Beritaterkini – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan lonjakan aktivitas masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa seluruh kepala daerah wajib berada di wilayahnya masing-masing dan siap mengambil keputusan cepat jika terjadi keadaan darurat.
Instruksi Mendagri ini datang di tengah cuaca ekstrem yang diperkirakan meningkat menjelang Nataru. Tito menekankan bahwa kehadiran para pemimpin daerah menjadi krusial untuk memastikan koordinasi dan respons yang cepat terhadap segala kemungkinan, termasuk bencana alam maupun gangguan transportasi.
Selain itu, Tito meminta agar semua kunjungan ke luar negeri oleh kepala daerah ditunda mulai 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, kecuali jika ada penugasan resmi dari Presiden atau alasan medis yang mendesak. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh pemimpin daerah fokus pada kesiapsiagaan dan pengamanan wilayah masing-masing.
Kesiapan Kepala Daerah dan Koordinasi Forkopimda
“Kehadiran pemimpin daerah sangat krusial di tengah potensi bencana dan meningkatnya aktivitas masyarakat selama Nataru,” ujar Mendagri Tito Karnavian, Kamis (11/12/2025).
Tito menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah harus siap mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. Koordinasi ketat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait menjadi kunci utama agar seluruh jalur transportasi tetap aman dan berfungsi optimal.
Transportasi Aman, Harga Tiket Terkendali
Mendagri juga meminta penyedia jasa transportasi tidak menaikkan tarif tiket di atas ketentuan pemerintah. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah telah menyiapkan mekanisme subsidi dan diskon agar tarif tetap terkendali.
“Jangan pakai batas atas pemerintah sebagai patokan. Itu memberatkan rakyat dan bisa memicu kenaikan harga komoditas lainnya,” jelas Tito. Pernyataan ini menunjukkan fokus pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah periode libur panjang.
Seluruh moda transportasi—darat, laut, dan udara—harus dipastikan aman. Pemerintah daerah diminta melakukan pengecekan rutin dan memastikan kesiapan personel di setiap titik transportasi strategis.
Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga
Selain pengamanan transportasi, Mendagri menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Permintaan masyarakat diperkirakan meningkat selama Nataru, sehingga pemerintah daerah diminta aktif berkoordinasi dengan Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan pelaku usaha lokal.
Koordinasi ini bertujuan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan pasokan aman, mencegah kelangkaan yang bisa berdampak pada masyarakat luas.
Mitigasi Bencana dan Sistem Peringatan Dini
Tito juga menekankan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan banjir rob akibat curah hujan tinggi. “Semua sumber daya, personel, dan sistem peringatan dini harus dalam kondisi siap. Antisipasi harus dilakukan sejak awal,” tegasnya.
Pemda diminta memanfaatkan teknologi peringatan dini dan melakukan patroli rutin di daerah rawan bencana. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat selama puncak libur akhir tahun.
Dengan arahan ini, Mendagri berharap seluruh pemerintah daerah lebih waspada dan sigap menghadapi puncak aktivitas masyarakat sekaligus potensi bencana. Instruksi yang jelas ini diharapkan membantu memastikan keamanan, kelancaran transportasi, dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga sepanjang periode Nataru.
