JAKARTA – BERITATERKINI.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah bukan sebuah prestasi.
Tito beralasan bahwa biaya politik yang dikeluarkan kepala daerah sangat tinggi. Sehingga ketika terpilih ia akan memikirkan bagaimana cara mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkan.
“Nah, kemudian politik biaya tinggi untuk calon kepala daerah. Bagi saya yang mantan penegak hukum, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat. Kenapa? Karena sistem itu membuat dia (harus) balik modal,” kata Tito saat rapat kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Tito mengaku bahwa untuk menangkap para kepala daerah mudah jika menggunakan teknik-teknik intelijen maupun investigasi.
“Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi,” ungkap Tito.
Lebih jauh Tito pun mengklarifikasi maksudnya untuk mengevaluasi pilkada langsung yang banyak diartikan mengembalikan lewat DPRD. Menurut dia, ada dampak positif dan negatif dari pilkada langsung.
“Sehingga usulan yang saya sampaikan bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi,” katanya.
Menurut Tito, evaluasi pilkada langsung bukan suatu yang haram. Dia menegaskan setiap kebijakan publik yang menyangkut kepentingan nusa bangsa perlu dievaluasi.
Tito menambahkan evaluasi harus dilakukan lewat kajian akademik. Tidak bisa hanya lewat kajian empirik atau pengalaman.
“Kajian empirik ini bisa bias atau menyimpang sehingga perlu kajian akademik,” ujarnya.
