Beritaterkini – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima jajaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat siang (05/12/2025), pemerintah menegaskan bahwa upaya perbaikan sistem MBG akan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kesehatan serta kualitas gizi anak sekolah di seluruh Indonesia. Karena itu, evaluasi rutin menjadi bagian penting agar program besar ini berjalan tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi KPAI untuk menyampaikan temuan mereka mengenai implementasi MBG. Pemerintah, melalui Wapres Gibran, merespons semua masukan dengan serius dan berkomitmen untuk melakukan pembenahan yang diperlukan.
Komitmen Pemerintah: Perbaikan Sistem MBG Dilakukan Secara Bertahap
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengungkapkan bahwa Wapres Gibran memberi perhatian penuh terhadap laporan yang mereka bawa. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga memenuhi prinsip perlindungan anak, keberlanjutan, serta tata kelola yang akuntabel.
“Respons Pak Wapres terkait temuan KPAI ini, beliau tentu akan menyampaikan kepada BGN untuk melakukan perbaikan terus-menerus,” ujar Jasra.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa evaluasi tidak berhenti di satu titik. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) akan menindaklanjuti berbagai temuan yang berkaitan dengan distribusi, penyediaan bahan pangan, hingga manajemen pelaksanaan di tingkat sekolah.
Fokus Perbaikan pada Tata Kelola dan Kolaborasi
Selain itu, KPAI mencatat adanya sejumlah perbaikan pada pelaksanaan MBG. Jasra menyampaikan bahwa Wapres Gibran menilai perbaikan tata kelola—mulai dari pengawasan, penyusunan pedoman, hingga pelaporan—sudah mulai menunjukkan hasil positif.
“Beliau menyampaikan tata kelolanya sudah diperbaiki, termasuk pelibatan pemda, sekolah, orang tua, dan stakeholder lainnya,” kata Jasra.
Keterlibatan beragam pihak ini merupakan salah satu pilar penting dalam implementasi MBG. Di banyak daerah, pelaksanaannya melibatkan dinas pendidikan, puskesmas, tokoh masyarakat, hingga organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang gizi anak.
Evaluasi KPAI: MBG Membutuhkan Pengawasan Ketat dan Konsistensi Pelaksanaan
KPAI dalam laporannya membawa sejumlah temuan dari hasil pengawasan di berbagai daerah. Temuan-temuan tersebut meliputi:
1. Kualitas Menu dan Bahan Pangan
KPAI menyoroti perlunya standar yang lebih ketat untuk memastikan makanan yang disediakan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak sesuai rekomendasi ahli gizi.
2. Proses Distribusi
Di beberapa wilayah, distribusi logistik masih menemui kendala, baik dari sisi waktu maupun kualitas bahan pangan. Situasi geografis dan akses wilayah menjadi salah satu faktor penting yang masih harus dibenahi.
3. Kapasitas SDM
Pelaksana program, terutama di sekolah, memerlukan peningkatan kapasitas agar program dapat dilaksanakan dengan benar dan konsisten.
KPAI menilai bahwa pengawasan secara rutin dan berjenjang diperlukan untuk memastikan bahwa perbaikan bisa terus dilakukan. Pemerintah pun memberikan sinyal positif untuk memperkuat mekanisme monitoring tersebut.
Tantangan Perlindungan Anak: Tidak Hanya soal Gizi
Selain membahas MBG, KPAI juga menyampaikan isu penting lain terkait perlindungan anak. Menurut laporan tersebut, risiko paparan anak terhadap kejahatan siber, eksploitasi, hingga jejaring terorisme masih menjadi kekhawatiran yang perlu ditangani dengan strategi khusus.
KPAI menilai bahwa kebijakan perlindungan anak harus berjalan paralel dengan peningkatan kualitas gizi dan pendidikan. Hal ini penting mengingat kondisi psikososial anak dapat memengaruhi tumbuh kembang serta prestasi belajar mereka.
Pakar perlindungan anak dari Universitas Indonesia, dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, juga menekankan bahwa penguatan ekosistem perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh. Poin ini menjadi relevan dengan konteks pertemuan tersebut.
Program Sekolah Rakyat (SR) Juga Masuk Agenda Pembahasan
Tidak hanya program MBG, KPAI juga melaporkan perkembangan program Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Laporan tersebut mencakup:
-
hasil kunjungan ke sejumlah lokasi penyelenggaraan SR
-
evaluasi penyelenggaraan sekolah ramah anak
-
masukan untuk pengembangan kurikulum
-
rekomendasi terkait manajemen penyelenggaraan
Wapres Gibran disebut memberikan perhatian besar terhadap seluruh temuan tersebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa SR sebagai alternatif pendidikan benar-benar memberikan akses belajar yang aman, inklusif, dan berkualitas.
“Wapres mengharapkan kami tetap mengawal,” ujar Jasra.
Pernyataan tersebut menandakan pentingnya peran KPAI sebagai lembaga independen untuk terus memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak.
Analisis Singkat: Mengapa Pembenahan MBG Menjadi Krusial?
Program MBG menyasar puluhan juta anak dan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dalam skala sebesar itu, konsistensi mutu dan tata kelola menjadi tantangan utama. Perbaikan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan:
-
makanan yang diterima anak memenuhi standar gizi
-
distribusi berjalan lancar dan tepat waktu
-
dana digunakan secara transparan
-
kolaborasi lintas lembaga berjalan optimal
Selain itu, MBG dianggap penting sebagai salah satu investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
