Beritaterkini – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan kembali komitmennya dalam memperjuangkan akses hunian pertama bagi para wartawan. Upaya ini diwujudkan melalui sosialisasi program rumah subsidi yang digelar di Sekretariat PWI Pusat, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Program ini menjadi bagian penting dari langkah organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan profesi yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ruang publik dan demokrasi.
Dalam tiga tahun terakhir, kebutuhan akan hunian layak bagi wartawan semakin mendapat sorotan, terutama karena masih banyak anggota PWI di berbagai daerah yang belum memiliki rumah pertama. Melalui sosialisasi ini, PWI ingin memastikan setiap wartawan memahami opsi pembiayaan, mekanisme, hingga fasilitas subsidi yang disediakan pemerintah.
Pertemuan ini juga menjadi tindak lanjut dari dialog intens PWI Pusat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang dipimpin Menteri Maruarar Sirait (Ara), terkait percepatan penyediaan rumah terjangkau bagi tenaga kerja media.
Pemerintah Siapkan 5.000 Unit Rumah Subsidi untuk Wartawan
Pertemuan antara PWI Pusat dan Menteri PKP akhir pekan lalu menghasilkan komitmen kuat dari pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan alokasi 5.000 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) khusus bagi wartawan pada 2026.
Ara menegaskan bahwa dukungan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi sikap kritis wartawan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan profesi yang berperan strategis dalam penyampaian informasi publik.
“Wartawan harus tetap kritis dan menyuarakan kebenaran. Program ini bukan untuk membuat wartawan tidak kritis, tetapi untuk membantu kesejahteraan mereka,” ujar Ara dalam pertemuan tersebut.
Alokasi rumah subsidi khusus ini merupakan keberlanjutan dari nota kesepahaman antara pemerintah dan Kementerian Komunikasi & Digital yang sebelumnya telah menjadi dasar program akses hunian bagi wartawan.
Skema Subsidi FLPP dan Tapera Jadi Solusi Pembiayaan Utama
Penjelasan BP Tapera
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdikusuma, menjelaskan dua skema populer yang dapat diakses wartawan untuk mendapatkan rumah pertama, yaitu:
-
FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)
-
Program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat)
Menurut Sid, kedua skema tersebut disiapkan untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pekerja sektor media yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap.
“Melalui skema ini, pemerintah hadir untuk menyediakan produk pembiayaan yang affordable dan terbuka bagi wartawan,” jelas Sid.
Ia menambahkan bahwa cicilan dalam skema KPR subsidi ini disusun agar tetap terjangkau, karena pendanaannya bersumber dari APBN. Sid juga mendorong wartawan yang belum memiliki rumah untuk segera memanfaatkan program tersebut usai sosialisasi.
Wartawan yang ingin mengecek ketersediaan proyek perumahan subsidi dapat mengakses langsung situs resmi sikumbang.tapera.go.id, yang memuat daftar wilayah dan proyek yang aktif di seluruh Indonesia.
BTN Pastikan Dukungan Pembiayaan untuk Wartawan
Komitmen Perbankan
Dari sisi perbankan, Bank Tabungan Negara (BTN) menegaskan kesiapannya memberi akses seluas-luasnya untuk pembiayaan KPR bagi wartawan.
Deputi Direktur Consumer Funding & Lending Division BTN, Heri Purnomo, menyatakan bahwa profesi wartawan tidak menjadi hambatan dalam proses pengajuan pembiayaan.
“Produk pembiayaan ini sangat terbuka bagi wartawan. BTN adalah bank yang tidak memilih profesi. Sudah banyak wartawan yang mengambil KPR Tapera maupun KPR lain,” tegas Heri.
Ia menambahkan bahwa skema subsidi pemerintah merupakan bukti keberpihakan negara terhadap profesi yang selama ini sering kali tidak terakomodasi dalam layanan KPR komersial.
PWI Apresiasi Pemerintah, Tekankan Kebutuhan Hunian Layak Berkelanjutan
Harapan dari Pengurus PWI Pusat
Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, mengapresiasi langkah pemerintah melalui PKP, Tapera, dan BTN dalam memperluas akses pembiayaan rumah bagi wartawan. Menurutnya, program ini merupakan angin segar bagi para pekerja media yang sebagian besar belum memiliki rumah pertama.
“Wartawan bekerja untuk publik, tetapi banyak yang belum memiliki rumah pertama. Komitmen pemerintah melalui Tapera dan BTN ini memberi harapan konkret bagi peningkatan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Zulmansyah menekankan bahwa keberlanjutan program menjadi hal penting agar kebutuhan hunian bagi wartawan dapat terpenuhi secara merata di seluruh daerah.
PWI Siapkan Tim Koordinasi untuk Percepatan Realisasi Program
Wakil Ketua Bidang Kerjasama PWI, Amy Atmanto, menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Ketua Umum Akhmad Munir dan Sekjen Zulmansyah, isu kesejahteraan wartawan memang menjadi prioritas organisasi. Salah satu langkah konkret adalah pembentukan tim koordinasi PWI–Tapera untuk memastikan proses pengajuan KPR subsidi berjalan tanpa hambatan administratif.
“Kami ingin wartawan di seluruh daerah dapat mengakses program ini tanpa kendala administratif,” kata Amy.
Tim koordinasi ini nantinya akan membantu verifikasi data, pendampingan administrasi, serta memastikan informasi mengenai proyek perumahan di setiap provinsi tersampaikan secara jelas kepada anggota PWI.
Dampak Program: Akses Hunian Lebih Merata, Kesejahteraan Meningkat
Program rumah subsidi untuk wartawan ini diharapkan memberikan dampak luas, tidak hanya pada peningkatan kualitas hidup anggota PWI, tetapi juga pada stabilitas profesi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Dengan hunian yang lebih layak, pekerja media dapat bekerja lebih fokus, stabil, dan mandiri.
Dari sisi pemerintah, program ini menjadi bukti keberlanjutan agenda penyediaan hunian bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam skema perumahan komersial.
