PALEMBANG, Beritaterkini.co.id – Aksi vandalisme berupa coretan dinding yang bertuliskan “Adili Jokowi” mulai menjamur di beberapa titik di Kota Palembang. dimana sebelumnya hal serupa juga bermunculan di kota-kota besar seperti Solo, Yogyakarta, dan Jakarta.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik, Ade Indra Chaniago berpandangan bahwa coretan dinding tersebut merupakan sebuah ekspresi ketidakpuasan publik terhadap Jokowi.
Dirinya juga menilai coretan tersebut bukan sekadar aksi vandalisme, melainkan ekspresi kekecewaan mendalam terhadap kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan.
“Ini adalah simbol keresahan rakyat. Dimana masyarakat merasa bahwa antara pencitraan yang dibangun selama ini dan fakta tidak sesuai dengan yang tampak oleh mata. Semua hanya sebatas retorika pepesan kosong tanpa bukti nyata,” ujar Ade dalam keterangan tertulis melalui pesan WhatsApp nya., pada Jumat (14/02/25)
Untuk itu, kata Ade, desakan mengadili Jokowi melalui coretan dinding bukanlah hal yang berlebihan. Ia mencontohkan kasus terhangat soal “pagar laut” yang belakangan ramai diperbincangkan sebagai pemicu utama.
“Kasus pagar laut menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan yang diharapkan membawa solusi justru menimbulkan kontroversi.
Masyarakat meresponsnya dengan protes visual di ruang-ruang publik. Dan ini jelas menandakan ketidakpuasan yang sudah di titik nadir,” tegasnya
Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menilai maraknya coretan ini sebagai alarm bagi pemerintah.
“Ketika rakyat memilih menyuarakan protes melalui dinding-dinding kota, itu berarti kanal komunikasi formal sudah tidak dipercaya lagi.
Ini peringatan serius. Pemerintah harus peka dan segera menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar wacana,” tambah Ade
Ditempat terpisah, Plt Kasat Pol PP Palembang Dr. Herison S.IP, S.H, M.H mengatakan, sesuai dengan tupoksi Pol PP adalah penegak peraturan daerah untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman umum.
“Tulisan tersebut jelas mengganggu ketertiban umum. Jadi kita Pol PP Palembang akan melakukan patroli untuk memantau tempat-tempat yang ada tulisan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, untuk fasilitas umum yang dicoret coret tersebut tentu pihaknya akan koordinasi dengan instansi terkait.e
“Kalau misalnya yang dicoret itu adalah aset PUPR atau Perkimtan atau aset dari instansi lainnya maka kita akan berkoordinasi dengan instansi tersebut untuk menghapusnya,” katanya.
Dengan dari kejadian ini, sambung Herison, pihaknya akan perketat lagi pengawasan di beberapa titik di Kota Palembang.
“Jadi bila saat tertangkap tangan orang-orang yang melakukan pencoretan tersebut maka akan kita BAP. Kita akan tanya apa tujuan dari perbuatannya yang melakukan pencoretan tersebut. Jika ada unsur pidananya maka akan kita serahkan kepada pihak Kepolisian,” bebernya.
Dia menghimbau kepada masyarakat Kota Palembang untuk tetap ketentraman dan ketertiban.
“Himbauan kita kepada masyarakat adalah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di kota Palembang. Karena Palembang adalah zero konflik, mari kita sama-sama menjaga fasilitas umum kita menjaga fasilitas yang sudah ada ini dengan sebaik-baiknya,” tandasnya
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dari pantauan awak media, pada Jumat (14/02/25) menunjukkan aksi vandalisme bernada politik tersebut, tersebar di berbagai lokasi di Palembang, seperti di kawasan Ariodilah, Kamboja, Jl Prof K.H Zainal Abidin Fikri, Jl Mayor Mahidin dan Rawa Jaya.
Di mana dari beberapa pantauan tersebut, tampak terlihat coretan itu seperti menggunakan pilox (cat semprot) berwarna merah dan hitam tertulis di tembok bangunan kosong, pagar tembok, pagar seng, hingga spanduk putih yang terpasang di dinding seperti warung dalam kondisi terkunci yang patut diduga telah tidak beroperasi lagi.
Dilansir dari berbagai sumber, coretan “Adili Jokowi” kembali ramai diduga setelah Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukkan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, sebagai finalis dalam daftar tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup 2024.
Diduga aksi vandalisme ini merupakan bentuk ekspresi sebagian masyarakat yang mengkritisi kebijakan Jokowi selama menjabat. ***
