PADANGBERITATERKINI.co.id – Forum Jurnalis Komisi Informasi Publik (FJ KIP) akan mempertegas apakah Sumatera Barat siap untuk menjadi Provinsi Informatif, melalui Forum Grup Diskusi (FGD) yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019 mendatang.

Ketua FJ KIP Refdi Irwan Saputra mengatakan, sebagai pengawal keterbukaan akan siap menguliti SKPD dan PPID kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

FGD akan diisi Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas, akademisi Hazre, Pemred salah satu media dan perwakilan Ombudsman.

“Kita akan membuka secara gamblang apakah Sumbar siap untuk menjadi provinsi informatif, karena tantangannya cukup besar, apalagi akan merubah paradigma tertutup menjadi terbuka,” tutur pria yang akrab disapa Ope tersebut.

Baca Juga :  Janji Evaluasi KPK, Presiden Jokowi: Biar Tidak Bekerja Sporadis

Menurut dia, ke depan FJ KIP siap untuk mengawal penggunaan anggaran negara.

“Ini niat baik yang harus didukung oleh semua lembaga, karena masyarakat memang perlu tahu segala penggunaan keuangan dan prosedur lainnya berkaitan dengan pelayanan yang menjadi hak masyarakat,” terang Nurnas.

Nurnas menegaskan, keterbukaan dalam penggunaan anggaran memang akan ada yang merasa dirugikan, namun akan lebih banyak diuntungkan, umumnya masyarakat.

“Keterbukaan harus dikawal terus, termasuk juga kewajiban pemerintah untuk memberikan edukasi atau pembelajaran terhadap masyarakat dalam penyusunan anggaran, yang bisa diterangkan melalu tulisan wartawan di medianya,” tegasnya lagi.

Baca Juga :  Peduli Dampak Wabah Covid-19, Pejuang Bravo 5 Sergai Sumbangkan Beras dan Mie Instan ke Posko Gugus Pemkab Sergai

Apa yang disampaikan Nurnas pada FJ KIP dalam rapat perencanaan kegiatan forum, mendapat sambutan baik dari pengurus dan anggota yang hadir.

“Kami sangat bangga senang dengan hadirnya HM Nurnas dalam rapat, karena masukannya sangat cerdas dan membangun,” tukuk Almudazir yang juga pengurus Forum.

FJ KIP saat ini sedang mempersiapkan diri secara internal untuk menambah kemampuan dan kualitas anggotanya, untuk lbisa menjadi mitra keterbukaan pemerintah.

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here