Beritaterkini – Pemerintah pusat resmi mengambil langkah tegas dengan membentuk Tim Zero Judi Online dan menunjuk Jawa Barat sebagai provinsi percontohan nasional dalam pemberantasan judi daring. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Data terbaru menunjukkan aktivitas judi online di wilayah tersebut sudah berada pada level yang mengkhawatirkan dan berdampak langsung pada kelompok masyarakat rentan.
Penetapan Jawa Barat sebagai pilot project menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak lagi melihat judi online sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman serius bagi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Apalagi, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap fakta mengejutkan: sebagian penerima bantuan sosial (bansos) terdeteksi terlibat sebagai pemain judi daring.
Dengan target ambisius bebas judi online pada 2026, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah pun mulai dijalankan. Pertanyaannya, seberapa besar masalah judi online di Jawa Barat, dan bagaimana strategi Tim Zero Judi Online bekerja di lapangan?
PPATK Ungkap Fakta Penerima Bansos Terlibat Judi Daring
Fakta awal yang memicu langkah pemerintah ini datang dari PPATK. Lembaga tersebut menemukan adanya aliran dana mencurigakan yang menunjukkan sebagian penerima bantuan sosial aktif melakukan transaksi judi online.
Direktur Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, Shalehuddin Akbar, menegaskan bahwa bantuan sosial seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan dialihkan ke aktivitas ilegal. Menurutnya, temuan ini menjadi peringatan serius bahwa sistem perlindungan sosial perlu diperkuat, tidak hanya dari sisi penyaluran, tetapi juga pengawasan dan pembinaan.
PPATK menilai penyalahgunaan bansos untuk judi daring berpotensi memperparah kemiskinan struktural. Alih-alih membantu keluarga keluar dari tekanan ekonomi, dana bantuan justru habis dalam praktik yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar.
Alarm untuk Sistem Perlindungan Sosial
Temuan tersebut membuka mata banyak pihak bahwa persoalan judi online tidak berdiri sendiri. Ada keterkaitan dengan literasi keuangan yang rendah, lemahnya pengawasan, serta celah dalam basis data penerima bantuan. Inilah yang kemudian mendorong pendekatan lebih terintegrasi dalam kebijakan Tim Zero Judi Online.
Jawa Barat Catat Deposit Judi Online Tertinggi Nasional
Data PPATK menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan nilai transaksi judi online tertinggi di Indonesia. Total deposit yang tercatat mencapai sekitar Rp 5 triliun, angka yang menunjukkan betapa masifnya perputaran uang dalam praktik ilegal ini.
| Provinsi | Status | Total Deposit |
|---|---|---|
| Jawa Barat | Tertinggi Nasional | Rp 5 Triliun |
Besarnya nilai transaksi ini menjadi salah satu alasan utama Jawa Barat dipilih sebagai laboratorium nasional pemberantasan judi daring. Pemerintah menilai, jika skema penindakan dan pencegahan berhasil di wilayah dengan tingkat masalah tertinggi, maka model serupa bisa direplikasi di provinsi lain.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian dana yang beredar dalam judi online diduga berasal dari bantuan sosial negara. Kondisi ini membuat upaya pemberantasan tidak bisa hanya mengandalkan pemblokiran situs, tetapi juga pembenahan sistem sosial secara menyeluruh.
Peran Kemenko Polkam dalam Tim Zero Judi Online
Pembentukan Tim Zero Judi Online dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik, Syaiful Garyadi, menjelaskan bahwa tim ini dirancang sebagai instrumen kerja nyata, bukan sekadar simbol kebijakan.
Menurutnya, pendekatan yang digunakan bersifat lintas sektor dan terintegrasi, mencakup pencegahan, penindakan, hingga edukasi publik. Negara ingin hadir secara konkret dalam melindungi masyarakat dari ancaman perjudian digital yang semakin canggih.
Strategi Terpadu Pemberantasan Judi Daring
Beberapa langkah utama yang dijalankan Tim Zero Judi Online antara lain:
-
Pemblokiran situs dan platform judi ilegal, termasuk jaringan seperti Kingdom Group
-
Penindakan hukum terhadap operator dan pihak yang terlibat
-
Peningkatan literasi digital dan finansial masyarakat
-
Integrasi data antar lembaga, seperti PPATK, Kemensos, dan pemerintah daerah
Kolaborasi ini melibatkan Kemenko Polkam, PPATK, Kementerian Sosial, aparat penegak hukum, hingga Pemprov Jawa Barat. Target 2026 menjadi tenggat waktu bersama untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat.
Pernyataan Mensos Gus Ipul soal Bansos Tepat Guna
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turut menyoroti serius temuan penyalahgunaan bansos tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan sosial dirancang sebagai bantalan ekonomi keluarga rentan, bukan sumber risiko baru akibat judi online.
Gus Ipul juga mengacu pada laporan Dewan Ekonomi Nasional yang menyebut masih adanya penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria, namun tetap tercatat dalam sistem. Kondisi ini membuka ruang penyimpangan yang harus segera dibenahi.
Langkah Perbaikan dari Kemensos
Untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tepat guna, Kemensos menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
-
Penataan ulang basis data penerima bantuan
-
Penguatan integrasi dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
-
Monitoring berkala terhadap pemanfaatan bantuan
-
Edukasi literasi finansial bagi keluarga penerima manfaat
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap pemberantasan judi online berjalan seiring dengan perbaikan sistem perlindungan sosial.
Waspada Situs Judi Ilegal dan Kingdom Group
Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada situs judi ilegal seperti Kingdom Group yang dikenal agresif menyasar kelompok rentan. Pola promosi mereka semakin halus, memanfaatkan media sosial dan platform digital populer.
Masyarakat diimbau tidak tergiur janji keuntungan instan. Judi daring pada akhirnya lebih banyak menimbulkan kerugian finansial, konflik keluarga, hingga masalah sosial jangka panjang. Peran keluarga dan lingkungan sekitar dinilai krusial dalam memberikan edukasi dan pencegahan dini.
Saluran Resmi Pengaduan Judi Online
Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah menyediakan sejumlah kanal resmi untuk pelaporan aktivitas judi daring:
| Instansi | Layanan | Kontak |
|---|---|---|
| Kominfo | Aduan Konten | aduankonten.id |
| Kepolisian RI | Laporan Online | patrolisiber.id |
| Kemensos | Pengaduan Bansos | kemsos.go.id |
| PPATK | Laporan Transaksi Mencurigakan | ppatk.go.id |
Laporan masyarakat akan menjadi bahan penting dalam pemetaan dan penindakan lanjutan.
Menuju Indonesia Bebas Judi Daring
Pembentukan Tim Zero Judi Online dan penunjukan Jawa Barat sebagai provinsi percontohan menegaskan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman judi daring. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga dukungan aktif masyarakat dan keluarga.
Jika target 2026 tercapai, langkah ini bisa menjadi titik balik nasional dalam melindungi kelompok rentan dari jeratan judol dan memperkuat ketahanan sosial Indonesia secara berkelanjutan.
