GAMDI Bakal Geruduk Kantor Kejaksaan Agung untuk Mendesak Segera Bertindak atas Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Kota Palembang

JAKARTA – Puluhan mahasiswa asal Palembang yang mengatasnamakan dari Gerakan Aksi Mahasiswa Demokrasi Indonesia (GAMDI) bakal menggeruduk Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Hal itu disampaikan koordinator GAMDI, Joe Karno dalam rilis yang disampaikannya ke redaksi media ini, pada Senin (03/06/24).

Dalam keterangannya, Joe Karno mengatakan pihaknya bakal menggelar aksi damai di Kejagung RI, pada besok Selasa (04/06/24) terkait sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang.

“Besok kami bakal menggelar aksi unjuk damai serta kami juga akan memasukan laporan pengaduan (Lapdu) terkait ada dugaan keterlibatan sejumlah pejabat kunci di lingkungan Pemkot Palembang dalam pembelian lahan tanah rawa di Simpang Bandara Kebun Bunga Sukarami senilai Rp 39,8 miliar,. Dan patut diduga adanya keterlibatan oknum Kabid SDA Dinas PUPR Kota Palembang,”ungkap dia.

Namun, dugaan korupsi tersebut tidak berhenti di situ, lanjut dia, dari hasil audit BPK RI Perwakilan Sumsel terungkap adanya dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Perkim, dengan total 211 proyek yang menjadi sorotan.

“Atas kerugian keuangan negara yang terungkap oleh hasil audit menjadi perhatian serius bagi kami selaku masyarakat Palembang, yang menuntut agar pelaku korupsi segera diadili dan dipertanggungjawabkan,”kata dia.

Untuk itulah, pihaknya akan turun ke jalan juga mendesak Jaksa Agung untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek kegiatan Dinas PUPR Kota Palembang tahun anggaran 2023.

“Tujuannya adalah untuk mengungkap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang berpotensi merugikan keuangan negara,”tegas dia.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti dugaan memperkaya diri secara tidak sah oleh sejumlah pejabat di Dinas PUPR Kota Palembang, termasuk oknum Kepala Dinas (Kadin), Kepala Bidang Bina Marga (Kabid BM), dan Kabid SDA.

“Kami meminta pihak kejaksaan agung untuk menurunkan tim guna melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan para pejabat ini menjadi fokus dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan tersebut,”jelas dia. (Rilis)