Dapat Bansos Malah Main Judol? Ini Penjelasan Lengkap dan Cara Melaporkannya

Beritaterkini – Pernah nggak sih kamu lihat tetangga atau kerabat yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), tapi kok masih sempat-sempatnya main judi online atau slot digital? Situasi ini tentu bikin banyak orang bertanya-tanya soal keadilan dan efektivitas program bansos pemerintah.

Fenomena seperti ini sebenarnya nggak jarang terjadi. Ada penerima manfaat yang meskipun mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau BLT, ternyata memiliki rekening aktif yang digunakan untuk transaksi judi online. Padahal, bantuan ini sejatinya ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.

Untungnya, pemerintah kini semakin ketat dalam pengawasan bansos. Mulai dari kolaborasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Sosial (Kemensos), sampai adanya jalur resmi bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan. Artikel ini akan membahas secara lengkap bagaimana kasus seperti ini bisa terjadi, langkah melapornya, serta perkembangan sistem pengawasan bansos terbaru.

PPATK dan Kemensos Awasi Transaksi Bansos

Sejak pertengahan 2024, PPATK aktif melakukan pemantauan terhadap rekening Himbara yang digunakan untuk menyalurkan bansos. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, termasuk yang berkaitan dengan situs judi online.

Berdasarkan data resmi dari Kemensos, jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini rekeningnya ter-flag karena pola transaksi yang tidak biasa. Namun, tidak semua transaksi langsung ditindak. PPATK tetap memerlukan verifikasi lapangan dari Dinas Sosial setempat untuk memastikan apakah penerima memang layak dicabut statusnya atau hanya kesalahan data.

“Pengawasan bansos kini lebih terintegrasi, dengan sistem yang mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan sebelum tindakan lapangan dilakukan,” jelas pihak Kemensos dalam jumpa pers Oktober 2025.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan ini. Jika menemukan indikasi penyalahgunaan, warga bisa melaporkan langsung ke Dinsos atau melalui kanal digital resmi.

Kenapa Penerima Bansos Bisa Main Judol Tapi Masih Lolos Verifikasi?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi:

1. Data DTKS Belum Update – Kondisi ekonomi penerima bisa berubah, namun data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum diperbarui.

2. Verifikasi Lapangan Minim – Petugas Dinsos nggak bisa mengecek aktivitas harian semua KPM secara langsung.

3. Pemantauan Digital Baru – Sistem PPATK untuk tracking transaksi digital baru berjalan sejak 2024.

4. NIK Ganda atau Peminjaman Identitas – Ada kasus rekening KPM digunakan orang lain, sehingga transaksi judi bukan dilakukan penerima asli.

Menurut laporan Detik.com hingga Oktober 2025, ribuan rekening penerima bansos tercatat melakukan top-up e-wallet untuk judi online dengan nominal ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan.

Cara Melaporkan Dugaan Penyalahgunaan Bansos

Untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan bansos, masyarakat perlu menyiapkan dokumen dan informasi yang lengkap agar laporan diproses secara resmi.

Dokumen yang Perlu Disiapkan:

• KTP pelapor (asli dan fotokopi)

• Surat keterangan RT/RW tentang kondisi ekonomi terlapor

• Bukti transaksi judi online (screenshot jika ada)

• Data penerima bansos (nama lengkap, NIK, alamat)

• Foto atau video kondisi rumah/aset terlapor (opsional)

Informasi yang Harus Dicantumkan:

• Nama lengkap dan NIK penerima bansos

• Jenis bansos yang diterima (PKH/BPNT/BLT)

• Periode penerimaan

• Dugaan pelanggaran spesifik (misal main judi, punya motor baru)

• Kronologi atau fakta pendukung

Tahapan Melapor ke Dinas Sosial

1. Kunjungi Kantor Dinsos – Datang langsung dengan seluruh dokumen. Tanyakan loket pengaduan.

2. Isi Formulir Pengaduan Resmi – Pastikan data lengkap dan jelas.

3. Serahkan Bukti Pendukung – Petugas memverifikasi kelengkapan berkas.

4. Dapatkan Nomor Registrasi Pengaduan – Simpan untuk tracking.

5. Proses Verifikasi Lapangan & Cross-Check PPATK – Tim Dinsos turun ke lapangan, data rekening diverifikasi.

6. Pemberitahuan Hasil Verifikasi – Dalam 14–30 hari kerja, pelapor mendapat informasi resmi.

Jalur Alternatif Digital:

• Website Resmi Dinsos Daerah – Menu “Pengaduan Masyarakat” atau “Lapor Bansos”.

• WhatsApp Resmi Dinsos – Beberapa daerah sediakan nomor khusus.

• Aplikasi SIKAD Kemensos – Laporan langsung terintegrasi ke sistem pusat.

Waktu Proses Pencabutan Status KPM

Total estimasi 3–6 minggu, tergantung kompleksitas kasus dan koordinasi antar-instansi.

Jika Laporan Terbukti Salah

Dinsos melindungi KPM yang dilaporkan tidak benar. Jika verifikasi menunjukkan tidak ada penyalahgunaan:

• Status KPM tetap aktif

• Pelapor bisa diklarifikasi

• Jika ada niat jahat atau fitnah, pelapor bisa diproses sesuai UU ITE

• Data pribadi terlapor tetap aman

Sistem Pengawasan Bansos 2025

Kolaborasi PPATK-Kemensos mulai intensif sejak 2024. Hingga November 2025, puluhan ribu KPM telah dicabut statusnya karena transaksi mencurigakan, termasuk untuk judi online, investasi bodong, atau pembelian kendaraan mewah. Sistem ini memanfaatkan machine learning untuk mendeteksi pola transaksi otomatis, sehingga pengawasan lebih proaktif.

Melaporkan dugaan penyalahgunaan bansos bukan soal “jadi polisi” atau mengadu sembarangan. Ini tentang memastikan bantuan pemerintah sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Jika punya bukti kuat dan niat tulus, gunakan hak melapor ke Dinsos dengan aman, transparan, dan identitas dilindungi.