UMKM dalam bentuk bantuan permodalan dan lainya di tahun 2022.

Namun tentunya permasalahan belum bisa cepat teratasi karena banyaknya kredit macet dari para debitur dan atau penyerapan kredit UMKM yang dirasa masih belum maksimal dan belum tepat sasaran.

Para UMKM yang terdampak pandemi dan ingin mengajukan permodalan kembali terhalang oleh OJK karena Kredit Macet sebelumnya dan hal tersebut menjadi permasalahan karena OJK adalah sebagai pihak yang berwenang dalam menangani Jasa Keuangan yang belum memiliki aturan ataupun kerangka aturan kerja (KAK) untuk dapat memberikan diskresi kepada debitur yang bermasalah tersebut.

Disamping itu ada permasalahan yang sangat krusial yaitu UMKM yang belum tersentralisasi pada data UMKM seluruh Indonesia dan masih banyaknya tebaran pembinaan UMKM di beberapa Kementrian dan kelembagaan, Sehingga solusi atau jurus ampuh untuk pemetaan penyelesaian permasalahan UMKM menjadi tidak tepat sasaran. Salah satu contoh adalah Kementrian Koperasi dan UMKM yang belum bisa mengakses dan mengintegrasikan data yang ada di OSS (BKPM) dengan solusi atau Jurus ampuh lainnya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan membuat bisnis inkubator yang dikelola oleh LPDB (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir ) dan juga PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah ) ternyata belum menjadi solusi atau jurus ampuh , sekarang kita lihat LPDB lebih banyak menangani pembiayaan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) untuk Koperasi sektor riil akan bisa mendapatkan pembiayaan bergulir jika didampingi oleh bisnis inkubator tetapi pada prakteknya sedikit sekali UMKM yang tergabung di Koperasi sektor riil telah berhasil mendapat pinjaman bergulir dari LPDB . Dan sementara PLUT KUMKM masih menggunakan strategi pola kerja lama di dalam pendampingan para UMKM.

Untuk itu diharapkan di tahun 2023 Pemerintah segera melakukan sentralisasi dan integrasi data UMKM seluruh Indonesia dan mengoptimalkan peranan bisnis inkubator bukan hanya di LPDB , PLUT KUMKM tetapi bisa menyertakan Deputi Kewirausahaan,Deputi Bidang Usaha Mikro dan Deputi UKM , sehingga lebih fokus dan kapabel dengan pola kerja baru yakni bisa turun langsung ke lapangan.

Dalam memberikan solusi UMKM yang bermasalah di SLIK OJK diharapkan Pemerintah bisa mengeluarkan regulasi atau diskresi pembiayaan KUR , dengan syarat dan ketentuan yaitu UMKM yang bisa menerima diskresi harus didampingi bisnis inkubator yg sudah terverifikasi oleh Pemerintah .

Dalam segi pemasaran produk UMKM, Pemerintah juga telah membuka peluang yang sangat besar bagi UMKM melalui pengadaan pemerintah dalam program E Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) tetapi masih kurang efektif . Dalam hal ini harapan untuk para pelaku UMKM dapat ikut ambil bagian dalam pengadaan barang/jasa di pemerintahan.

Untuk BUMN Sendiri juga sudah banyak menyediakan platform online maupun offline yang dapat di akses oleh UMKM contohnya Rumah UMKM, PADI ( Pasar Digital ), Retail Sarinah tetapi pada prakteknya masih belum bisa dirasakan manfaatnya secara keseluruhan oleh para UMKM .

Smesco Indonesia adalah lembaga resmi di bawah Kementrian Koperasi dan UMKM Indonesia yang bertugas untuk membantu akses pemasaran bagi usaha kecil dan menengah namun pada kenyataannya aspek penyedian fasilitas SMESCO masih kurang berfokus pada rumah pemasaran UMKM sesuai dengan awal dasar didirikannya SMESCO, dan fasiltas SMESCO saat ini lebih banyak beralih fungsi sebagai wedding organization.

Untuk itu harapan di tahun 2023 di bidang pemasaran UMKM , jadikanlah SMESCO Rumah Pemasaran UMKM Bersama yg bisa one stop service dan terintegrasi dengan beberapa BUMN dan Kelembagaan lainnya . Dan dapat juga melakukan penetrasi market dalam dan luar negeri. Penetrasi dalam dan luar negeri SMESCO yaitu bisa menangkap peluang E-Katalog LKPP yang mempunyai target belanja 400 T dengan menjadikan SMESCO sebagai Bisnis Inkubator didalam pendampingan & pemberdayaan UMKM menangkap peluang belanja LKPP E Katalog .

Untuk penetrasi ke luar negeri maka dapat segera membentuk SMESCO di beberapa negara yang punya pasar strategis untuk produk-produk Indonesia sehingga kedepannya Indonesia akan lebih banyak mengirim pengusaha-pengusaha tangguh ke mancana negara dibawah naungan bendera SMESCO.

Percayalah para UMKM , Negara pasti hadir disamping kita dan bersama Pemerintah Kopitu menyambut tahun 2023 sebagai tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan menjadikan kita lebih optimis dalam menyongsong resesi ekonomi dunia.

Salam KOPITU…