KENDARIBERITATERKINI.co.id – Tujuh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) menjalani sidang atas sejumlah kasus pelanggaran etik.

Mulai dari sering bolos masuk kantor, perselingkuhan dan kasus penyalahgunaan narkoba.

Mereka tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai dari AM di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), SG di Dinas Sosial dan AMY di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Baca Juga :  Gelar Reses di Lamsel, TEC Berikan Ribuan Masker dan Hand Sanitizer Untuk Warga Nahdliyin

Kemudian MR di Sekretariat DPRD, NA di Puskesmas Rumbia Tengah, AR di Kantor Kecamatan Mataoleo, dan HH di Kantor Kecamatan Kabaena Barat.

Namun hanya tiga orang yang menghadiri persidangan, sedangkan empat orang lainnya absen tanpa memberikan keterangan yang jelas.

Sidang kode etik dipimpin Kepala Presidium Kepegawaian Bombana, Man Arfa didampingi Ketua Majelis Kode Etik, Rusman Idja.

Rusman mengatakan bahwa sanksi yang bisa diberikan bisa berupa sanksi berat sampai pemecatan.

Baca Juga :  Babinkamtibmas Bersama Bidan Desa Lakukan Sosialisasi Antisipasi Dan Pencegahan Infeksi Virus Covit-19 Di SMKN Blambangan Umpu, Waykanan

“Masih ada satu kali sidang lagi baru bisa ada kesimpulan. Selain pemecatan yang lainnya kemungminan masih sanksi ringan,” ungkap Rusman usai sidang Kamis, (14/11/2019).

Ia meminta agar pegawai yang lain menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN, berdasarkan sumpah pegawai negeri.

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here